Dana APBD Sampang Berkurang, Pembangunan Terancam?

Sampang 18/07/25 - Pemerintah Kabupaten Sampang menyampaikan bahwa pendapatan daerah dalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025 mengalami penurunan sekitar Rp25 miliar.
Hal itu disampaikan Bupati Sampang H. Slamet Junaidi dalam rapat paripurna DPRD tentang penandatanganan nota kesepakatan KUPA-PPAS APBD 2025, Kamis (17/7/2025).
"Potensi pendapatan daerah pada KUPA-PPAS tahun 2025 secara umum terdapat penurunan Rp25 miliar," ujar Haji Idi, sapaan akrab Bupati Junaidi, seperti dikutip dari mediamadura.com, Jumat (18/7/2025).
Menurutnya, penurunan itu disebabkan oleh pengurangan transfer dana dari pusat, antara lain:
Dana Alokasi Umum (DAU) bidang infrastruktur sebesar Rp17,6 miliar,
Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang jalan dan irigasi sebesar Rp30,6 miliar,
DAK non-fisik sebesar Rp2,8 miliar.
Namun demikian, ada pula peningkatan dari sektor lain, seperti:
Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemprov Jawa Timur
sebesar Rp12,3 miliar,
Tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp13,3 miliar dari sektor pajak daerah dan sumber lain yang sah.
"Kalau dari sisi belanja terdapat perubahan menyesuaikan dengan potensi penambahan atau pengurangan pendapatan dan pembiayaan," sambungnya.
Bupati juga menjelaskan adanya penambahan pembiayaan dari sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2024 sebesar Rp37,3 miliar, yang berasal dari BLUD rumah sakit, puskesmas, dan dana khusus lainnya.
Setelah disepakati, pemerintah daerah akan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan seluruh OPD agar segera masuk dalam Raperda Perubahan APBD 2025.
Anggota Badan Anggaran DPRD Sampang Shohebus Sulton menyebutkan bahwa total pendapatan daerah berubah dari semula Rp2,085 triliun menjadi Rp2,060 triliun atau turun 1,24 persen. Sementara itu, belanja daerah justru naik dari Rp2,127 triliun menjadi Rp2,138 triliun atau naik 0,54 persen.
"Dalam rancangan KUPA tahun 2025 memang terjadi penurunan sekitar Rp25 miliar," ungkap Shohebus Sulton.
la juga menyoroti defisit anggaran yang meningkat menjadi Rp78,5 miliar, namun ditutup dengan pembiayaan netto, salah satunya dari kenaikan Silpa.
Meski tidak menemukan masalah krusial, Banggar memberikan beberapa catatan, antara lain:
Meningkatkan PAD melalui optimalisasi kinerja BUMD,
Mengutamakan efisiensi dan efektivitas penyusunan
anggaran,
Memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur jalan.
"Perencanaan harus berbasis data akurat dan matang, agar pembangunan sesuai visi misi daerah untuk kesejahteraan masyarakat," tegasnya.
Tags:
berita nasionalKomentar Pengguna
Recent Berita
.jpeg)
Apa Saja Upaya yang Bisa Dilakukan untuk Meng...
20 Jul 2025.jpg)
Jaga NKRI Itu Gak Sulit, Yuk Terapkan Sikap I...
20 Jul 2025.jpeg)
Kenali Satuan Berat! Ini Jenis-Jenis dan Cara...
20 Jul 2025
Trapesium Itu Apa Sih? Ini Penjelasan Lengkap...
20 Jul 2025
Pengertian Layang-Layang dalam Matematika Len...
20 Jul 2025
Apa Itu Garis Istimewa pada Segitiga? Ini Pen...
20 Jul 2025
Mudah Dipahami! Ini Beda Asam, Basa, dan Gara...
20 Jul 2025.jpeg)
Apa Saja Simbol yang Ada pada Peta? Ini Penje...
20 Jul 2025.jpeg)
Memahami Proses Pemuaian Pada Zat Padat
20 Jul 2025
Kedudukan Dua Garis dan Contohnya dalam Matem...
20 Jul 2025
Raih Tiga Penghargaan di Korea Selatan, Deleg...
20 Jul 2025
Jaga Mutu Hasil Penelitian, UIN Syarif Hidaya...
20 Jul 2025
Hadiri Acara Wisuda STID M. Natsir Bekasi, Wa...
20 Jul 2025
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Resmi Miliki...
20 Jul 2025
Komitmen Sejahterakan Tenaga Pendidik, Kemena...
20 Jul 2025
Membangun nilai-nilai kehidupan dalam sistem...
20 Jul 2025
Waspada Informasi Rekrutmen Palsu: Tips Penti...
20 Jul 2025
Nikah Massal, Kemenag Mataram: Kami Tunggu Su...
20 Jul 2025
Calon Siswa Baru Sekolah Garuda, Dapatkan Poi...
20 Jul 2025