Rahman Abdullah

MBG di Sekolah Punya Prosedur Baru, Guru Diminta Periksa Makanan Sebelum Dibagikan

11 Agustus 2026 | 13:30

Keboncinta.com-- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah memasuki tahap yang semakin melibatkan seluruh ekosistem pendidikan. Makanan yang dikirim ke sekolah tidak hanya diterima dan kemudian dibagikan kepada siswa, tetapi juga perlu melalui pemeriksaan awal sebelum dikonsumsi.

Dalam proses tersebut, guru dan tenaga kependidikan memiliki peran penting. Mereka menjadi pihak yang berada di sekolah dan dapat melakukan pemeriksaan awal terhadap makanan yang datang dari penyedia.

Namun, keterlibatan sekolah juga menimbulkan pertanyaan. Sejauh mana guru bertanggung jawab terhadap keamanan makanan? Bagaimana prosedur pemeriksaannya? Dan apa yang harus dilakukan jika makanan yang diterima menunjukkan tanda-tanda tidak layak?

Pertanyaan tersebut penting dijawab agar pelaksanaan MBG tetap mengutamakan keselamatan siswa tanpa menempatkan seluruh beban tanggung jawab keamanan pangan di tangan guru dan sekolah.

Guru dan Tenaga Kependidikan Jadi Lapisan Pengawasan di Sekolah

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menjelaskan bahwa guru dan tenaga kependidikan dapat berperan sebagai lapisan pengawasan terakhir sebelum makanan dikonsumsi peserta didik.

Dalam koordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 8 Agustus 2026, dijelaskan adanya penunjukan petugas penanggung jawab atau PIC dari unsur tenaga kependidikan.

Petugas tersebut memiliki tugas menerima makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sekaligus melakukan pemeriksaan awal sebelum makanan dibagikan kepada siswa.

Pemeriksaan ini menjadi langkah penting untuk memastikan makanan yang diterima sekolah berada dalam kondisi yang secara kasatmata layak untuk dikonsumsi.

Apa Itu Uji Organoleptik pada Makanan MBG?

Salah satu metode pemeriksaan yang digunakan adalah uji organoleptik.

Secara sederhana, pemeriksaan ini dilakukan menggunakan indera untuk melihat kondisi makanan. Beberapa aspek yang diperhatikan antara lain tampilan, aroma, rasa, dan tekstur.

Apabila terdapat indikasi makanan mengalami perubahan atau tidak layak konsumsi, makanan tersebut seharusnya tidak langsung dibagikan kepada peserta didik.

Temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme yang telah ditentukan sehingga makanan yang diragukan kondisinya tidak sampai dikonsumsi siswa.

Sekolah Membutuhkan SOP yang Jelas

Keterlibatan sekolah dalam pemeriksaan makanan tentu membutuhkan pedoman yang jelas.

Hal ini menjadi semakin penting bagi sekolah dengan jumlah siswa yang sangat banyak. Satuan pendidikan yang memiliki ratusan hingga ribuan peserta didik tentu tidak mungkin melakukan pemeriksaan setiap porsi makanan satu per satu secara manual.

Karena itu, diperlukan mekanisme sampling atau pengambilan sampel yang representatif.

SOP yang jelas idealnya menjelaskan bagaimana sampel diambil, berapa jumlah sampel yang diperiksa, berapa lama pemeriksaan dilakukan, indikator apa saja yang harus diperhatikan, serta bagaimana prosedur ketika makanan dinilai tidak layak.

Dengan pedoman yang terukur, petugas sekolah tidak perlu mengambil keputusan berdasarkan perkiraan pribadi.

Pemeriksaan Indera Tidak Bisa Menggantikan Pengujian Laboratorium

Hal penting lainnya adalah memahami keterbatasan pemeriksaan organoleptik.

Pemeriksaan berdasarkan tampilan, aroma, rasa, dan tekstur dapat membantu menemukan perubahan kondisi makanan yang terlihat atau terasa. Namun, metode tersebut tidak dapat mendeteksi seluruh jenis kontaminasi pangan.

Kontaminasi mikrobiologis atau zat berbahaya tertentu, misalnya, tidak selalu dapat diketahui hanya melalui indera manusia.

Karena itu, guru dan tenaga kependidikan tidak seharusnya diposisikan sebagai pihak yang menjamin keamanan pangan secara laboratoris.

Pengawasan keamanan makanan harus tetap menjadi tanggung jawab bersama dalam seluruh rantai penyediaan makanan.

Keamanan MBG Harus Dijaga dari Dapur hingga Sekolah

Keamanan pangan dalam program MBG tidak hanya ditentukan ketika makanan tiba di sekolah.

