Isu Guru PPPK Diangkat Jadi PNS Dibantah BKN, Ini Penjelasan Resminya

Keboncinta.com-- Isu mengenai kemungkinan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan tenaga pendidik.

Informasi yang beredar di berbagai platform bahkan sempat memunculkan harapan baru bagi sebagian guru PPPK yang ingin beralih status menjadi PNS secara langsung.

Namun kabar tersebut segera diklarifikasi oleh pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara. Lembaga tersebut menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan yang mengatur pengangkatan guru PPPK menjadi PNS secara otomatis.

Hal ini karena sistem kepegawaian nasional tetap mempertahankan dua jenis status Aparatur Sipil Negara, yaitu PNS dan PPPK, yang masing-masing memiliki mekanisme rekrutmen serta aturan yang berbeda.

Baca Juga: Regulasi Terbaru Status Guru PPPK Paruh Waktu: Kepastian NIP ASN, Skema Gaji Daerah, dan Tunjangan dari Pemerintah Pusat

BKN Bantah Isu Pengangkatan Otomatis PPPK ke PNS

Penjelasan ini juga disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara, Suharmen, yang menegaskan bahwa informasi mengenai pengalihan otomatis status PPPK menjadi PNS tidak benar.

Klarifikasi tersebut disampaikan untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar di masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan guru.

Menurutnya, apabila isu tersebut tidak segera diluruskan, dikhawatirkan dapat memunculkan ekspektasi yang tidak sesuai dengan kebijakan resmi pemerintah.

Jalur PNS dan PPPK Memiliki Mekanisme Berbeda

Pemerintah menjelaskan bahwa meskipun PNS dan PPPK sama-sama termasuk dalam kategori ASN, keduanya memiliki koridor hukum yang berbeda.

Pengangkatan menjadi PNS tetap harus melalui proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan secara terbuka berdasarkan formasi yang tersedia. Artinya, status PPPK tidak dapat secara otomatis berubah menjadi PNS tanpa mengikuti proses seleksi tersebut.

Sementara itu, PPPK tetap memiliki jalur karier sendiri dalam sistem ASN dengan berbagai hak dan kewajiban yang diatur oleh peraturan pemerintah.

Baca Juga: Jangan Salah Paham, Ini Perbedaan Gaji ke-13 dan Gaji ke-14 ASN 2026 yang Perlu Diketahui

Perbedaan Kebijakan Guru dan Dosen Jadi Sorotan

Isu ini juga muncul karena adanya perbedaan kebijakan dalam rekrutmen tenaga pendidik. Pemerintah saat ini mulai kembali membuka formasi PNS untuk dosen, sementara rekrutmen dosen melalui jalur PPPK terakhir dilakukan pada tahun 2024.

Kondisi tersebut menimbulkan diskusi di kalangan tenaga pendidik, terutama terkait keseimbangan status antara PNS dan PPPK bagi profesi guru.

Organisasi profesi seperti Persatuan Guru Republik Indonesia juga sempat menyuarakan agar profesi guru tidak sepenuhnya diarahkan ke skema PPPK.

Hal ini karena baik guru maupun dosen berada dalam payung hukum yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sehingga muncul harapan adanya keseimbangan dalam kebijakan pengangkatan tenaga pendidik.

Baca Juga: Jadwal WFA ASN Menjelang Nyepi dan Lebaran 2026 Resmi Ditetapkan, Ini Tanggal Lengkap dan Ketentuan Kerja Fleksibel

Guru Diminta Tidak Mudah Percaya Informasi Tidak Resmi

Sebagai penegasan, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara mengimbau para guru serta masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum memiliki dasar kebijakan resmi.

Sampai saat ini, sistem ASN di Indonesia masih mempertahankan dua status utama, yaitu PNS dan PPPK. Kedua jalur tersebut memiliki mekanisme rekrutmen, hak, serta aturan yang berbeda sesuai regulasi yang berlaku.

Dengan memahami kebijakan ini secara utuh, diharapkan para tenaga pendidik dapat memperoleh informasi yang akurat sekaligus menghindari kesalahpahaman mengenai masa depan karier mereka dalam sistem ASN.***