Reformasi Dana BOSP (Bantuan Operasional Satuan Pendidikan) di tahun 2025

keboncinta.com-Mulai tahun 2025 ini, terdapat beberapa perubahan yang mendasar dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2025 sebagai dasar hukum pelaksanaan program Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan bagian dari reformasi menyeluruh yang bertujuan agar dana pendidikan benar-benar memberikan dampak langsung terhadap mutu pembelajaran di sekolah. Selama ini, dana BOS cenderung digunakan untuk kebutuhan rutin seperti honor tenaga non-ASN dan pemeliharaan sarana, sementara alokasi untuk peningkatan kualitas guru, pembelajaran literasi dan numerasi, serta penyediaan bahan ajar masih terbatas.

Melalui reformasi BOSP 2025, pemerintah mendorong satuan pendidikan untuk mengelola dana secara lebih tepat sasaran, berbasis data dari Rapor Pendidikan, dan fokus pada penguatan kompetensi dasar serta keterampilan abad ke-21. Beberapa kebijakan strategis pun diberlakukan, seperti kewajiban alokasi minimal 10% untuk buku, pelatihan guru melalui LMS nasional, hingga dukungan terhadap pembelajaran mendalam, koding, dan kecerdasan buatan.

Latar Belakang Reformasi BOSP

Beberapa kondisi yang melatarbelakangi reformasi BOSP antara lain:

• Kesenjangan mutu antar daerah: Sekolah di daerah yang mudah diakses memiliki rata-rata mutu pembelajaran jauh lebih tinggi dibanding sekolah di wilayah terpencil.

• Rendahnya hasil literasi dan numerasi peserta didik: Di semua jenjang, sekitar 3–4 dari 10 siswa belum mencapai kompetensi minimum dalam literasi dan numerasi.

• Alokasi anggaran yang kurang proporsional: Lebih dari 90% dana BOSP masih dialokasikan untuk pembayaran honor, sarpras, dan administrasi, sedangkan untuk peningkatan kompetensi guru kurang dari 5%.

• Rencana pengembangan sekolah belum merujuk pada hasil evaluasi: Masih ada 38,6% satuan pendidikan yang tidak menyusun rencana berdasarkan Rapor Pendidikan.
  
  

Empat Pokok Perubahan Dana BOSP 2025

Berikut adalah empat kebijakan inti dalam reformasi BOSP:

1. Alokasi Buku Minimal 10%

Sekolah wajib mengalokasikan minimal 10% dari pagu tahunan untuk pengadaan buku, baik buku teks maupun buku non-teks seperti ensiklopedia, kamus, dan bahan bacaan pengayaan. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat budaya literasi dan meningkatkan akses siswa terhadap sumber belajar bermutu.

2. Batas Maksimal Penggunaan untuk Pemeliharaan dan Honor

• Pemeliharaan sarana dan prasarana dibatasi maksimal 20% dari total anggaran.

• Honor non-ASN dibatasi maksimal 20% untuk sekolah negeri dan 40% untuk sekolah swasta, dari 50% bagian belanja pegawai.

• Ketentuan ini untuk mencegah penggunaan berlebih yang tidak berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.

3. Integrasi Dana Kinerja untuk Pembelajaran Mendalam dan Koding/AI

Dana BOS Kinerja disederhanakan menjadi satu skema: BOS Kinerja untuk Sekolah Berkinerja Terbaik, yang difokuskan pada:

• Pembelajaran mendalam (deep learning),

• Pengembangan keterampilan abad 21, termasuk penguasaan teknologi seperti koding dan kecerdasan buatan (AI),

• Dukungan inovasi pembelajaran yang berdampak pada hasil belajar siswa.

Total sekolah penerima BOS Kinerja tahun 2025 mencapai lebih dari 51 ribu sekolah.

4. Penguatan Pelatihan Guru Terpadu melalui LMS Nasional

Pelatihan guru dilaksanakan melalui pendekatan IN–ON–IN (tatap muka – daring – tatap muka) dan terintegrasi dalam Learning Management System (LMS) nasional. Pelatihan dilakukan oleh UPT dan Lembaga Pelatihan terakreditasi guna meningkatkan kompetensi guru secara merata dan berkelanjutan.

 Mekanisme Pelaporan dan Penyaluran Dana

• RKAS harus disusun dan disesuaikan dengan perubahan kebijakan BOSP paling lambat 31 Juli 2025.

• Sekolah wajib melaporkan realisasi tahap I, laporan tahun sebelumnya, dan menyatakan kesiapan menerima tahap II.

• Penggunaan dana harus sesuai juknis, termasuk pengadaan buku yang wajib melalui katalog resmi pemerintah.
  
  

Harapan dari Reformasi BOSP 2025