Pedagang Cirebon Terhimpit Tagihan Pajak Agresif, Jeremy Huang Wijaya: "Jangan Peras Rakyat yang Sedang Kesulitan!"

Keboncinta.com - Gelombang kekecewaan dari kalangan pelaku usaha terkait penagihan pajak yang semakin agresif di tengah kelesuan ekonomi terus meluas. Fenomena yang memicu keprihatinan publik ini mendapat perhatian serius dari pegiat budaya Tionghoa asal Cirebon, Jeremy Huang Wijaya. Ia menilai, langkah otoritas perpajakan yang terkesan memburu rakyat kecil dan pedagang daerah justru semakin menekan daya hidup perekonomian lokal, khususnya di Kota Cirebon.

Eskalasi keluhan ini dipicu oleh maraknya tayangan video viral di media sosial yang memperlihatkan kekecewaan warga akibat tagihan pajak yang dinilai tidak masuk akal. Beberapa kasus menonjol di antaranya adalah kisah tragis warung beralas tanah di Pati, Jawa Tengah, yang ditagih pajak sebesar Rp840 ribu hingga diancam pembongkaran. Selain itu, beredar pula luapan emosi pedagang rumah makan yang sepi pengunjung namun tetap dikejar tagihan pajak oleh petugas.

Menanggapi situasi nasional tersebut, Jeremy Huang Wijaya menegaskan bahwa realitas pahit serupa kini dirasakan secara nyata oleh para pedagang dan pelaku usaha di Kota Cirebon.

"Kondisi pedagang di Cirebon saat ini sudah sangat memprihatinkan. Tabungan operasional para pengusaha dan pedagang di Kota Cirebon rata-rata sudah tergerus habis sejak tahun 2022. Memasuki tahun 2026 ini, perekonomian lokal belum juga pulih, namun mereka justru terus dibayangi ketakutan akibat tagihan pajak yang dipaksakan," ujar Jeremy saat memberikan pandangannya di Cirebon.

Menurut Jeremy, tekanan ekonomi di tingkat lokal ini sejalan dengan melemahnya indikator ekonomi di tingkat nasional. Sebagaimana diberitakan harian Kompas pada 25 Juli 2026, aksi jual investor asing mencatatkan net sell sebesar Rp1,25 triliun yang menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hingga 1,89 persen. Hal ini memperjelas bahwa lesunya transaksi ekonomi bukan sekadar asumsi, melainkan realitas yang berdampak langsung pada pasar riil di daerah.

Ia juga menyoroti ketimpangan keadilan antara penegakan kewajiban perpajakan dengan penanganan kasus penyelewengan uang negara.

"Sangat ironis ketika rakyat di daerah sedang kesulitan untuk sekadar memenuhi kebutuhan makan harian, tetapi terus dipaksa membayar pajak. Sementara itu, rakyat menyaksikan pemberitaan korupsi yang terus berulang. Kenapa bukan para koruptor yang dikejar dan ditindak tegas? Jangan sampai rakyat merasa diperas sementara oknum pejabat menikmati kemewahan," tegas Jeremy.

Guna mengatasi persoalan ini tanpa membebani masyarakat bawah, Jeremy mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk mengambil langkah efisiensi yang lebih berkeadilan. Secara khusus untuk wilayah Kota Cirebon, ia meminta agar para pemangku kebijakan tidak hanya duduk di belakang meja atau berpatokan pada data formal semata.

"Kami sangat berharap Gubernur, Wali Kota Cirebon, hingga para wakil rakyat mau turun langsung menyapa warga. Datanglah ke pusat-pusat perdagangan tradisional dan modern di Cirebon, seperti Pasar Pagi dan Pasar Kanoman. Lihat secara langsung betapa lengangnya pembeli dan dengarkan jeritan para pedagang. Perbaiki dahulu perekonomian mereka, sejahterakan rakyatnya, baru bicarakan soal kewajiban pajak," pungkas Jeremy. (swd)