Khazanah
M. Fadhli Dzil Ikram

Pekerja Bukan Sekadar Mesin: Mengupas Tanggung Jawab Moral dan Hukum Perusahaan Saat Terjadi Kecelakaan

Pekerja Bukan Sekadar Mesin: Mengupas Tanggung Jawab Moral dan Hukum Perusahaan Saat Terjadi Kecelakaan

17 November 2026 | 21:08

Rehabilitasi dan alat pengganti anggota tubuh

Program JKK juga menyediakan manfaat rehabilitasi, termasuk alat bantu atau alat pengganti anggota tubuh bagi peserta yang kehilangan atau mengalami gangguan fungsi anggota tubuh akibat kecelakaan kerja.

Manfaat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan pekerja tidak berhenti setelah tindakan medis awal. Pemulihan dan penyesuaian kondisi fisik juga menjadi bagian dari perlindungan. 

Baca Juga: Taspen Berikan Perlindungan untuk PPPK, Ini Rincian Hak Jaminan Hari Tua dan Kecelakaan Kerja 

Perusahaan wajib melaporkan kecelakaan kerja

Perusahaan juga memiliki kewajiban administratif setelah terjadi kecelakaan kerja.

Berdasarkan Permenaker Nomor 1 Tahun 2025, pemberi kerja wajib melaporkan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.

Laporan tahap I harus disampaikan paling lambat 2 × 24 jam sejak kecelakaan terjadi.

Apabila batas waktu tersebut terlampaui, manfaat JKK menjadi kewajiban pemberi kerja terlebih dahulu. Perusahaan dapat mengajukan penggantian kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah menyampaikan laporan sesuai ketentuan.

Ada pula laporan tahap II yang berkaitan dengan kondisi akhir pekerja, seperti sembuh, mengalami cacat, atau meninggal dunia. Batas waktunya berbeda, yaitu paling lambat 2 × 24 jam sejak kondisi tersebut ditetapkan berdasarkan keterangan dokter.

Karena itu, perusahaan tidak boleh mengabaikan pelaporan hanya karena pekerja masih menjalani perawatan. Keterlambatan administrasi juga tidak seharusnya dijadikan alasan untuk menghilangkan hak pekerja. <Link ref="turn779443search63" title="Permenaker Nomor 1 Tahun 2025"/>.

Apakah perusahaan wajib mengganti kerugian akibat kecelakaan kerja?

Dalam perspektif fikih, tanggung jawab pemberi kerja atas kecelakaan pekerja perlu dilihat berdasarkan penyebab kejadian.

Pada dasarnya, pemberi kerja tidak otomatis menanggung ganti rugi (dhaman) apabila pekerja mengalami kecelakaan ketika menjalankan pekerjaan secara normal, sepanjang tidak ada unsur kesengajaan, pelanggaran, kelalaian, atau tindakan pemberi kerja yang menjadi penyebab kecelakaan.

Imam an-Nawawi menjelaskan persoalan ini dalam Fatawa an-Nawawi ketika membahas pekerja yang disewa untuk turun ke sumur guna memperbaiki atau mengambil air, tetapi kemudian meninggal di dalam sumur.

Beliau menjelaskan:

الْمُرَادُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْإِنْسَانُ مَنْ يَنْزِلُ إِلَى الْبِئْرِ لِيُصْلِحَهَا، أَوْ يَسْتَقِيَ لَهُ مِنْهَا فَيَمُوتَ الْأَجِيرُ فِيهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ

Artinya, seseorang menyewa pekerja untuk turun ke dalam sumur guna memperbaikinya atau mengambil air darinya. Jika pekerja tersebut meninggal di dalam sumur, penyewa jasa tidak otomatis berkewajiban membayar ganti rugi.

(Imam an-Nawawi, Fatawa an-Nawawi, Beirut: Darul Basyair, 1996, jilid I, hlm. 258).

Pandangan serupa dijelaskan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Ia menyebut bahwa apabila seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumur di tanah miliknya, kemudian pekerja mengalami kecelakaan akibat pekerjaan tersebut, pemberi kerja tidak otomatis menanggung ganti rugi.

Ibnu Qudamah menjelaskan:

وَلَوْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِيَحْفِرَ لَهُ فِي مِلْكِهِ بِئْرًا، أَوْ لِيَبْنِيَ لَهُ فِيهَا بِنَاءً، فَتَلِفَ الْأَجِيرُ بِذَلِكَ، لَمْ يَضْمَنْهُ الْمُسْتَأْجِرُ

Artinya, apabila seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumur atau membangun sesuatu di tanah miliknya, kemudian pekerja tersebut celaka karena pekerjaan itu, pemberi kerja tidak otomatis menanggung ganti ruginya.

(Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Mesir: Maktabah Kairo, jilid VIII, hlm. 426, sebagaimana dikutip dalam naskah sumber).

