KebonCinta.com — Kepolisian Resor Kuningan, Jawa Barat, memperkuat kerja sama dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk membantu mengatasi persoalan pengangguran melalui Program Polisi Peduli Pengangguran atau Poliran.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, 11 November 2026, dan melibatkan 50 perwakilan pelaku usaha serta 100 calon pencari kerja di Kabupaten Kuningan.
Informasi pelaksanaan program dipublikasikan sejumlah media lokal pada Kamis, 12 November 2026.
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 7,59 PERSEN
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan, Toto Toharudin, menyampaikan bahwa tingkat pengangguran terbuka di wilayahnya masih mencapai 7,59 persen.
Angka tersebut setara dengan sekitar 50.019 orang yang tercatat dalam data pengangguran daerah.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah karena kebutuhan lapangan kerja perlu diimbangi dengan peningkatan keterampilan masyarakat.
Menurut Toto, penanganan pengangguran membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah, dunia usaha, dan lembaga lainnya.
POLRES KUNINGAN GANDENG PERUSAHAAN
Program Poliran dilaksanakan melalui kegiatan pertemuan bersama jajaran Polda Jawa Barat yang diikuti secara daring dari Resto J&J Kuningan.
Pertemuan tersebut menghadirkan unsur kepolisian, dinas terkait, serta perwakilan pelaku usaha.
Sebanyak 100 calon pencari kerja turut terlibat dalam kegiatan yang menjadi bagian dari upaya mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan.
Kehadiran perwakilan dunia usaha diharapkan membantu membuka akses informasi mengenai peluang kerja yang tersedia.
PROGRAM POLIRAN BANTU AKSES PEKERJAAN
Kapolres Kuningan AKBP Bellen Anggara Pratama menjelaskan bahwa Program Poliran merupakan upaya kepolisian untuk turut membantu menyelesaikan persoalan pengangguran.
Program ini menggunakan pendekatan kolaboratif melalui perekrutan, pelatihan, dan penyaluran tenaga kerja.
Kepolisian ingin memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta perusahaan agar informasi kesempatan kerja dapat disampaikan lebih luas.
Dengan tersedianya informasi yang jelas, pencari kerja diharapkan dapat mengetahui peluang sesuai kemampuan dan kualifikasi masing-masing.
BHABINKAMTIBMAS DILIBATKAN HINGGA DESA
Salah satu langkah yang didorong Polres Kuningan adalah pemanfaatan jaringan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau Bhabinkamtibmas.
Petugas yang bertugas di desa diharapkan dapat membantu menyampaikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat.
Pendekatan tersebut dinilai dapat memperluas jangkauan informasi hingga wilayah yang jauh dari pusat kota.
Meskipun demikian, proses penerimaan pekerja tetap mengikuti persyaratan dan mekanisme rekrutmen perusahaan.
DISNAKERTRANS SIAPKAN PELATIHAN KERJA
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan juga menyiapkan sejumlah program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat.
Program yang disebutkan meliputi pelatihan reguler siap kerja dan Training Trade Tailor atau TTT.
Pelatihan diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja serta mengembangkan peluang wirausaha.
Namun, informasi kegiatan Poliran tidak otomatis berarti seluruh program pelatihan sedang membuka pendaftaran umum.
Masyarakat perlu memastikan jadwal dan persyaratan langsung kepada penyelenggara.
PERLINDUNGAN PEKERJA SEKTOR KECIL
Selain masalah pengangguran, Toto turut menyoroti pentingnya perlindungan bagi pekerja sektor kecil.
Program Asuransi Ailing yang disebut dalam kegiatan tersebut baru menjangkau sekitar 219 peserta.
Jumlah ini masih berada di bawah target pemerintah daerah yang berkisar antara 2.000 hingga 3.000 peserta.
Pemerintah berharap kerja sama dengan jaringan kepolisian dapat membantu meningkatkan sosialisasi program perlindungan pekerja.
CARA MENDAPATKAN INFORMASI LOWONGAN
Masyarakat Kuningan yang ingin mengetahui perkembangan program dapat memantau pengumuman Disnakertrans dan Polres Kuningan.
Pencari kerja juga dapat menghubungi kanal pelayanan resmi pemerintah daerah untuk menanyakan informasi pelatihan dan kesempatan kerja yang tersedia.
Perlu diperhatikan bahwa 100 pencari kerja yang hadir dalam kegiatan bukan berarti seluruhnya telah diterima bekerja.
Keberhasilan program baru dapat dinilai melalui perkembangan pelatihan, proses rekrutmen, serta jumlah peserta yang benar-benar memperoleh pekerjaan.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah berharap penanganan pengangguran dapat dilakukan secara lebih terarah dan menjangkau lebih banyak masyarakat.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir