Jawab Kebutuhan Konektivitas Lembaga Pemerintah, Indonesia bersama UEA Bangun Kerja Sama Digitalisasi Pemerintahan

Keboncinta.com-- Dalam upaya memantapkan langkah pemerintah dalam menghadapi era digital, Indonesia membuka peluang kerja sama dengan Uni Emirat Arab (UEA) dalam peningkatan layanan pemerintahan berbasis digital.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan bahwa langkah ini penting untuk menjawab kebutuhan konektivitas lebih dari 500 lembaga pemerintahan dari pusat hingga daerah.

“Kami harus menghubungkan 500 kota/kabupaten dan bahkan pemerintahan di Jakarta dari hampir 50–70 lembaga, dan itulah tantangannya,” terang Menkomdigi Meutya saat menerima Wakil Menteri Urusan Kabinet UEA untuk Daya Saing dan Pertukaran Pengetahuan Abdulla Nasser Lootah di Kantor Kementerian Komdigi, Selasa (16/09/2025).

Menkomdigi menerangkan Kementerian Komdigi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melakukan restrukturisasi dengan membentuk Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, unit kerja baru yang fokus pada percepatan layanan pemerintahan digital.

Menurutnya, Indonesia bisa belajar dari pengalaman UEA yang berhasil melakukan transformasi digital pemerintahan secara masif dan merata.

“Saya rasa akan baik untuk saling berdiskusi karena (sektor digital di UEA) telah banyak berkembang. Di Indonesia tantangannya sangat besar dengan 280 juta penduduk, kita masih memiliki kesenjangan 50 juta yang belum memiliki akses. Jadi, sekali lagi, itulah tantangan ketika bermigrasi sepenuhnya ke layanan digital,” jelas Meutya.

Walaupun tantangan besar masih ada, Meutya menegaskan komitmen pemerintah untuk menutup kesenjangan digital menjadi kenyataan.

“Kami percaya bahwa itu bukan hanya suatu keharusan, negara harus bermigrasi karena masyarakat menginginkannya dan pemerintah memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, pihak UEA yang diwakili Abdulla Nasser Lootah menuturkan bahwa negaranya sudah lama menjalankan Zero Bureaucracy, sebuah inisiatif nasional sejak tahun 1990-an untuk merancang ulang proses layanan pemerintah menuju sistem pemerintahan digital.

“Kami mencapai era digital di mana melihat kendaraan digital seperti UEA Pass yang saat ini dimiliki semua orang di UEA. Kami juga memiliki UAE Wallet, dompet digital tempat anda dapat menyimpan dokumen dan layanan aktif dengan aman,” paparnya.

“Ketika kami melihat Indonesia dengan ukuran sebesar itu (populasi penduduk), kami tidak bisa menawarkan satu juta atau lima juta coder. Kami bilang, mari kita mulai dengan 10 juta dan kami siap melakukannya,” sambung Abdulla.

Selain kerja sama menegani layanan pemerintahan digital, kedua negara juga meluncurkan Indonesia and UAE Government Experience Exchange Forum. Dengan agenda besarnya adalah mencetak 10 juta talenta coder dalam kurun waktu tiga tahun ke depan.***