KebonCinta.com — Kecelakaan kerja dapat terjadi ketika pekerja menjalankan tugas sehari-hari. Risikonya bisa semakin besar apabila perusahaan tidak memastikan mesin, peralatan, dan lingkungan kerja memenuhi standar keselamatan.
Peristiwa yang dialami Rindi pada 7 Agustus 2026 menjadi salah satu contoh persoalan tersebut. Ia mengalami kecelakaan ketika membersihkan mesin injeksi yang mengalami kebocoran. Mesin tiba-tiba menyala dan menjepit tangan kanannya hingga tiga jari, yaitu telunjuk, tengah, dan manis, harus diamputasi.
Sekitar dua bulan setelah kejadian, Rindi mengaku diminta kembali bekerja meskipun masih menjalani pemulihan. Ia juga mengaku diminta menandatangani surat perjanjian agar tidak menuntut perusahaan.
Keterangan tersebut merupakan pengakuan Rindi yang diberitakan media dan tetap perlu diperiksa melalui keterangan para pihak serta bukti yang tersedia. Namun, kasus ini mengingatkan bahwa keselamatan pekerja bukan sekadar urusan teknis perusahaan. Ada hak pekerja yang harus dilindungi, baik menurut hukum Indonesia maupun prinsip keadilan dalam Islam.
Baca Juga: UMP 2027 Belum Ditetapkan, Buruh Minta Naik hingga 9,5 Persen! Ini Kata Menaker
Dalam hukum Indonesia, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan hak setiap pekerja. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan ini bertujuan menjaga keselamatan sekaligus meningkatkan derajat kesehatan pekerja.
Kewajiban perusahaan juga ditegaskan dalam Pasal 87. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
Ketentuan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pengurus tempat kerja wajib memenuhi persyaratan keselamatan, menyediakan perlindungan yang diperlukan, memberikan pembinaan kepada pekerja, dan melaporkan kecelakaan kerja kepada pejabat yang berwenang.
Artinya, perusahaan tidak cukup hanya menyediakan mesin dan meminta pekerja menyelesaikan tugas. Perusahaan juga harus memastikan pekerjaan dapat dilakukan dengan aman.
Dalam kasus kecelakaan yang melibatkan mesin injeksi, pemeriksaan perlu mencakup kondisi mesin, prosedur pembersihan, sistem penguncian sumber energi, ketersediaan alat bantu, serta pelatihan keselamatan bagi pekerja.
Jika mesin dapat menyala ketika sedang dibersihkan, penyebabnya perlu diperiksa secara menyeluruh. Perusahaan tidak boleh langsung membebankan seluruh risiko kepada pekerja tanpa mengevaluasi sistem keselamatan yang diterapkan.
Negara menyediakan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan.
Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta program jaminan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja yang memenuhi kriteria program, ia berhak memperoleh manfaat JKK. Manfaat tersebut mencakup beberapa bentuk perlindungan.
1. Pelayanan kesehatan
Peserta memperoleh pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis akibat kecelakaan kerja. Cakupannya meliputi pemeriksaan, perawatan, tindakan medis, dan rehabilitasi sesuai ketentuan program.
2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)
Pekerja yang tidak mampu menjalankan pekerjaan akibat kecelakaan kerja berhak memperoleh santunan selama masa pemulihan sesuai ketentuan JKK.
3. Santunan cacat
Apabila kecelakaan menyebabkan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, atau cacat total tetap, peserta berhak memperoleh santunan sesuai persentase yang ditentukan dalam peraturan.
Pada kasus amputasi jari, perhitungan santunan mengacu pada tabel persentase cacat sebagian anatomis. Besar manfaatnya bergantung pada hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.
4.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir