Mengenal Semetronomis: Konsep Ekonomi Warisan Sumitro Djojohadikusumo yang Kembali Disorot

keboncinta.com --- Apa itu Sumitronomics? Konsep ekonomi gagasan Prof. Sumitro Djojohadikusumo kembali dibahas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di era Presiden Prabowo Subianto. Istilah ini mungkin terdengar asing bagi sebagian masyarakat, namun sebenarnya sudah dikenal sejak lama dalam sejarah ekonomi Indonesia.

Sumitronomics merujuk pada kerangka pemikiran ekonomi yang dikembangkan oleh Prof. Sumitro Djojohadikusumo, seorang ekonom legendaris yang dijuluki Begawan Ekonomi sekaligus ayah dari Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto. Istilah ini berasal dari gabungan nama Sumitro dan kata Economics. Konsep tersebut sempat populer pada era 1950–1960-an di masa pemerintahan Soekarno, lalu kembali mencuat sejak 2024 di era kepemimpinan Prabowo.

Purbaya menjelaskan bahwa Sumitronomics bertumpu pada tiga pilar utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi dengan target Indonesia mampu melampaui angka 6 persen dalam waktu dekat. Kedua, pemerataan hasil pembangunan sehingga manfaatnya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, stabilitas nasional yang dinamis, di mana kebijakan fiskal, sektor keuangan, dan investasi harus berjalan selaras untuk menjaga keseimbangan. Menurut Purbaya, target pertumbuhan hingga 8 persen memang tidak mudah, namun sejarah menunjukkan bahwa sebelum krisis 1997–1998, ekonomi Indonesia pernah tumbuh rata-rata di atas 6 persen.

Konsep ini tentu tidak bisa dilepaskan dari sosok Sumitro Djojohadikusumo. Ia adalah salah satu arsitek utama kebijakan ekonomi Indonesia pasca-kemerdekaan. Selain aktif di pemerintahan, Sumitro juga berperan besar dalam dunia akademik sebagai Guru Besar Ekonomi di Universitas Indonesia. Dari tangan dinginnya lahir banyak ekonom muda yang kelak menduduki jabatan strategis di pemerintahan.

Riwayat hidup Sumitro menunjukkan betapa besar kontribusinya. Lahir dari keluarga pegawai negeri menengah-atas pada masa Hindia Belanda, ia menempuh pendidikan ekonomi di Netherlands School of Economics, kini Universitas Erasmus Rotterdam. Pada 1943, ia berhasil meraih gelar doktor dengan disertasi tentang lembaga kredit rakyat di masa depresi. Tidak hanya itu, pada periode 1946–1950, ia juga aktif sebagai wakil kepala delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memperjuangkan dukungan internasional bagi kemerdekaan RI.

Karier politiknya semakin menanjak setelah pengakuan kedaulatan RI. Pada usia 33 tahun, Sumitro dipercaya menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Mohammad Natsir. Ia kemudian menjadi Menteri Keuangan di Kabinet Wilopo serta Kabinet Burhanuddin Harahap. Meski sempat berseberangan dengan Presiden Soekarno dan bergabung dengan PRRI, akhirnya ia kembali ke tanah air di masa Orde Baru.