Kemenag Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas 2026, Fokus ke Program Prioritas

Keboncinta.com-- Pemerintah melalui Kementerian Agama mengambil langkah strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran tahun 2026.

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan adalah pemangkasan besar pada belanja non-prioritas, khususnya perjalanan dinas, guna menjaga keberlangsungan program utama.

Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenag, Kastolan, mengungkapkan bahwa anggaran perjalanan dinas luar negeri dipotong hingga 70 persen, sementara perjalanan dinas dalam negeri dikurangi sebesar 65 persen.

Dana hasil efisiensi tersebut kemudian dialihkan untuk memastikan layanan dasar kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Baca Juga: Siswa Terdampak Bencana Bisa Ikut TKA Susulan! Ini Penjelasan Resmi Mendikdasmen

Langkah ini sejalan dengan arahan Menteri Agama, Nasaruddin Umar, yang mendorong perubahan cara berpikir dalam perencanaan program.

Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memberikan solusi atas berbagai persoalan keagamaan di masyarakat.

Menurutnya, seluruh jajaran Kemenag perlu mengedepankan pendekatan kreatif dan inovatif dalam menyusun program kerja.

Fokus utama bukan hanya pada besarnya anggaran, tetapi pada tantangan nyata yang dihadapi di lapangan.

Di tengah tekanan fiskal yang cukup berat pada 2026, penajaman program prioritas menjadi kunci.

Baca Juga: TKA 2026 Sudah Resmi Dimulai! Jadwal SMP & SD Lengkap, Jangan Sampai Salah Tanggal

Hal ini dilakukan agar layanan keagamaan dan pendidikan tetap menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.

Lebih lanjut, Menteri Agama mengajak seluruh unit kerja, mulai dari Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah Kemenag, hingga Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), untuk memperkuat kolaborasi.

Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program meskipun dengan keterbatasan anggaran.

Ia juga menekankan pentingnya kerja tim lintas sektor, bukan hanya mengandalkan peran individu.

Salah satu contoh konkret adalah melibatkan mahasiswa melalui program KKN atau PKN untuk mendukung kegiatan penyuluhan keagamaan, seperti pemberantasan buta huruf Al-Qur’an di desa serta pencegahan praktik pernikahan tidak tercatat.

Baca Juga: Kontrak PPPK Tak Bisa Diputus Sepihak, Pemerintah Pastikan Keamanan Status di Tengah Isu Anggaran

Selain itu, integrasi program antara penyuluh agama, imam masjid, dan Kantor Urusan Agama (KUA) juga didorong agar berjalan secara lebih terpadu dan menyeluruh.

Melalui strategi efisiensi dan kolaborasi ini, Kemenag berharap tetap mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, sekaligus menjawab tantangan keterbatasan anggaran dengan pendekatan yang lebih adaptif dan inovatif.***