Rahman Abdullah

Keracunan Makanan MBG Bisa Berdampak ke Keluarga, Pakar Dorong Denda dan Kompensasi

12 September 2026 | 12:13

Keboncinta.com-- Penanganan dugaan keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian, terutama terkait bentuk sanksi yang seharusnya diberikan kepada penyedia makanan apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, berpandangan bahwa penghentian operasional sementara belum tentu cukup untuk memberikan efek jera kepada penyedia makanan.

Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan bentuk sanksi lain, seperti denda serta kewajiban memberikan kompensasi kepada korban apabila Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terbukti melakukan pelanggaran.

Gagasan tersebut muncul karena dampak kasus keracunan tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan penerima manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan beban ekonomi bagi keluarga korban.

Mengapa Sanksi Denda Dinilai Perlu Dipertimbangkan?

Lina menilai penyedia makanan dalam program MBG memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan operasionalnya. Karena itu, apabila terjadi pelanggaran yang kemudian menimbulkan dampak terhadap kesehatan penerima manfaat, konsekuensi yang diberikan perlu mempertimbangkan tingkat kerugian yang ditimbulkan.

Penghentian operasional untuk sementara dapat menjadi salah satu bentuk tindakan. Namun, menurut pandangan tersebut, pemerintah juga perlu melihat apakah sanksi itu sudah sebanding dengan manfaat ekonomi yang diperoleh penyedia selama menjalankan layanan.

Denda dapat menjadi salah satu alternatif apabila nantinya pemerintah menetapkan mekanisme tersebut dalam aturan yang jelas. Sanksi semacam ini diharapkan dapat mendorong penyedia agar lebih memperhatikan standar keamanan pangan dalam setiap tahapan operasional.

Dampak Keracunan Bisa Membebani Ekonomi Keluarga

Kasus keracunan makanan tidak hanya berdampak pada kondisi kesehatan anak atau penerima manfaat yang harus mendapatkan penanganan medis.

Orang tua juga dapat menghadapi konsekuensi lain karena harus meluangkan waktu untuk mendampingi anak selama menjalani perawatan. Situasi tersebut dapat memengaruhi aktivitas pekerjaan, terutama bagi orang tua yang memiliki tanggung jawab pekerjaan harian.

Bagi pekerja tertentu, ketidakhadiran karena mendampingi anggota keluarga yang sakit bahkan dapat berpengaruh terhadap pendapatan maupun tunjangan. Pekerja harian juga berpotensi kehilangan penghasilan ketika tidak dapat bekerja.

Dengan demikian, dampak sebuah kasus keracunan tidak selalu berakhir setelah korban memperoleh perawatan medis. Keluarga dapat tetap menanggung konsekuensi ekonomi setelah kejadian tersebut.

Denda dan Kompensasi Memiliki Fungsi Berbeda

Dalam usulan tersebut, denda dan kompensasi perlu dibedakan karena keduanya memiliki tujuan yang berbeda.

Denda merupakan bentuk hukuman atau sanksi yang ditujukan kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Sementara kompensasi lebih berkaitan dengan upaya memberikan penggantian atau bantuan atas kerugian yang dialami korban.

Jika suatu saat kedua mekanisme tersebut diterapkan melalui regulasi, denda dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan efek jera. Di sisi lain, kompensasi dapat diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada korban yang mengalami kerugian akibat kejadian tersebut.

Namun, penerapan keduanya membutuhkan dasar hukum yang kuat serta aturan teknis yang mengatur mekanisme, pihak yang bertanggung jawab, hingga bentuk dan besaran sanksi maupun kompensasi.

Pelanggaran Berulang Perlu Mendapat Perhatian Lebih Serius

Riwayat pelanggaran juga dinilai perlu menjadi salah satu pertimbangan ketika pemerintah menentukan tindakan terhadap penyedia makanan.

Apabila kelalaian atau pelanggaran terjadi berulang pada penyedia yang sama, tindakan yang diberikan dapat dipertimbangkan untuk ditingkatkan sesuai tingkat pelanggaran dan dampaknya.

Pendekatan tersebut penting agar sanksi tidak dianggap sebagai konsekuensi ringan yang dapat diterima setiap kali terjadi masalah.

Selain melihat kejadian yang berlangsung, pemerintah juga perlu mempertimbangkan tingkat keparahan dampak serta rekam jejak penyedia dalam menjalankan standar keamanan pangan.

Pengawasan MBG Perlu Dilakukan dari Hulu hingga Hilir

Pembahasan mengenai sanksi juga tidak dapat dipisahkan dari pentingnya pengawasan dalam keseluruhan proses penyediaan makanan.

Pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan ketika makanan telah sampai di sekolah atau penerima manfaat. Proses sejak pemilihan bahan baku, pengolahan makanan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi perlu mengikuti standar keamanan pangan yang ketat.

Setiap tahapan memiliki potensi risiko sehingga pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh. Pencegahan sejak awal diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya masalah ketika makanan telah didistribusikan.

Munculnya dugaan kasus keracunan di sejumlah daerah juga menjadi pengingat bahwa aspek keamanan pangan harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.

Sejumlah daerah bahkan telah melakukan evaluasi terhadap layanan SPPG setelah muncul dugaan masalah yang berkaitan dengan makanan.

Usulan Denda SPPG Belum Menjadi Aturan Baru

Hal penting yang perlu dipahami masyarakat adalah usulan pemberian denda terhadap SPPG tersebut belum merupakan aturan baru.

Gagasan mengenai denda dan kompensasi disampaikan oleh pakar sebagai masukan terkait penanganan kasus keracunan dalam program MBG. Karena itu, masyarakat tidak seharusnya menganggap setiap SPPG yang mengalami kasus secara otomatis akan dikenai denda berdasarkan mekanisme tersebut.

Apabila pemerintah nantinya ingin menerapkan skema denda atau kompensasi secara nasional, diperlukan kebijakan resmi beserta dasar hukum dan aturan teknis yang mengatur pelaksanaannya.

Dengan demikian, penguatan pengawasan dan penetapan sanksi perlu berjalan seiring agar keamanan makanan dalam program MBG tetap menjadi prioritas, sementara korban mendapatkan perlindungan apabila terjadi pelanggaran yang terbukti.***