Masa Depan Guru PPPK Paruh Waktu Mulai Terang, Pemerintah Siapkan Skema Nasional

Keboncinta.com-- Pemerintah akhirnya mulai mengambil langkah nyata untuk menjawab kegelisahan ribuan guru PPPK paruh waktu yang selama ini berada dalam ketidakpastian status dan masa depan karier.

Setelah sekian lama isu ini bergulir tanpa kejelasan, pembahasan kini resmi masuk dalam agenda koordinasi lintas kementerian.

Melalui pendekatan terpadu, pemerintah berupaya merumuskan skema kebijakan yang lebih menyeluruh, sehingga persoalan guru PPPK tidak lagi ditangani secara parsial atau sementara.

Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai serius menghadirkan kepastian kerja yang adil dan berkelanjutan bagi tenaga pendidik.

Baca Juga: Kemitraan Global dengan Kanada dan Uni Emirat Arab Jadi Tonggak Reformasi Pendidikan Indonesia 2026

Selama ini, guru PPPK paruh waktu kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakjelasan masa kontrak, keterbatasan penghasilan, hingga minimnya jaminan pengembangan karier.

Kondisi tersebut dinilai tidak sebanding dengan beban kerja dan peran strategis guru dalam menjaga kualitas pendidikan nasional.

Melalui koordinasi lintas kementerian, pemerintah berupaya menyelaraskan aspek regulasi, anggaran, serta tata kelola kepegawaian agar kebijakan yang dihasilkan tidak tumpang tindih.

Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan solusi jangka panjang yang tidak hanya fokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga menjamin keberlangsungan profesi guru PPPK ke depan.

Baca Juga: Kemendikdasmen Tetapkan Standar Proses 2026 untuk Dorong Pembelajaran Kreatif dan Mandiri di Sekolah

Pembahasan yang tengah berlangsung juga menandai perubahan pola pikir pemerintah dalam menangani isu tenaga pendidik.

Guru PPPK tidak lagi dipandang sebagai solusi sementara untuk menutup kekurangan guru, melainkan sebagai bagian penting dari sistem pendidikan yang membutuhkan kepastian status, kesejahteraan, dan jalur karier yang jelas.

Bagi para guru PPPK paruh waktu, langkah ini menjadi harapan baru. Dengan kebijakan yang dirumuskan secara komprehensif, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan keadilan, meningkatkan motivasi kerja, serta menjaga kualitas layanan pendidikan di seluruh daerah.

Baca Juga: Ketika Pengalaman Hidup Berubah Menjadi Kredit Akademik Lewat Rekognisi Pembelajaran Lampau

Ke depan, hasil pembahasan lintas kementerian ini akan menjadi fondasi penting dalam menentukan arah kebijakan guru PPPK, termasuk peluang penataan status kerja, kesejahteraan, hingga pengembangan profesional secara berkelanjutan.***