Mensos Minta Siswa Sekolah Rakyat Diawasi 24 Jam, Bullying dan Kekerasan Seksual Jadi Perhatian

KEBONCINTA.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta seluruh kepala Sekolah Rakyat memberikan pengawasan penuh terhadap kondisi peserta didik selama 24 jam. Langkah tersebut dinilai penting karena Sekolah Rakyat menggunakan sistem berasrama atau boarding school sehingga tanggung jawab sekolah tidak berhenti ketika kegiatan belajar di kelas selesai.

Arahan tersebut disampaikan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dalam rapat koordinasi bersama kepala Sekolah Rakyat se-Indonesia.

Pengawasan menjadi satu dari tiga pilar utama yang ditekankan kepada kepala sekolah.

Dua lainnya adalah kepatuhan terhadap tata kelola serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Gus Ipul menegaskan lingkungan Sekolah Rakyat harus mampu memberikan rasa aman kepada seluruh peserta didik.

Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah perundungan atau bullying, kekerasan seksual serta intoleransi.

Hal tersebut menjadi semakin penting karena siswa tinggal di lingkungan sekolah dalam waktu yang panjang.

Aktivitas mereka berlangsung mulai dari kegiatan belajar, makan, beristirahat hingga kegiatan di asrama.

Berbeda dengan sekolah reguler yang siswanya pulang ke rumah setelah kegiatan pembelajaran selesai, sistem boarding school membuat sekolah mempunyai tanggung jawab lebih besar terhadap aktivitas peserta didik di luar jam kelas.

Kepala sekolah dapat melibatkan wali asuh dan wali asrama untuk memastikan kondisi anak tetap terpantau.

Fasilitas kamera pengawas atau CCTV juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen pengawasan.

Namun keberadaan teknologi tidak dapat menggantikan peranan manusia.

Guru, wali asrama dan tenaga pendamping tetap perlu membangun komunikasi dengan peserta didik agar perubahan kondisi siswa dapat diketahui sejak dini.

Permasalahan anak tidak selalu terlihat melalui perilaku yang mencolok.

Sebagian siswa mungkin mengalami tekanan tetapi tidak langsung menceritakannya kepada orang lain.

Karena itu, lingkungan yang membuat siswa merasa aman untuk berbicara menjadi bagian penting dalam sistem pengasuhan.

Gus Ipul juga meminta kepala sekolah memberikan perhatian terhadap kondisi kesehatan dan perkembangan mental siswa.

Mulai bulan depan, seluruh kepala Sekolah Rakyat diminta membuat laporan mengenai kondisi masing-masing peserta didik.

Laporan mencakup kondisi kesehatan, perkembangan mental hingga latar belakang siswa.

Pencatatan tersebut diharapkan membantu sekolah memahami perkembangan setiap anak secara lebih menyeluruh.

Sekolah Rakyat memang dirancang tidak hanya sebagai tempat memperoleh pendidikan akademik.

Program tersebut menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu sehingga sekolah juga mempunyai fungsi pengasuhan dan pemberdayaan.

Kondisi masing-masing siswa dapat berbeda.

Sebagian peserta didik mungkin sebelumnya menghadapi keterbatasan akses pendidikan, persoalan ekonomi keluarga maupun berbagai tantangan sosial.

Karena itulah pendekatan pendidikan perlu mempertimbangkan latar belakang setiap anak.

Kepala sekolah juga diminta menjalankan tata kelola dengan baik.

Kepatuhan menjadi pilar kedua yang ditekankan Menteri Sosial.

Sekolah harus menjalankan pengelolaan keuangan secara transparan, bebas korupsi serta mencegah munculnya konflik kepentingan.

Standar pembelajaran dan pengelolaan asrama juga diharapkan diterapkan secara setara.

Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Perbedaan lokasi tidak boleh menyebabkan kualitas pelayanan terhadap siswa menjadi sangat timpang.

Pemerintah ingin setiap peserta didik memperoleh standar pendidikan dan pengasuhan yang sama-sama layak.

Karena itu, kepala sekolah mempunyai peranan besar dalam menjaga pelaksanaan program di tingkat satuan pendidikan.

Pilar ketiga adalah kolaborasi.

Sekolah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani seluruh kebutuhan peserta didik.

Kepala sekolah diminta membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar, pemerintah daerah serta berbagai pihak yang mendukung kegiatan pendidikan.

