Pemerintah Percepat Integrasi 27 Ribu Aplikasi, GovTech Didorong Jadi Mesin Transformasi

Keboncinta — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama PERURI memperkuat kerja sama untuk mempercepat integrasi layanan publik dan membangun ekosistem pemerintahan digital yang berkelanjutan.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto dengan Direktur Utama PERURI Teguh Arief Indratmoko di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Kamis, 27 Agustus 2026.

Pertemuan membahas keberlanjutan tugas PERURI dalam penyelenggaraan GovTech atau INA Digital. Pembahasan mencakup layanan digital prioritas pemerintah, tata kelola, skema pembiayaan, serta pengelolaan tenaga profesional di bidang digital.

Kementerian PANRB mencatat lebih dari 27 ribu aplikasi pemerintah masih dikembangkan secara sektoral oleh berbagai instansi. Banyaknya aplikasi tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi, menyulitkan pertukaran data, serta membuat masyarakat harus berulang kali mengisi informasi yang sama ketika mengakses layanan berbeda.

Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto menilai GovTech tidak cukup hanya berperan sebagai pengembang aplikasi. GovTech perlu menjadi penghubung proses bisnis, data, dan pelayanan lintas instansi agar transformasi digital benar-benar mengubah cara pemerintah bekerja.

Arah tersebut menempatkan INA Digital sebagai pengungkit transformasi pemerintahan. Sistem yang dibangun diharapkan mampu mengurangi pengembangan aplikasi serupa, mempercepat penyelesaian layanan, serta memungkinkan instansi menggunakan komponen digital secara bersama-sama.

Integrasi juga dibutuhkan agar masyarakat tidak harus membuka banyak aplikasi atau membuat akun berbeda untuk mendapatkan pelayanan pemerintah. Apabila pertukaran data berjalan baik, sejumlah persyaratan yang telah dimiliki pemerintah tidak perlu terus-menerus diminta kembali kepada masyarakat.

Direktur Utama PERURI Teguh Arief Indratmoko menyampaikan bahwa berbagai inisiatif digital yang sudah berjalan perlu disatukan dalam kerangka yang lebih terarah. GovTech diharapkan menjadi payung yang menghubungkan layanan dan sistem yang selama ini masih berdiri sendiri.

Selain teknologi, kedua lembaga menyoroti kebutuhan pembiayaan jangka panjang dan pengelolaan talenta digital. Keberlanjutan sistem tidak dapat bergantung sepenuhnya pada pola proyek jangka pendek karena layanan digital membutuhkan pemeliharaan, pembaruan keamanan, dan pengembangan secara terus-menerus.

Keberhasilan transformasi nantinya akan dinilai dari dampak yang dirasakan pengguna. Indikatornya antara lain berkurangnya pengisian data berulang, waktu pelayanan yang lebih singkat, meningkatnya penggunaan bersama komponen digital, dan kepuasan masyarakat.

Dengan penguatan tersebut, GovTech diharapkan berkembang dari sekadar pembuat perangkat lunak menjadi mesin transformasi yang membantu pemerintah bekerja lebih terpadu, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.