Proses tersebut sudah dimulai sejak pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan makanan di SPPG, pengemasan, pengangkutan, hingga makanan diterima dan disajikan di sekolah.

Artinya, setiap tahapan memiliki peran dalam menjaga kualitas makanan.

Jika terjadi dugaan masalah keamanan pangan, penelusuran juga perlu dilakukan secara menyeluruh. Investigasi tidak semestinya langsung diarahkan kepada guru atau sekolah tanpa melihat proses yang terjadi pada seluruh rantai pasok.

Pendekatan tersebut penting agar penyebab masalah dapat ditemukan secara objektif dan perbaikan dapat dilakukan pada titik yang tepat.

MBG Bisa Menjadi Sarana Pendidikan Karakter

Selain berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan gizi, pelaksanaan MBG juga memiliki nilai edukatif.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa ekosistem sekolah dapat memanfaatkan kegiatan makan bersama sebagai bagian dari pendidikan karakter.

Guru dapat mendampingi siswa untuk membiasakan perilaku hidup bersih, mencuci tangan, berdoa sebelum makan, mengantre dengan tertib, serta memahami pentingnya makanan bergizi dan seimbang.

Dengan demikian, MBG tidak hanya memberikan makanan kepada peserta didik, tetapi juga dapat menjadi momentum untuk membangun kebiasaan positif.

Sekolah Besar Membutuhkan Mekanisme Pengawasan yang Lebih Terukur

Sekolah dengan jumlah siswa yang mencapai ribuan orang menjadi salah satu tantangan dalam penerapan pemeriksaan makanan.

Jika seluruh makanan harus diperiksa satu per satu, proses tersebut berpotensi membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat besar.

Karena itu, penerapan sistem sampling yang terstandar menjadi penting. Petugas sekolah harus mengetahui sampel mana yang perlu diperiksa dan bagaimana prosedur pengambilan sampelnya.

Selain itu, dokumentasi juga perlu diperhatikan. Catatan penerimaan makanan, hasil pemeriksaan, waktu distribusi, serta laporan apabila ditemukan masalah dapat membantu proses penelusuran jika terjadi insiden.

Apa yang Perlu Diperhatikan Sekolah?

Agar pengawasan makanan MBG berjalan lebih baik, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian:

Menunjuk PIC yang jelas untuk menerima dan memeriksa makanan.
Melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi makanan sebelum dibagikan.
Mengikuti SOP mengenai tata cara pemeriksaan dan pengambilan sampel.
Mencatat hasil pemeriksaan dan distribusi sebagai bagian dari dokumentasi.
Segera melaporkan temuan apabila terdapat makanan yang dicurigai tidak layak.
Memberikan edukasi kepada siswa mengenai kebersihan dan pola makan bergizi.
Memahami batas tanggung jawab sekolah agar pemeriksaan awal tidak disalahartikan sebagai pengujian keamanan pangan secara menyeluruh.

Peran Guru Penting, tetapi Bukan Satu-satunya Penentu

Pelibatan guru dan tenaga kependidikan dalam pengawasan MBG merupakan bagian penting untuk memberikan lapisan perlindungan tambahan bagi peserta didik.

Namun, tanggung jawab tersebut harus ditempatkan secara proporsional. Guru dan PIC sekolah melakukan pemeriksaan awal berdasarkan prosedur yang tersedia, sementara jaminan keamanan pangan membutuhkan sistem pengawasan yang berjalan dari hulu hingga hilir.

Dengan pembagian tugas yang jelas, sekolah dapat menjalankan perannya tanpa terbebani tanggung jawab yang berada di luar kapasitas pemeriksaan mereka.

Pelaksanaan MBG di sekolah tidak hanya berkaitan dengan pembagian makanan kepada siswa. Ada proses penerimaan, pemeriksaan, pendampingan, hingga pengawasan yang perlu dilakukan agar program berjalan aman dan efektif.

Guru serta tenaga kependidikan dapat menjadi lapisan pengawasan penting sebelum makanan dikonsumsi siswa, termasuk melalui pemeriksaan organoleptik terhadap tampilan, aroma, rasa, dan tekstur makanan.

Namun, pemeriksaan tersebut memiliki keterbatasan dan tidak dapat menggantikan pengujian keamanan pangan secara laboratoris. Karena itu, diperlukan SOP yang jelas, sistem sampling yang terukur, dokumentasi yang baik, serta pembagian tanggung jawab yang tegas antara SPPG, sekolah, dan pihak terkait.

Dengan tata kelola yang kuat, program MBG diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana membangun kebiasaan hidup bersih, tertib, dan sehat sejak usia sekolah.***