Admin

Pemerintah Pastikan Status Guru PPPK Paruh Waktu, Kini Resmi Tercatat sebagai ASN

08 Maret 2026 | 16:42

Keboncinta.com-- Pemerintah terus melakukan pembenahan dalam sistem kepegawaian di sektor pendidikan, termasuk memberikan kepastian status bagi guru yang diangkat sebagai PPPK paruh waktu.

Kebijakan ini menjadi langkah penting karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan karier, hak, serta kesejahteraan para tenaga pendidik di berbagai daerah.

Selama ini, banyak guru honorer yang berperan besar dalam mendukung pelayanan pendidikan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan skema PPPK paruh waktu sebagai bagian dari strategi penataan tenaga non-ASN agar lebih terstruktur dan memiliki kepastian status.

Melalui kebijakan tersebut, para guru tetap diakui dalam sistem pemerintahan sekaligus memiliki peluang untuk meningkatkan status kepegawaian mereka di masa mendatang.

Guru PPPK Paruh Waktu Mendapat Kepastian Status ASN

Salah satu kabar yang paling dinantikan para guru honorer adalah kepastian hukum melalui penerbitan Nomor Induk Pegawai PPPK (NIPPPK).

Dengan nomor induk tersebut, guru yang sebelumnya berstatus honorer kini secara administratif telah tercatat sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara.

Pencatatan ini berada di bawah pengelolaan Badan Kepegawaian Negara sehingga keberadaan mereka diakui secara resmi dalam sistem kepegawaian nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan bahwa status PPPK paruh waktu bukan sekadar formalitas.

Kebijakan ini merupakan bentuk perlindungan bagi para tenaga pendidik yang telah lama mengabdi, sehingga mereka tidak kehilangan pekerjaan akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer yang sedang dijalankan pemerintah.

Perbedaan Skema Gaji PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu

Walaupun sama-sama berstatus ASN, terdapat perbedaan pada sistem penggajian antara PPPK penuh waktu dan PPPK paruh waktu.

Untuk guru PPPK paruh waktu, besaran gaji pokok menjadi kewenangan pemerintah daerah. Artinya, nominal penghasilan dapat berbeda di setiap wilayah karena bergantung pada kemampuan anggaran daerah.

Beberapa kemungkinan yang terjadi di lapangan antara lain:

Daerah dengan kapasitas fiskal kuat berpotensi memberikan gaji pokok yang lebih besar kepada guru PPPK paruh waktu.
Daerah dengan keterbatasan anggaran akan menyesuaikan besaran gaji agar tetap sejalan dengan kemampuan belanja pegawai dalam APBD.

Perbedaan ini membuat penghasilan guru PPPK paruh waktu tidak selalu sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Pemerintah Pusat Tetap Menyalurkan Tunjangan

Meski gaji pokok menjadi kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat tetap memberikan berbagai bentuk dukungan untuk menjaga kesejahteraan tenaga pendidik.

Sejumlah tunjangan yang masih dapat diterima guru PPPK antara lain:

Tunjangan Profesi Guru (TPG)
Tunjangan kinerja
Berbagai insentif bulanan sesuai kebijakan pemerintah

Kehadiran tunjangan ini diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi para guru sekaligus menjadi bentuk penghargaan atas peran mereka dalam mencerdaskan bangsa.

Skema PPPK Paruh Waktu sebagai Masa Transisi

Menurut penjelasan dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, skema PPPK paruh waktu dirancang sebagai jembatan bagi para guru honorer agar dapat masuk ke dalam sistem ASN secara bertahap.

Dengan mekanisme ini, pemerintah dapat menata tenaga honorer tanpa harus melakukan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran.

Langkah tersebut sekaligus memberikan kesempatan bagi para guru untuk tetap berkontribusi dalam dunia pendidikan sambil menunggu peluang peningkatan status kepegawaian di masa mendatang.***