Presiden Prabowo Soroti Biaya Haji, Pemerintah Evaluasi Hotel hingga Transportasi

Keboncinta.com-- Pemerintah kembali menunjukkan keseriusannya dalam menekan tingginya biaya ibadah haji yang selama ini menjadi beban besar bagi masyarakat.

Isu efisiensi ongkos haji menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto seiring evaluasi rutin penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan setiap tahun.

Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, mengungkapkan bahwa Presiden secara konsisten meminta agar biaya haji Indonesia dapat ditekan dan idealnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Arahan tersebut disampaikan setelah Presiden mencermati masih adanya sejumlah pos pengeluaran yang dinilai berpotensi dihemat tanpa menurunkan kualitas pelayanan bagi jamaah.

Baca Juga: Skema Single Salary ASN Masuk Agenda Reformasi, Bagaimana Nasib Gaji dan Dana Pensiun?

Harun menyampaikan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah bukan semata untuk memperkuat koordinasi layanan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menata ulang struktur biaya penyelenggaraan haji.

Pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dibayarkan calon jamaah benar-benar digunakan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Sejumlah komponen biaya utama kini menjadi fokus evaluasi mendalam, mulai dari akomodasi hotel, transportasi, konsumsi jamaah, hingga layanan syarikah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna.

Menurut Harun, seluruh proses pengadaan harus ditekan semaksimal mungkin melalui perencanaan yang lebih matang, negosiasi yang kuat, serta pengawasan ketat di lapangan.

Upaya efisiensi ini diharapkan mampu menghadirkan penyelenggaraan haji yang tidak hanya lebih hemat, tetapi juga tetap menjamin kenyamanan dan keamanan jamaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Baca Juga: NASA Kirim Nama Kamu ke Bulan! Begini Cara Ikut Program “Send Your Name to Space 2026” Gratis

Pemerintah menegaskan bahwa penghematan biaya tidak boleh berujung pada penurunan standar pelayanan.

Selain langkah jangka pendek, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang untuk mengendalikan ongkos haji melalui pembangunan Kampung Haji Indonesia.

Kawasan ini dirancang sebagai pusat layanan jamaah yang terintegrasi dan dikelola oleh Danantara sebagai bagian dari penguatan ekosistem haji nasional.

Harun menjelaskan bahwa Kampung Haji dikelola melalui Danantara Investment Management dengan fokus pada pengelolaan serta akuisisi aset perhotelan dan properti di kawasan Thakher City, Makkah.

Kehadiran kawasan ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada penyedia layanan eksternal sekaligus menekan biaya akomodasi dalam jangka panjang.

Baca Juga: THR ASN 2026 Kapan Cair? Ini Perkiraan Jadwal, Penerima, dan Komponen Lengkapnya

Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa kapasitas Kampung Haji saat ini masih sangat terbatas.

Kawasan tersebut baru mampu menampung sekitar 20 ribu jamaah, jumlah yang masih jauh dari total jamaah haji Indonesia yang setiap tahun mencapai ratusan ribu orang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan ongkos haji tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan kombinasi kebijakan jangka pendek melalui efisiensi komponen biaya, serta strategi jangka panjang lewat penguatan infrastruktur dan investasi layanan haji di Arab Saudi.

Pemerintah pun berharap langkah-langkah ini secara bertahap dapat meringankan beban masyarakat tanpa mengurangi kekhusyukan ibadah haji.***