Dasar pembahasan tersebut berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad saw.:

الْبِئْرُ جُبَارٌ

Artinya, kecelakaan yang terjadi akibat sumur dalam keadaan tertentu tidak menimbulkan kewajiban ganti rugi.

Namun, ketentuan ini tidak dapat digunakan untuk membebaskan pemberi kerja dari tanggung jawab ketika kecelakaan terjadi akibat kelalaiannya sendiri.

Kelalaian perusahaan dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi

Dalam fikih, tanggung jawab ganti rugi dapat muncul ketika terdapat unsur tasabbub atau tindakan yang menjadi penyebab terjadinya kerugian. Ada pula unsur taghrir, yaitu tindakan menjerumuskan seseorang ke dalam bahaya atau membuatnya menghadapi risiko yang tidak semestinya.

Muhammad al-Amin al-Harari menjelaskan makna hadis tentang sumur sebagai berikut:

فَلَا ضَمَانَ فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ تَسَبُّبٌ إِلَى ذَلِكَ وَلَا تَغْرِيرٌ

Artinya, tidak ada kewajiban ganti rugi apabila tidak terdapat unsur penyebab kecelakaan (tasabbub) dan penjerumusan atau penipuan (taghrir) dari pemiliknya.

(Muhammad al-Amin al-Harari, Al-Kaukabul Wahhaj, Jeddah: Darul Minhaj, 2006, jilid XVIII, hlm. 515).

Prinsip tersebut penting ketika diterapkan pada hubungan kerja.

Misalnya, perusahaan mengetahui mesin mengalami kerusakan, tetapi tetap membiarkannya digunakan. Perusahaan juga tidak menyediakan alat pelindung diri, tidak menerapkan prosedur pengamanan mesin, atau memerintahkan pekerja melakukan pekerjaan berbahaya tanpa pelatihan yang memadai.

Jika kelalaian tersebut terbukti menjadi penyebab kecelakaan, pemberi kerja dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam kasus Rindi, mesin injeksi disebut tiba-tiba menyala ketika sedang dibersihkan. Keadaan ini perlu diperiksa untuk mengetahui apakah perusahaan telah menerapkan prosedur pengamanan mesin, termasuk memastikan sumber energi terputus sebelum pekerjaan pembersihan dilakukan.

Jika ditemukan kelalaian perusahaan yang menyebabkan kecelakaan, alasan bahwa pekerja melakukan pekerjaan atas kemauannya sendiri tidak cukup untuk menghapus tanggung jawab pemberi kerja.

Baca Juga: Benarkah Garam Kalium Bisa Menurunkan Hipertensi? Begini Cara Kerjanya dalam Tubuh! 

Bolehkah pekerja yang masih terluka dipaksa kembali bekerja?

Pekerja yang mengalami kecelakaan berhak menjalani pemulihan sesuai kondisi medisnya.

Perusahaan tidak semestinya memaksakan pekerja kembali melakukan pekerjaan yang belum aman atau tidak sesuai dengan kemampuan fisiknya. Penentuan kelayakan kembali bekerja perlu mempertimbangkan pemeriksaan dokter, kondisi luka, kemampuan fungsional, serta risiko pekerjaan yang akan dilakukan.

Dalam kondisi tertentu, pekerja dapat kembali bekerja dengan penyesuaian tugas atau pembatasan aktivitas berdasarkan rekomendasi medis. Namun, perusahaan tidak boleh mengabaikan kondisi kesehatan pekerja hanya demi memenuhi target produksi.

Persoalan lain muncul apabila pekerja diminta menandatangani surat perjanjian agar tidak menuntut perusahaan.

Keabsahan dokumen semacam itu perlu diperiksa berdasarkan isi, proses penandatanganan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Penandatanganan surat tidak otomatis menghapus hak normatif pekerja yang dijamin undang-undang. Jika terdapat tekanan atau pemaksaan, keadaan tersebut juga perlu diperiksa.

Pekerja yang menghadapi situasi seperti ini dapat menyimpan rekam medis, kronologi kecelakaan, foto kondisi mesin, dokumen kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta salinan surat yang diminta perusahaan. Bukti tersebut dapat membantu proses pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan atau lembaga yang berwenang.

Keselamatan pekerja merupakan tanggung jawab moral dan hukum

Kasus Rindi mengingatkan bahwa hubungan kerja bukan hanya tentang kewajiban pekerja menyelesaikan tugas dan kewajiban perusahaan membayar upah.

LANJUT MEMBACA
Jelajahi Artikel
2 / 3
HALAMAN SEBELUMNYA Sebelumnya LANJUTKAN MEMBACA Selanjutnya
Tags:
Kecelakaan Kerja Fikih Ketenagakerjaan Hak Buruh

Komentar Pengguna