Guru tamu juga diminta benar-benar dilibatkan dalam proses pendidikan.

Menurut Menteri Sosial, keberadaan guru tamu tidak boleh hanya menjadi pelengkap kegiatan.

Mereka tetap perlu menjadi bagian dari proses pembelajaran dan pengembangan peserta didik selama menjalankan tugas.

Pemerintah daerah juga memiliki peranan dalam mendukung pengawasan, keamanan, kebersihan serta penanganan apabila terdapat persoalan.

Koordinasi tersebut menjadi semakin penting ketika Sekolah Rakyat menghadapi keadaan darurat.

Dalam rapat tersebut, kondisi Sekolah Rakyat di wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ikut menjadi perhatian.

Salah satunya adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kotawaringin Timur di Kalimantan Tengah.

Lokasi pembangunan permanen sekolah disebut sangat dekat dengan titik kebakaran.

Kepala sekolah kemudian diminta terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan peserta didik.

Pihak sekolah memilih tetap menjaga siswa berada di lingkungan Sekolah Rakyat karena fasilitas kesehatan dan perlindungan dinilai lebih tersedia.

Sekolah mempunyai akses terhadap puskesmas dan rumah sakit serta menyiapkan perlengkapan seperti oksigen, masker dan nebulizer.

Ketika kabut asap menyebabkan ruang kelas tidak memungkinkan digunakan, kegiatan pembelajaran dapat dipindahkan ke asrama.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab sekolah berasrama tidak hanya berkaitan dengan proses belajar.

Sekolah harus mempunyai sistem untuk merespons berbagai kondisi yang dapat mengancam keselamatan peserta didik.

Pengawasan selama 24 jam bukan berarti siswa harus merasa diawasi secara berlebihan.

Tujuan utamanya adalah memastikan selalu terdapat orang dewasa yang bertanggung jawab ketika anak membutuhkan bantuan.

Sistem pengasuhan yang baik juga harus tetap memberikan ruang kepada siswa untuk belajar mandiri dan berkembang.

Tantangannya adalah menemukan keseimbangan antara perlindungan dan kemandirian.

Pencegahan bullying menjadi salah satu isu yang sangat penting.

Perundungan dapat berlangsung secara fisik, verbal maupun melalui lingkungan digital.

Di sekolah berasrama, interaksi antarsiswa berlangsung lebih lama sehingga potensi konflik perlu dikelola dengan baik.

Sekolah perlu mempunyai prosedur yang jelas ketika laporan perundungan muncul.

Korban harus mendapatkan perlindungan, sementara peristiwa perlu ditangani secara profesional.

Hal serupa berlaku terhadap pencegahan kekerasan seksual.

Seluruh tenaga pendidik dan pengasuh perlu memahami batasan perilaku serta mekanisme pelaporan ketika terjadi dugaan pelanggaran.

Peserta didik juga perlu diberikan pemahaman mengenai hak mereka untuk merasa aman.

Mereka harus mengetahui kepada siapa dapat melapor ketika mengalami atau melihat tindakan yang tidak pantas.

Pencegahan intoleransi turut menjadi bagian dari arahan pemerintah.

Sekolah diharapkan membangun lingkungan yang menghormati perbedaan serta tidak memberikan ruang kepada tindakan diskriminatif.

Ketiga persoalan tersebut—perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi—dapat memengaruhi kondisi psikologis peserta didik apabila tidak segera ditangani.

Karena itu, pengawasan tidak hanya berfokus terhadap keamanan fisik.

Perkembangan mental dan emosional anak juga perlu menjadi perhatian.

Kepala sekolah memperoleh waktu satu hingga tiga bulan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan siswa baru sebelum sistem pengelolaan diharapkan berjalan semakin matang.

Setelah masa adaptasi tersebut, pemerintah ingin penyelenggaraan Sekolah Rakyat semakin terstruktur.

Gus Ipul menegaskan tiga unsur utama yang harus dijaga adalah pengawasan, kepatuhan dan kolaborasi.

Melalui tiga pilar tersebut, pemerintah berharap anak yang mengikuti Sekolah Rakyat tidak hanya memperoleh pendidikan, tetapi juga tumbuh dalam lingkungan yang aman dan memiliki kesempatan memperbaiki masa depan.