Jangan Anggap Sepele Absensi, PNS Mangkir 10 Hari Berturut-turut Bisa Terancam Diberhentikan

Keboncinta.com – Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memperhatikan ketentuan masuk kerja dan jam kerja. Pasalnya, ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap status kepegawaian.

Salah satu ketentuan yang perlu mendapat perhatian adalah ketika seorang PNS tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 10 hari kerja secara berturut-turut.

Pelanggaran tersebut dapat berujung pada hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Selain ancaman pemberhentian, pembayaran gaji pegawai bersangkutan juga dapat dihentikan mulai bulan berikutnya sesuai mekanisme yang telah ditentukan.

Tidak Hadir 10 Hari Berturut-turut Jadi Pelanggaran Serius

Kewajiban PNS untuk masuk kerja dan menaati jam kerja merupakan bagian dari aturan disiplin yang harus dipatuhi.

Ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan aturan pelaksanaannya dalam Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022.

PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Aturan ini menunjukkan bahwa mangkir dari pekerjaan dalam waktu panjang tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran administrasi biasa.

Gaji Bisa Dihentikan Mulai Bulan Berikutnya

Selain sanksi terhadap status kepegawaian, terdapat konsekuensi terhadap pembayaran gaji.

BKN menjelaskan bahwa PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan sah selama 10 hari kerja secara terus-menerus dapat dihentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

Penghentian pembayaran tersebut bahkan tidak harus menunggu terbitnya keputusan hukuman disiplin.

Meski demikian, terdapat mekanisme yang harus dilakukan sebelum penghentian gaji.

Atasan langsung atau pimpinan unit kerja terlebih dahulu memberitahukan ketidakhadiran tersebut kepada unit yang menangani urusan kepegawaian.

Selanjutnya, unit kepegawaian melakukan verifikasi dan validasi terhadap kebenaran data ketidakhadiran pegawai.

Hasilnya kemudian menjadi dasar bagi pejabat terkait dalam melakukan penghentian pembayaran gaji.

Ketidakhadiran Kumulatif Juga Diperhitungkan

PNS juga perlu memahami bahwa sanksi tidak hanya berlaku terhadap ketidakhadiran selama 10 hari berturut-turut.

Jumlah ketidakhadiran tanpa alasan sah yang terjadi secara terpisah juga dapat dihitung secara kumulatif dalam satu tahun berjalan.

PNS yang tercatat tidak masuk kerja tanpa alasan sah selama 21 hingga 24 hari kerja secara kumulatif dapat dikenai hukuman berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

Jika ketidakhadiran mencapai 25 hingga 27 hari kerja, sanksinya dapat berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan.

Sementara itu, ketidakhadiran tanpa alasan sah selama 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun berjalan dapat berujung pada pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Tidak Semua Ketidakhadiran Disebut Mangkir

Ketentuan tersebut perlu dipahami secara tepat. Sanksi dikenakan terhadap ketidakhadiran tanpa alasan yang sah.

PNS memiliki hak cuti dan sejumlah mekanisme izin sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu, pegawai yang memang tidak dapat masuk kerja perlu mengikuti prosedur administrasi dan menyampaikan alasan ketidakhadiran sesuai aturan instansi.

Hal ini berbeda dengan tidak masuk kerja tanpa keterangan atau tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen dan prosedur administrasi menjadi penting untuk memastikan ketidakhadiran tercatat secara benar dalam sistem kepegawaian.

Disiplin Menjadi Bagian dari Tanggung Jawab ASN

Aturan mengenai kehadiran tidak hanya dibuat untuk memastikan pegawai datang ke tempat kerja.

PNS merupakan bagian dari aparatur negara yang menjalankan pelayanan publik dan tugas pemerintahan. Ketidakhadiran tanpa alasan yang sah dapat memengaruhi pekerjaan instansi serta pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, disiplin menjadi salah satu kewajiban yang melekat pada status sebagai PNS.

Pegawai perlu memahami aturan kehadiran, jam kerja dan prosedur izin agar tidak melakukan pelanggaran yang sebenarnya dapat dihindari.

Ketentuan mengenai mangkir 10 hari kerja berturut-turut juga menjadi pengingat bahwa pelanggaran disiplin dapat memiliki konsekuensi besar, mulai dari penghentian gaji hingga hilangnya status sebagai PNS.