Pendidikan Jarak Jauh Diperluas untuk Membantu Anak Tidak Sekolah Kembali Belajar

keboncinta — Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak yang tidak dapat mengikuti pembelajaran reguler di sekolah.

Program tersebut diprioritaskan bagi anak usia pendidikan menengah yang menghadapi kendala geografis, ekonomi, kondisi sosial, keterbatasan fisik, pekerjaan, hingga tanggung jawab keluarga.

Melalui sistem yang lebih fleksibel, peserta tidak harus hadir setiap hari di ruang kelas. Mereka tetap terdaftar sebagai murid pendidikan formal, mengikuti pembelajaran, menjalani asesmen, dan memperoleh ijazah setelah memenuhi persyaratan kelulusan.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa PJJ bukan sekadar memindahkan kegiatan belajar ke ruang digital. Program ini merupakan model pendidikan alternatif yang dirancang untuk menjangkau murid dengan kondisi dan latar belakang beragam.

Jumlah anak tidak sekolah masih tinggi

Persoalan anak tidak sekolah atau ATS masih menjadi tantangan besar dalam pemerataan pendidikan Indonesia.

Dasbor ATS Kemendikdasmen mencatat terdapat 3.966.858 anak tidak sekolah per 1 April 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 1.913.633 anak yang belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak yang telah lulus dari suatu jenjang tetapi tidak melanjutkan pendidikan.

Sementara itu, Survei Sosial Ekonomi Nasional 2025 mencatat sekitar 2.922.607 anak usia 7–18 tahun tidak sekolah. Kelompok terbesar berada pada rentang usia 16–18 tahun, yaitu sekitar 2.009.918 anak.

Perbedaan angka tersebut berkaitan dengan sumber, waktu pemutakhiran, rentang usia, dan kategori yang digunakan. Data dasbor menggabungkan rekam pendidikan dari sejumlah sistem, sedangkan Susenas menggunakan pendekatan survei terhadap penduduk.

Karena itu, kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung. Namun, keduanya menunjukkan bahwa jutaan anak masih membutuhkan layanan pendidikan yang lebih mudah dijangkau.

Penyebab anak berhenti sekolah beragam

Anak tidak bersekolah bukan hanya karena tidak tersedia gedung sekolah di daerahnya.

Data Susenas 2025 menunjukkan beberapa alasan yang paling sering disampaikan adalah merasa pendidikan yang dimiliki sudah cukup, tidak mempunyai biaya, dan telah bekerja. Alasan lainnya mencakup pernikahan, disabilitas, jarak sekolah yang jauh, kewajiban mengurus rumah tangga, serta pengalaman perundungan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga mengelompokkan penyebab tingginya ATS ke dalam lima faktor utama, yaitu geografis, ekonomi, keterbatasan fisik, waktu, dan budaya.

Faktor geografis muncul ketika sekolah sulit dijangkau dari tempat tinggal. Pada sejumlah wilayah terpencil, perjalanan menuju sekolah dapat membutuhkan waktu berjam-jam.

Faktor ekonomi membuat anak memilih bekerja untuk membantu keluarga. Sementara itu, atlet, pekerja seni, anak pekerja migran, dan anak dengan mobilitas tinggi dapat kesulitan mengikuti jadwal sekolah reguler.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa satu jenis layanan pendidikan tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan. Setiap anak membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan hambatan yang dialaminya.

PJJ memprioritaskan anak usia 16–18 tahun

Program PJJ jenjang pendidikan menengah saat ini diprioritaskan bagi anak Indonesia berusia 16–18 tahun yang berstatus tidak sekolah.

Kelompok usia tersebut menjadi perhatian karena jumlah ATS paling besar berada pada jenjang pendidikan menengah. Sebagian merupakan lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA atau SMK, sedangkan lainnya sempat bersekolah tetapi kemudian berhenti.

Kemendikdasmen menyebut PJJ diprioritaskan untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, wilayah dengan jumlah ATS tinggi, kawasan rawan bencana, serta Sekolah Indonesia Luar Negeri yang melayani banyak anak pekerja migran.

Program tersebut tidak dirancang hanya untuk anak di wilayah terpencil. Anak yang bekerja, memiliki tanggung jawab sosial, sering berpindah tempat, atau tidak dapat mengikuti jadwal sekolah reguler juga dapat membutuhkan layanan yang lebih fleksibel.

Berawal dari anak pekerja migran di Malaysia

Uji coba PJJ dilakukan pada 2025 dengan melibatkan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu di Malaysia dan SMAN 2 Padalarang di Jawa Barat.

Program tersebut menyasar anak-anak pekerja migran Indonesia yang tinggal di Sabah dan Sarawak. Sebagian dari mereka berada di kawasan perkebunan yang lokasinya jauh dari pusat kota dan sekolah Indonesia.

Dalam pelaksanaan awal, peserta mengikuti pembelajaran menggunakan model campuran. Sekitar 70 persen kegiatan dilakukan secara asinkron melalui sistem pembelajaran dan belajar mandiri, sedangkan 30 persen lainnya berupa tutorial sinkron secara tatap muka atau tatap maya.

Pihak Sekolah Indonesia Kota Kinabalu menyampaikan bahwa dari sekitar 1.700 lulusan SMP setiap tahun di wilayah tersebut, PJJ dapat menampung lebih dari separuh murid yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam pendidikan formal.

Fleksibilitas program memungkinkan peserta tetap belajar meskipun mereka tinggal jauh dari sekolah atau harus membantu orang tuanya bekerja.

Diperluas ke berbagai provinsi

Setelah tahap uji coba, pemerintah mulai memperluas PJJ jenjang pendidikan menengah ke berbagai wilayah Indonesia.

Pada peluncuran implementasi skala penuh April 2026, Kemendikdasmen menyebut program diperluas ke 34 provinsi. Pelaksanaannya melibatkan 21 sekolah induk dan 62 sekolah mitra.

Sekolah induk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penyiapan guru, materi pembelajaran, administrasi, penilaian, dan penerbitan ijazah.

Sementara itu, sekolah mitra berfungsi sebagai unit pelayanan peserta didik dan pusat dukungan belajar di daerah. Sekolah mitra dapat menyediakan ruang belajar luring, perangkat, tutor, serta pendampingan bagi peserta yang mengalami kendala.

Dalam perkembangan berikutnya, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru PJJ 2026 disebut melibatkan 132 sekolah di 32 provinsi. Program tersebut menjadi bagian dari gerakan daerah untuk mengembalikan anak tidak sekolah ke proses pembelajaran.

Peta jalan pemerintah menargetkan pelaksanaan skala penuh di seluruh provinsi secara bertahap pada 2026–2027. Setelah itu, layanan direncanakan diperluas untuk anak yang berisiko putus sekolah, memiliki mobilitas tinggi, dan menghadapi tanggung jawab sosial tertentu.

Pembelajaran dilakukan secara fleksibel

PJJ memberikan ruang bagi peserta untuk mengatur waktu belajar sesuai kondisinya.

Sebagian materi dapat dipelajari secara mandiri melalui modul, buku digital, video, dan sistem manajemen pembelajaran. Peserta juga mengikuti kegiatan langsung bersama guru pada waktu yang telah dijadwalkan.

Pembelajaran sinkron dapat berlangsung secara tatap maya maupun tatap muka.