Sengketa Lahan Ganggu PAUD Sodikin Parja Cirebon, Guru Buka Akses Lewat Tembok Belakang

KebonCinta.com — Perselisihan mengenai lahan di Desa Kalianyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdampak terhadap kegiatan belajar mengajar di PAUD Sodikin Parja.

Akses utama menuju sekolah sempat terganggu akibat sengketa yang berkaitan dengan tanah warisan keluarga almarhum H. Janglar.

Untuk memastikan anak-anak tetap dapat mengikuti pembelajaran, pihak sekolah membuka akses alternatif melalui tembok belakang bangunan.

Perkembangan tersebut diberitakan sejumlah media pada 12–13 November 2026.

AKSES UTAMA SEKOLAH SEMPAT TERHAMBAT

Menurut keterangan pihak sekolah, persoalan bermula dari perselisihan mengenai status kepemilikan dan penggunaan lahan.

Pagar akses sekolah dilaporkan sempat dirantai dan digembok.

Kondisi itu menyulitkan guru dan peserta didik untuk menggunakan jalur masuk yang biasa dilalui.

Para pendidik kemudian mencari cara agar kegiatan belajar tetap dapat berlangsung.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuka jalur melalui bagian belakang bangunan sekolah.

GURU MEMBUKA AKSES MELALUI TEMBOK BELAKANG

Baca Juga: Presiden Siapkan Tambahan Anggaran Rp100 Miliar untuk Ibu Kota Provinsi dan Minimal Rp20 Miliar per Kabupaten 

Tenaga pengajar PAUD Sodikin Parja, Nur Khumaeroh, menyampaikan bahwa pembukaan jalur alternatif dilakukan karena pihak sekolah ingin menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak.

Menurutnya, para siswa masih memiliki semangat untuk datang dan belajar.

Pihak sekolah tidak ingin persoalan orang dewasa menyebabkan kegiatan pendidikan anak usia dini berhenti.

Namun, penggunaan jalur alternatif tetap memerlukan perhatian terhadap keselamatan akses, terutama karena peserta didik masih berusia sekitar tiga hingga lima tahun.

KERIBUTAN DILAPORKAN MEMBUAT SISWA KETAKUTAN

Perselisihan yang terjadi di lingkungan sekolah juga berdampak pada kenyamanan peserta didik.

Sejumlah orang tua menyampaikan bahwa anak mereka merasa takut setelah menyaksikan ketegangan di area sekolah.

Dalam laporan media, terdapat anak yang sempat enggan kembali ke sekolah karena khawatir peristiwa serupa terulang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian tenaga pendidik dan keluarga.

Penting untuk memahami bahwa rasa takut yang disampaikan orang tua merupakan laporan mengenai respons anak, bukan diagnosis medis atau psikologis terhadap seluruh peserta didik.

KEGIATAN BELAJAR DIPINDAHKAN

Pihak sekolah berupaya menyesuaikan penggunaan ruang belajar agar peserta didik merasa lebih nyaman.

Menurut keterangan Nur Khumaeroh, beberapa anak masih takut mendekati ruangan yang berkaitan dengan peristiwa sebelumnya.

Guru kemudian mengalihkan kegiatan belajar ke ruangan lain.

Upaya tersebut dilakukan agar proses pembelajaran dapat berlanjut dalam suasana yang lebih tenang.

ORANG TUA BERHARAP KONFLIK DISELESAIKAN

Orang tua siswa meminta agar persoalan lahan tidak melibatkan anak-anak.

Mereka berharap pihak-pihak yang berselisih dapat mencari penyelesaian melalui mekanisme yang sesuai tanpa mengganggu keamanan sekolah.

Bagi keluarga, keberlangsungan pendidikan dan keselamatan anak menjadi kebutuhan utama.

Kehadiran petugas kepolisian di sekitar lingkungan sekolah juga dilaporkan membantu memberikan rasa aman kepada sebagian siswa dan orang tua.

PEMERINTAH DESA MENJELASKAN LATAR BELAKANG SENGKETA

Kuwu Desa Kalianyar, Abdul Nasir, membenarkan adanya perselisihan yang berkaitan dengan persoalan waris keluarga almarhum H. Janglar.

Menurutnya, penyelesaian sengketa tersebut menjadi bagian penting agar persoalan lain yang timbul dapat diselesaikan.

Meski demikian, keterangan mengenai asal sengketa tidak dapat digunakan untuk menetapkan pihak mana yang memiliki hak hukum atas tanah.

Status kepemilikan dan penyelesaian sengketa memerlukan dokumen serta proses yang sesuai dengan ketentuan hukum.

HAK ANAK UNTUK BELAJAR HARUS DILINDUNGI

Peristiwa di PAUD Sodikin Parja menjadi perhatian karena kegiatan pendidikan anak usia dini membutuhkan lingkungan yang aman dan nyaman.

Anak-anak perlu memperoleh kesempatan belajar tanpa harus terlibat dalam konflik kepemilikan lahan.

Pihak sekolah, pemerintah desa, keluarga, dan instansi terkait diharapkan mengutamakan keberlangsungan pembelajaran serta keselamatan peserta didik.

PENYELESAIAN MASIH MEMERLUKAN TINDAK LANJUT

Hingga laporan 13 November 2026, belum terdapat keputusan hukum final mengenai sengketa kepemilikan lahan yang dapat dipastikan dari sumber yang diperiksa.

Karena itu, pihak-pihak dalam perselisihan tidak boleh dinyatakan telah terbukti melanggar hukum hanya berdasarkan laporan awal.

Masyarakat diharapkan memberi ruang bagi penyelesaian yang tertib sambil memastikan kegiatan PAUD tetap berlangsung dengan aman.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa perlindungan hak anak untuk memperoleh pendidikan harus menjadi pertimbangan utama ketika persoalan hukum melibatkan lingkungan sekolah.