Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Kemenag Mantapkan Asta Cita lewat Kerukunan, Kesejahteraan, dan Ekoteologi

Keboncinta.com-Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi tonggak penting bagi Kementerian Agama (Kemenag) dalam meneguhkan arah baru kehidupan beragama di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Menteri Agama Nasaruddin Umar, Kemenag menampilkan wajah yang lebih inklusif, produktif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Menteri Agama menegaskan bahwa Asta Cita yang menjadi panduan pemerintahan bukan hanya visi politik, melainkan arah moral bangsa. Dalam refleksi setahun pelaksanaan Asta Cita, ia menjelaskan bahwa Kemenag terus berupaya menghadirkan nilai-nilai agama dalam bentuk kebijakan yang memuliakan manusia dan memperkuat kesejahteraan umat.

Kerukunan sebagai Pondasi Pembangunan

Kemenag menempatkan kerukunan umat beragama sebagai fondasi utama dalam mewujudkan cita kedelapan Asta Cita, yakni harmoni sosial dan kehidupan beragama yang damai. Menurut Menag, pembangunan nasional tidak akan berjalan tanpa kedamaian sosial. Karena itu, menjaga harmoni menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

Dalam setahun terakhir, Kemenag mengembangkan sistem deteksi dini konflik keagamaan melalui aplikasi Si-Rukun (Early Warning System) yang digunakan oleh para penyuluh agama di lapangan. Aplikasi ini memungkinkan pemetaan potensi konflik secara cepat dan akurat di berbagai daerah. Sebagai pelaksana utama, penyuluh agama telah dilatih secara khusus agar mampu merespons potensi ketegangan sosial sejak dini.

Lebih dari 500 penyuluh KUA telah mendapat pelatihan resolusi konflik, sementara 300 penyuluh lainnya terlibat dalam pemetaan sosial-keagamaan di wilayah masing-masing. Di sisi lain, 600 penceramah dibina agar berdakwah secara moderat dan melek digital, sedangkan 200 dai muda difasilitasi untuk mengembangkan dakwah yang kontekstual dan berjiwa wirausaha.

Kemenag juga melahirkan 1.192 kader lintas agama melalui Akademi Kepemimpinan Mahasiswa Nasional (Akminas), serta melakukan rekonstruksi terhadap 25 pesantren eks-Jamaah Islamiyah dengan lebih dari 5.000 santri sebagai upaya deradikalisasi berbasis pendidikan.

Upaya tersebut membuahkan hasil positif. Berdasarkan survei Poltracking Indonesia, capaian “menjaga kerukunan antarumat beragama” menjadi keberhasilan tertinggi pemerintahan Prabowo–Gibran, dengan tingkat kepuasan publik mencapai 86,7%, diikuti indikator “menjaga kehidupan keagamaan” (80,2%) dan “memelihara persatuan bangsa” (77,1%).

Program Sosial dan Kesejahteraan Umat

Dalam mendukung agenda pemerataan ekonomi, Kemenag turut berperan aktif menyukseskan dua program prioritas nasional: Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga Oktober 2025, lebih dari 1,3 juta siswa madrasah dan 337 ribu santri pesantren telah menerima manfaat MBG, sementara 12,5 juta siswa dari berbagai lembaga pendidikan agama turut merasakan layanan CKG.

Selain itu, Kemenag mengembangkan program Masjid Berdaya dan Berdampak (MADADA) yang memberikan pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan) kepada 4.450 UMKM. Sebanyak 1.350 takmir masjid dibekali pelatihan manajemen ekonomi dan pemberdayaan berbasis rumah ibadah.

Program pembinaan keluarga juga diperkuat melalui bimbingan perkawinan bagi 17.266 pasangan lintas agama. Pendekatan ini dilakukan dengan semangat dakwah sosial agar nilai-nilai agama benar-benar hadir dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Kesejahteraan Guru dan Akses Pendidikan

Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik menjadi perhatian utama Presiden Prabowo dan Kemenag. Untuk pertama kalinya, tunjangan profesi guru non-PNS dinaikkan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Selain itu, 206.325 guru dan 5.000 dosen mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) sepanjang tahun 2025—angka yang meningkat hampir 700% dari tahun sebelumnya.

Dalam upaya memperluas akses pendidikan tinggi, Kemenag menyalurkan 156.581 Beasiswa KIP Kuliah, 6.453 Beasiswa Indonesia Bangkit, serta 2.270 Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). Tak hanya bagi umat Islam, 329 mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) dan 153 penerima beasiswa zakat juga mendapat kesempatan belajar di perguruan tinggi negeri dan swasta.

Lebih dari 9 triliun rupiah dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Raudlatul Athfal dan BOS Madrasah disalurkan untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Capaian lain yang membanggakan adalah keberhasilan MAN IC Serpong sebagai sekolah terbaik berdasarkan nilai UTBK 2025, serta MAN 2 Kota Malang sebagai pemenang Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2025.

Selain memperluas pendidikan Islam, Kemenag juga mencetak sejarah dengan mendirikan Sekolah Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Negeri (SETIAKIN) di Bangka Belitung — kampus negeri pertama untuk pendidikan tinggi Khonghucu di Indonesia.

Pemberdayaan Ekonomi dan Gerakan Ekoteologi

Dalam semangat Asta Cita poin kedua tentang kemandirian ekonomi hijau, Kemenag mengembangkan model pemberdayaan berbasis zakat dan wakaf. Hingga akhir 2025, telah terbentuk 37 Kampung Zakat, 29 inkubasi wakaf produktif, dan 10 Kota Wakaf di berbagai daerah.

Kemenag juga menerbitkan lebih dari 105.000 sertifikat tanah wakaf untuk mencegah sengketa lahan dan menginisiasi 40 hektare Hutan Wakaf sebagai bentuk integrasi antara spiritualitas dan pelestarian lingkungan.

Untuk memastikan pengelolaan dana umat berjalan profesional, Kemenag menggagas pembentukan Lembaga Pengelola Dana Umat (LPDU). Lembaga ini dirancang untuk mengelola zakat, infak, wakaf, dan sedekah secara transparan, modern, serta berdaya guna tinggi bagi masyarakat.

Gerakan ekoteologi juga menjadi bagian penting dari arah kebijakan Kemenag. Melalui gerakan ini, Kemenag menanam lebih dari satu juta pohon, membangun 13 KUA berkonsep green building, dan menerbitkan buku Tafsir Ayat-Ayat Ekologi sebagai upaya menghidupkan kesadaran ekologis berbasis nilai keagamaan.

Membumikan Ajaran Agama

Menutup refleksi setahun perjalanan, Menag Nasaruddin Umar menilai bahwa keberhasilan kementeriannya tidak hanya diukur dari banyaknya program, melainkan sejauh mana nilai-nilai agama benar-benar hidup dalam kebijakan publik. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenag, insan pers, dan masyarakat yang telah mengawal arah kebijakan keagamaan dengan kritis dan konstruktif.

Menurutnya, agama harus hadir bukan hanya dalam ruang ibadah, tetapi juga dalam kebijakan publik yang menyejahterakan dan mendidik.