Rahman Abdullah

Waspada! Modus Haji Ilegal 2026 Semakin Kompleks, Dari Visa Ziarah hingga Skema Ponzi

24 April 2026 | 16:29

Keboncinta.com-- Ibadah haji pada dasarnya merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip hak asasi manusia global.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan ibadah ini tidak sepenuhnya sederhana karena harus berhadapan dengan regulasi lintas negara serta batas kedaulatan wilayah.

Kondisi tersebut semakin kompleks seiring meningkatnya praktik haji ilegal. Data terbaru dari Kepolisian Negara Republik Indonesia hingga April 2026 menunjukkan adanya lonjakan signifikan kasus keberangkatan non-prosedural.

Modus yang digunakan pun terus berkembang, mulai dari penyalahgunaan visa kunjungan hingga praktik penipuan berkedok perjalanan ibadah.

Dari sisi regulasi, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang menempatkan negara sebagai pengelola utama penyelenggaraan haji.

Tujuannya adalah menjaga ketertiban sekaligus menjamin keselamatan jemaah selama menjalankan ibadah.

Di sisi lain, Arab Saudi sebagai tuan rumah memiliki kewenangan penuh dalam menentukan jenis visa yang sah.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini, seperti menggunakan visa non-haji, dapat berakibat serius, mulai dari deportasi hingga larangan masuk kembali.

Persoalan utama yang mendorong munculnya praktik ilegal justru berakar pada lamanya antrean haji di Indonesia yang bisa mencapai puluhan tahun.

Situasi ini memunculkan tekanan psikologis bagi calon jemaah yang merasa hak beribadahnya tertunda terlalu lama.

Dalam kondisi tersebut, sebagian orang akhirnya memilih jalur tidak resmi meskipun berisiko tinggi.

Fenomena ini kemudian melahirkan ekosistem yang sering disebut sebagai “pasar gelap haji”, di mana berbagai praktik ilegal berkembang.

Aparat menemukan beberapa pola umum, seperti penggunaan visa yang tidak sesuai peruntukan, penjualan kuota secara tidak sah dengan harga tinggi, hingga skema Ponzi yang memanfaatkan dana jemaah baru untuk memberangkatkan peserta lama.

Praktik terakhir bahkan berpotensi melanggar hukum pidana dan perdata karena mengandung unsur penipuan.

Lebih dari itu, jemaah yang terlibat dalam jalur ilegal juga kehilangan perlindungan hukum dari negara, sehingga sangat rentan terhadap berbagai risiko.

Melihat kondisi ini, penanganan haji ilegal tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, mulai dari perbaikan sistem kuota, penguatan pengawasan terhadap biro perjalanan, hingga edukasi masyarakat agar lebih memahami risiko dan konsekuensi hukum.

Selain itu, upaya diplomasi internasional juga menjadi penting untuk mencari solusi atas ketimpangan antara jumlah kuota dan tingginya minat masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.

Fenomena haji ilegal pada akhirnya menunjukkan bahwa persoalan ini tidak semata soal pelanggaran aturan, melainkan juga refleksi dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan sistem yang ada.

Oleh karena itu, kehadiran negara tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penyedia solusi menjadi kunci agar akses ibadah dapat lebih adil dan aman bagi seluruh warga negara.***