BGN Catat Penurunan Kasus Keamanan Pangan MBG, Sertifikasi Dapur Diperkuat

Keboncinta.com-- Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan adanya penurunan signifikan pada jumlah kasus keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak akhir 2025.

Meski pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) masih ditemukan, tren data menunjukkan peningkatan kualitas pelaksanaan program secara nasional.

Berdasarkan catatan BGN, lonjakan kasus gangguan keamanan pangan terjadi pada Oktober 2025 dengan total 85 kejadian.

Angka tersebut kemudian menurun drastis menjadi 40 kasus pada November 2025, dan kembali berkurang menjadi 12 kasus pada Desember 2025.

Tren positif ini berlanjut pada Januari 2026 dengan tercatat 10 kasus, meskipun target pemerintah tetap mengarah pada nol kejadian.

Baca Juga: Rekrutmen PPPK BGN 2026 Tahap 3 dan 4 Dibuka, Total Puluhan Ribu Formasi Tersedia

Penurunan angka kasus tersebut dinilai sebagai hasil dari perbaikan penerapan SOP keamanan pangan di berbagai dapur penyedia MBG, yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan terhadap standar menjadi faktor penting dalam menekan potensi risiko keamanan pangan.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 6.150 SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Jumlah tersebut setara dengan sekitar 32 persen dari total SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia.

Sertifikasi ini menjadi indikator penting bahwa dapur MBG telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan.

Baca Juga: Biaya Makan Jamaah Haji Dipangkas, Porsi Justru Ditambah? Ini Penjelasan Kemenag

Untuk meningkatkan kualitas layanan MBG secara berkelanjutan, BGN juga menyiapkan skema akreditasi dan sertifikasi lanjutan yang akan mulai diterapkan pada 2026.

Melalui sistem ini, SPPG akan dievaluasi dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kualitas, mulai dari kategori unggul hingga kategori yang masih memerlukan pembenahan signifikan.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat standar keamanan pangan di seluruh rantai pelaksanaan program, sehingga risiko kejadian keracunan makanan dapat ditekan lebih jauh seiring dengan meluasnya cakupan MBG di berbagai daerah.

Meski tren kasus menunjukkan penurunan yang konsisten, BGN menegaskan bahwa pengawasan tidak akan dikendurkan.

Baca Juga: Kemendikdasmen Siapkan Link Simulasi TKA SD dan SMP 2026, Ini Tujuan dan Manfaatnya

Lembaga ini terus mendorong pelatihan rutin bagi pengelola dapur, peningkatan pemahaman SOP, serta penerapan pendekatan pengendalian mutu yang menyeluruh.

Pendekatan holistik ini dinilai krusial agar Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menjamin keamanan pangan bagi jutaan anak dan masyarakat di seluruh Indonesia.***