Sejarah Pecahnya Mataram Islam: Antara Perebutan Takhta dan Politik Campur Tangan VOC

Keboncinta.com-- Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah Jawa dan Nusantara. Berkuasa sejak akhir abad ke-16 M, kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Agung (1613–1645), namun mulai mengalami pelemahan setelahnya.

Perselisihan internal, perebutan kekuasaan, serta campur tangan politik kolonial VOC menjadi rangkaian faktor penting yang akhirnya memecah Mataram menjadi dua kerajaan besar: Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.

Akar terjadinya perpecahan ini dapat ditelusuri sejak wafatnya Amangkurat I pada 1677. Kerajaan terjerumus ke dalam konflik suksesi antara putra-putranya, sementara VOC memanfaatkan situasi untuk memperluas pengaruhnya di Jawa.

Baca Juga: Animo Masyarakat Tinggi! Festival Literasi Keagamaan 2025 Catat Ribuan Karya dari Pelajar hingga Mahasiswa

Pada masa Amangkurat II, hubungan Mataram dengan VOC semakin erat, namun sekaligus melemahkan kemandirian kerajaan. Utang politik dan ekonomi membuat Mataram rentan terhadap intervensi Belanda dalam urusan internal kerajaan.

Konflik memuncak pada era Pakubuwono II. Terjadinya peristiwa Geger Pecinan (1740–1743) mengguncang stabilitas kerajaan, menyebabkan konflik baru antara bangsawan istana dan kekuatan lokal.

Setelah Pakubuwono II wafat pada 1749, VOC semakin berperan dalam menentukan arah baru Mataram.

Selanjutnya, pada 1755, atas dorongan kuat Belanda, berlangsunglah Perjanjian Giyanti, yaitu sebuah kesepakatan yang secara resmi membelah Kerajaan Mataram Islam menjadi dua entitas politik.

Baca Juga: Menelusuri Akar Sejarah Perebutan Takhta Mataram Islam hingga Ketegangan Politik di Keraton Surakarta

Melalui Perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi diakui sebagai Sultan Hamengkubuwana I dan mendirikan Kasultanan Yogyakarta, sedangkan takhta Surakarta tetap berada di tangan Pakubuwono III.

Namun ternyata perpecahan tidak berhenti di sana. Pada 1757, terjadi lagi pemisahan ketika Pangeran Sambernyawa memproklamasikan Kadipaten Mangkunegaran, sehingga struktur politik Jawa semakin terfragmentasi.

Perpecahan ini tidak hanya menggambarkan ambisi para bangsawan, tetapi juga menunjukkan bagaimana kekuatan kolonial menciptakan strategi divide et impera untuk melemahkan kekuasaan lokal.

Meski begitu, dua kerajaan hasil pecahan Mataram—Yogyakarta dan Surakarta—tetap bertahan hingga kini, melestarikan tradisi budaya Jawa yang kaya, meskipun perjalanan sejarahnya dipenuhi dinamika dan konflik yang menjadi bumbu romantika dalam sejarah.***