Prabowo Soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Ada yang Masuk Akal, Ada yang Masih Bisa Diperdebatkan

Presiden Prabowo menilai sebagian dari 17+8 Tuntutan Rakyat masuk akal, namun ada juga yang masih bisa diperdebatkan. Simak penjelasan lengkapnya.

Respons Prabowo Terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat

keboncinta.com--- Presiden Prabowo Subianto menanggapi langsung 17+8 Tuntutan Rakyat yang mewarnai demonstrasi Agustus–September 2025. Ia menilai sebagian tuntutan dapat diterima, sementara sisanya masih terbuka untuk perdebatan.

“Sebagian masuk akal, sebagian bisa kita bicarakan. Banyak tuntutan yang normatif dan bisa kita bahas dengan baik,” ujar Prabowo dalam pertemuan di Hambalang bersama pimpinan media, akhir pekan lalu.

Tim Investigasi Independen Kasus Affan Kurniawan

Salah satu poin tuntutan adalah pembentukan Tim Investigasi Independen dalam kasus Affan Kurniawan. Prabowo menilai usulan tersebut realistis dan dapat didiskusikan lebih lanjut terkait mekanisme penerapannya.

“Kalau tim investigasi independen, menurut saya masuk akal. Tinggal kita lihat nanti bentuk dan pelaksanaannya,” jelasnya.

Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil

Terkait desakan agar TNI ditarik dari pengamanan sipil, Prabowo menegaskan bahwa TNI memiliki mandat menjaga rakyat dari ancaman apa pun, mulai dari terorisme hingga kerusuhan.

“Tugas TNI adalah menjaga masyarakat dari berbagai ancaman. Jadi penarikan TNI dari pengamanan sipil masih debatable. Saya akan tetap menjalankan tugas sesuai amanat UUD,” tegasnya.

Pokok-Pokok Tuntutan Rakyat

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat terbagi ke beberapa lembaga dan sektor. Berikut ringkasannya:

Kepada Presiden

• Tarik TNI dari pengamanan sipil, hentikan kriminalisasi demonstran.

• Bentuk tim investigasi independen kasus kekerasan aparat.

Kepada DPR

• Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR.

• Publikasikan transparansi anggaran.

• Periksa anggota bermasalah melalui Badan Kehormatan dan KPK.

Kepada Partai Politik

• Pecat kader bermasalah.

• Komitmen berpihak pada rakyat di tengah krisis.

• Libatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa.

Kepada Kepolisian

• Bebaskan demonstran yang ditahan.

• Hentikan kekerasan polisi, patuhi SOP pengendalian massa.

• Proses hukum aparat yang melanggar HAM.

Kepada TNI

• Kembali ke barak dan hentikan pengamanan sipil.

• Tegakkan disiplin internal agar tidak ambil alih fungsi Polri.

• Komitmen tidak masuk ruang sipil selama krisis demokrasi.

Kepada Kementerian Ekonomi

• Pastikan upah layak untuk guru, buruh, nakes, hingga ojol.

• Ambil langkah darurat mencegah PHK massal.

• Buka dialog dengan serikat buruh terkait UMK dan outsourcing.

Tuntutan Tambahan Rakyat

Selain 17 poin di atas, terdapat 8 tuntutan rakyat tambahan yang menekankan reformasi struktural, di antaranya:

• Reformasi DPR dan partai politik.

• Rencana reformasi perpajakan yang adil.

• Pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor.

• Revisi UU Kepolisian dan UU TNI.

• Penguatan Komnas HAM dan Ombudsman.

• Tinjauan ulang kebijakan ekonomi serta UU Cipta Kerja.

FAQ Seputar 17+8 Tuntutan Rakyat

1. Apa tanggapan Presiden Prabowo terkait 17+8 Tuntutan Rakyat?
Prabowo menyebut sebagian tuntutan masuk akal dan bisa dijalankan, namun ada juga yang masih terbuka untuk perdebatan.

2. Bagaimana sikap Prabowo soal tim investigasi independen?
Ia menilai pembentukan tim investigasi independen kasus Affan Kurniawan adalah hal yang wajar dan bisa dibicarakan lebih lanjut.

3. Apa alasan Prabowo menolak penarikan TNI dari pengamanan sipil?
Menurutnya, TNI memiliki tugas konstitusional untuk melindungi rakyat dari ancaman apa pun, sehingga usulan tersebut dianggap masih debatable.