3,49 Juta Lapangan Kerja Baru di APBN 2027, Menkeu Dorong Pekerjaan Formal

KebonCinta.com — Pemerintah memasang target ambisius dalam APBN 2027 dengan membidik penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru. Tak hanya mengejar penambahan jumlah pekerjaan, pemerintah juga menargetkan peningkatan proporsi lapangan kerja formal agar pertumbuhan ekonomi turut memberikan dampak terhadap kualitas kesempatan kerja.

Target tersebut sebelumnya tercantum dalam sasaran pembangunan RAPBN 2027 dan menjadi bagian dari indikator pembangunan yang disepakati dalam pembahasan anggaran. Pemerintah juga menetapkan sasaran tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,30–4,87 persen serta proporsi penciptaan lapangan kerja formal sebesar 40,81 persen.

Menkeu Soroti Pentingnya Pekerjaan Formal

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan kebijakan fiskal 2027. Menurut Suahasil, pertumbuhan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja formal.

“Kita perlu menciptakan employment, meningkatkan serapan tenaga kerja formal, dan mendorong ekspor,” ujar Suahasil dalam konferensi pers di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah DPR bersama pemerintah mengesahkan RUU APBN 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna pada 29 September 2026.

Suahasil mengatakan APBN tetap diarahkan untuk menjalankan dua fungsi utama, yakni mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“APBN kita terus arahkan supaya terus menumbuhkan. Namun, APBN juga kredibel dan sehat,” katanya.

Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan pada peningkatan aktivitas ekonomi, tetapi juga harus tetap menjaga kesehatan anggaran agar dapat menjalankan fungsinya secara berkelanjutan.

Danantara Dilibatkan untuk Perluas Kesempatan Kerja

Untuk memperbesar peluang penciptaan lapangan kerja, pemerintah juga akan memperkuat kerja sama dengan Danantara dalam pengembangan investasi.

Suahasil mengatakan pemerintah akan mengidentifikasi ruang investasi yang memiliki potensi untuk meningkatkan aktivitas produksi sekaligus menyerap tenaga kerja.

“Kami akan bekerja dengan Danantara untuk secara spesifik melihat ruang-ruang investasi, serta ruang untuk menyerap tenaga kerja,” ujar Suahasil.

Kerja sama tersebut akan dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah berharap aktivitas investasi dapat mendorong pertumbuhan sektor produksi sekaligus membuka kesempatan kerja baru.

Pendekatan ini menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah menghubungkan kebijakan fiskal dengan kegiatan ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja.

Investasi dan Ekspor Jadi Perhatian

Selain investasi, pemerintah juga menempatkan ekspor sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi.

Suahasil menyebut kondisi ekonomi domestik yang relatif kuat menjadi modal untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah kemudian akan memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendorong penciptaan lapangan kerja sekaligus meningkatkan penetrasi produk Indonesia ke pasar internasional.

“Ini semua adalah modal kita untuk terus menciptakan employment dan juga modal kita untuk terus bisa melakukan ekspor ke pasar dunia,” kata Suahasil.

Dorongan terhadap ekspor diharapkan dapat memperluas aktivitas produksi nasional. Ketika permintaan terhadap produk dalam negeri meningkat, kebutuhan terhadap kapasitas produksi dan tenaga kerja juga berpotensi ikut bertambah.

Target Lapangan Kerja Masuk Sasaran APBN 2027

Target penciptaan lapangan kerja tersebut merupakan bagian dari sasaran pembangunan yang ditetapkan pemerintah untuk 2027.

Dalam pembahasan RAPBN, pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru. Pada saat yang sama, proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81 persen.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah sasaran makro lainnya, termasuk pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, dan tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,30–4,87 persen.

Dengan target tersebut, penciptaan lapangan kerja menjadi salah satu indikator yang akan digunakan untuk melihat dampak pertumbuhan ekonomi terhadap masyarakat.

APBN 2027 Resmi Disahkan

DPR RI secara resmi mengesahkan RUU APBN 2027 menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna pada Selasa, 29 September 2026.

Kementerian Keuangan menyebut APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, tetapi tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan fiskal. Defisit anggaran ditetapkan sebesar 2,4 persen terhadap PDB.

Dalam APBN 2027, pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,26 triliun. Pembiayaan anggaran mencapai sekitar Rp671,2 triliun.

Suahasil menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2027 harus tetap mampu menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya. Kebijakan fiskal 2027 dirancang tetap ekspansif secara kolaboratif terarah dan terukur, dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB,” ungkap Suahasil.

Ketidakpastian Global Tetap Diantisipasi

Di tengah target tersebut, pemerintah tetap memperhitungkan kondisi ekonomi global yang masih dinamis.

Ketidakpastian global dapat memengaruhi perdagangan internasional, arus investasi, nilai tukar, hingga permintaan terhadap produk ekspor Indonesia. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga fondasi ekonomi domestik sekaligus memastikan APBN tetap memiliki ruang untuk menjalankan fungsi stabilisasi.

Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara ekspansi fiskal, pertumbuhan ekonomi, perlindungan masyarakat, dan kesehatan anggaran.

APBN 2027 menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai salah satu sasaran pembangunan dengan target 2,57 juta hingga 3,49 juta pekerjaan baru. Pemerintah juga membidik peningkatan proporsi penciptaan lapangan kerja formal hingga 40,81 persen.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah mendorong investasi, ekspor, penguatan aktivitas produksi, serta kerja sama dengan Danantara dalam mengidentifikasi peluang investasi yang berpotensi menyerap tenaga kerja.

Di sisi lain, pemerintah tetap menghadapi tantangan berupa ketidakpastian ekonomi global. Karena itu, APBN 2027 dirancang untuk menjaga pertumbuhan sekaligus mempertahankan kredibilitas dan kesehatan fiskal.