KebonCinta.com — Batas pengkinian data mandiri calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 melalui portal BPJS Ketenagakerjaan dan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) berakhir pada Jumat, 13 November 2026. Pekerja yang belum melengkapi data perlu memastikan apakah perusahaan sudah melakukan pembaruan melalui sistem pelaporan BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp900.000 untuk pekerja yang memenuhi persyaratan. Dana tersebut merupakan akumulasi bantuan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, yaitu periode Oktober hingga Desember 2026.
Berdasarkan informasi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), BSU dijadwalkan disalurkan sekaligus pada November hingga Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
Pengkinian data bertujuan memastikan informasi kepesertaan, identitas, kontak, lokasi pekerjaan, dan rekening calon penerima sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk proses verifikasi dan validasi.
Baca Juga: Gaji Pokok atau Take Home Pay? Ini Komponen Upah yang Dihitung untuk Menentukan Penerima BSU 2026!
Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026, terdapat sejumlah persyaratan bagi pekerja yang berhak menerima BSU.
Berikut kriteria utamanya:
Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU.
Besaran upah yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.
Perlu dipahami bahwa memenuhi kriteria belum otomatis menjamin seseorang menerima BSU. Pemerintah tetap melakukan verifikasi dan validasi sebelum menetapkan penerima bantuan.
Tidak semua pekerja harus melakukan pembaruan data secara mandiri.
Pemberi kerja atau perusahaan dapat melengkapi informasi calon penerima melalui Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) BPJS Ketenagakerjaan.
Jika perusahaan sudah melaporkan data secara lengkap dan benar, pekerja tidak perlu mengulang pembaruan melalui aplikasi JMO atau portal mandiri.
Namun, jika data belum lengkap, pekerja dapat melakukan pengkinian secara mandiri melalui portal BSU BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi JMO.
Karena itu, pekerja yang belum melakukan pembaruan sebaiknya terlebih dahulu menghubungi bagian HRD atau petugas perusahaan untuk memastikan status data yang telah dilaporkan.
Proses pengkinian data mandiri membutuhkan sejumlah informasi pribadi dan dokumen pendukung.
Berikut data yang perlu disiapkan:
Pastikan identitas dan informasi rekening sesuai dengan dokumen resmi. Kesalahan penulisan nama atau nomor rekening dapat menghambat proses verifikasi dan penyaluran bantuan.
Pekerja yang melakukan pembaruan secara mandiri dapat menggunakan portal resmi BPJS Ketenagakerjaan.
Alamat portal:
https://bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id
Berikut langkah-langkah pengisiannya:
Pastikan foto KTP dan swafoto memenuhi ketentuan teknis yang ditampilkan pada portal sebelum mengunggahnya.
Selain melalui portal, pekerja dapat menggunakan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO).
Aplikasi ini tersedia untuk perangkat Android melalui Google Play Store dan iPhone melalui App Store.
Berikut panduan pengkinian data melalui JMO:
Setelah proses selesai, pastikan aplikasi menampilkan informasi bahwa pengkinian data berhasil dilakukan.
Baca Juga: Gaji Lebih dari Rp3,5 Juta Masih Bisa Dapat BSU 2026 Rp900 Ribu? Ini Penjelasan Aturannya!
Pekerja yang belum melakukan pengkinian mandiri setelah batas waktu 13 November 2026 sebaiknya segera menghubungi bagian HRD atau petugas perusahaan.
Hal pertama yang perlu dipastikan adalah apakah perusahaan sudah melengkapi data melalui SIPP BPJS Ketenagakerjaan.
Jika data telah lengkap dan sesuai, pekerja tidak otomatis kehilangan kesempatan menerima BSU hanya karena tidak melakukan pembaruan secara mandiri.
Sebaliknya, jika masih terdapat data yang belum lengkap, pekerja perlu meminta penjelasan mengenai kemungkinan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku. Jangan menganggap pengajuan setelah tenggat pasti diterima karena keputusan tetap mengikuti ketentuan dan proses verifikasi pemerintah.
Untuk memperoleh informasi mengenai status bantuan, pekerja dapat mengakses kanal resmi pemerintah melalui:
Hindari memberikan NIK, foto KTP, nomor rekening, atau kode OTP kepada pihak yang mengaku dapat mempercepat pencairan BSU.
BSU 2026 sebesar Rp900.000 diberikan kepada pekerja yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai penerima. Pengkinian data membantu proses verifikasi, tetapi bukan jaminan bantuan langsung cair.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir