Madrasah dan Sekolah Umum Didorong Setara Lewat Usulan Anggaran Baru Kemenag

Keboncinta.com-- Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan komitmennya dalam memperkuat kualitas lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Salah satu langkah strategis yang diambil adalah mengajukan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun.

Usulan tersebut diarahkan untuk memperkecil kesenjangan mutu antara madrasah dan sekolah umum di Indonesia.

Hal ini disampaikan dalam Rapat Tingkat Menteri bidang pendidikan yang berlangsung secara daring bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Baca Juga: Dahaga Kuasa: Menakar Ambisi Politik dan Dampaknya bagi Publik

Menurut Menag, penambahan anggaran ini menjadi langkah nyata pemerintah agar seluruh peserta didik, baik di pendidikan umum maupun keagamaan, memperoleh layanan pendidikan yang setara dan berkualitas. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada lagi perbedaan standar pendidikan di tanah air.

Dalam rincian program, dana tersebut akan dialokasikan ke sejumlah sektor prioritas. Di antaranya adalah revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp13,7 triliun, digitalisasi pembelajaran Rp10,9 triliun, bantuan buku tulis gratis senilai Rp159 miliar, serta program Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebesar Rp22,9 miliar.

Fokus utama dari kebijakan ini adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Program revitalisasi ditargetkan menyentuh 7.131 lembaga, yang mencakup ribuan madrasah serta sekolah keagamaan dari berbagai agama.

Menag menyoroti bahwa masih banyak lembaga pendidikan keagamaan yang memerlukan pembenahan fasilitas secara signifikan.

Baca Juga: RUU Penyadapan Disiapkan untuk Tegakkan Hukum Tanpa Langgar Privasi

Selain infrastruktur, perhatian juga diberikan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, cakupan program tersebut di lingkungan madrasah dan pesantren masih berada di kisaran 10 hingga 12 persen.

Angka tersebut tertinggal jauh dibandingkan sekolah umum yang ditargetkan mencapai 80 persen.

Menag berharap program MBG dapat diperluas jangkauannya, mengingat banyak siswa madrasah dan santri berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.

Ia juga menilai bahwa pondok pesantren memiliki kesiapan yang baik dalam mendukung implementasi program tersebut, terutama dalam hal pengelolaan makanan secara mandiri yang dinilai lebih aman dan efektif.

Baca Juga: Keracunan MBG Kembali Terjadi, FSGI Desak Perbaikan Sistem Pengawasan

Melalui tambahan anggaran ini, pemerintah diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Khususnya melalui penguatan pendidikan keagamaan yang inklusif, merata, dan memiliki daya saing tinggi di masa depan.***