Rapat di DPR, Menag Sebut Kepuasan Jemaah Haji 2025 Meningkat

keboncinta.com --- Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan jemaah haji tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menjelaskan, klaim tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Pernyataan itu disampaikan Nasaruddin dalam rapat kerja evaluasi penyelenggaraan haji 2025 bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/8/2025). Ia memaparkan bahwa indeks kepuasan jemaah untuk pelaksanaan haji tahun ini berada pada angka 88,46 persen.

"Secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan baik dan lancar dan data yang kami peroleh dari Biro Pusat Statistik Alhamdulillah tingkat kepuasan jemaah tahun ini meningkat dari tahun lalu 82,2 dan sekarang menjadi 88,46 (persen)," ujar Nasaruddin.

Ia menambahkan, hasil tersebut sejalan dengan temuan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerintah daerah, termasuk di Sumatera Barat.
"Juga ada LSM dan juga pemerintah Gubernur kemarin Sumatera Barat juga menemukan angka yang sama, bahwa tingkat kepuasan jamaah tahun ini lebih tinggi daripada tahun sebelumnya," tambahnya.

Meski demikian, Nasaruddin tidak menampik adanya sejumlah kendala dalam pelaksanaan haji tahun ini, salah satunya terkait keterlambatan syarikah dan tercampurnya kloter jemaah di Arab Saudi.
"Salah satu kendala utama keterlambatan, syarikat tidak mengetahui keberadaan jemaah karena jemaah datang melalui kloter-kloter yang isinya campur berbagai syarikat dan ditempatkan di hotel-hotel yang bukan peruntukannya," jelasnya.

Ia mengungkapkan penyebab situasi tersebut adalah keterlambatan penerbitan visa dari pemerintah Arab Saudi.
"Kenapa ini terjadi? ya, seperti kita tahu bersama pada awal pemberangkatan itu masih ada yang visanya belum keluar dari pemerintah Saudi Arabia sehingga daripada pesawat itu kosong setengah maka kita berangkatkan yang punya visa," ujarnya.

Sebagai langkah antisipasi, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) membentuk tim khusus untuk mempercepat distribusi dan aktivasi kartu nusuk.
"Untuk menanggapi itu, PPIH Arab Saudi membentuk tim akselerasi distribusi dan aktivasi kartu nusuk yang bekerja siang malam. Tim ini bekerja lintas fungsi dan terus berkoordinasi dengan ketua-ketua kloter serta para syarikat, hasilnya menjelang Armuzna kartu telah didistribusikan dengan baik," imbuh Nasaruddin.

BP Haji Resmi Naik Status Jadi Kementerian

Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa DPR telah menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, dan kini menunggu keputusan presiden.
"Nanti kalau Kementerian Haji kan sudah diputuskan tadi di rapat paripurna. Undang-undangnya sudah disetujui, tinggal menunggu pengundangan dan selanjutnya nanti menunggu keputusan Bapak Presiden," kata Supratman di Senayan, Selasa (26/8).

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan pihaknya menyerahkan sepenuhnya pembentukan kementerian tersebut kepada pemerintah.
"Kita akan serahkan kepada pemerintah nanti, bagaimana pemerintah mengaturnya, mengenai jumlah kementerian, apakah ada yang ditambah, kemudian ada yang dikurangi, atau kemudian ada yang digabung kita serahkan kepada pemerintah," jelas Dasco.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menambahkan bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar ke depan tidak lagi mengurus persoalan haji.
"Segera Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama. Jadi sudah tepat menjadi anregurutta Kiai Haji Nasaruddin Umar," ujarnya.