SeCirebon.com — Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyediakan layanan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui inovasi Kusappa Dilann.
Layanan tersebut dapat diakses secara langsung maupun digital, termasuk menggunakan WhatsApp, untuk membantu korban dan keluarga memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan.
Keterangan tersebut disampaikan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan dan dipublikasikan pada Senin, 16 November 2026.
MENGENAL LAYANAN KUSAPPA DILANN
Kusappa Dilann merupakan singkatan dari Kuningan Sahabat Perlindungan Perempuan dan Anak Disabilitas Korban Kekerasan.
Inovasi tersebut dikembangkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan pengaduan dan pendampingan.
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Kuningan, Apip Ropi'i, menyampaikan bahwa pelayanan dirancang agar lebih mudah diakses dan memperhatikan kebutuhan korban.
Pemerintah daerah mengutamakan prinsip aksesibilitas, inklusivitas, dan responsivitas dalam penanganan pengaduan.
PENGADUAN BISA MELALUI WHATSAPP
Baca Juga: 17 Amalan Ringan Penghapus Dosa Masa Lalu dan Masa Depan: Apa Saja Daftarnya?
Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Kuningan, Adhiani Koesman, menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui layanan digital.
Salah satu saluran pengaduan yang disediakan adalah WhatsApp UPTD PPA pada nomor 0821-1689-0831.
Selain itu, pengaduan dapat dilakukan dengan mendatangi kantor UPTD PPA secara langsung.
Pelapor dapat menggunakan saluran tersebut untuk memperoleh informasi dan menyampaikan persoalan yang membutuhkan penanganan.
LAYANAN MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN DISABILITAS
Pemerintah Kabupaten Kuningan menekankan bahwa setiap korban mempunyai kondisi serta kebutuhan pendampingan yang berbeda.
Hal tersebut penting diperhatikan bagi korban penyandang disabilitas yang mungkin membutuhkan cara komunikasi dan fasilitas khusus.
Pelayanan yang inklusif diharapkan membantu korban menyampaikan laporan tanpa menghadapi hambatan yang tidak diperlukan.
Namun, bentuk pendampingan akhir tetap mengikuti asesmen serta kebutuhan masing-masing kasus.
LIMA TAHAPAN PENANGANAN LAPORAN
UPTD PPA menjelaskan bahwa laporan yang diterima melalui Kusappa Dilann akan diproses dalam lima tahapan.
Tahap pertama adalah penerimaan pengaduan dari korban atau pelapor.
Tahap kedua berupa asesmen awal untuk memahami kondisi dan kebutuhan penanganan.
Selanjutnya, petugas menentukan jenis layanan yang diperlukan.
Tahap keempat adalah tindak lanjut atau rujukan sesuai kondisi kasus.
Tahap terakhir mencakup pendampingan dan pemantauan korban.
KELUARGA DIIMBAU TIDAK MENUTUPI KEKERASAN
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, meminta masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kasus kekerasan.
Keluarga dan lingkungan sekitar diharapkan tidak membiarkan korban menghadapi persoalan sendirian.
Pelaporan diperlukan agar pihak yang berwenang dapat melakukan penanganan sesuai ketentuan.
Meski demikian, identitas korban harus dijaga dan tidak disebarkan secara sembarangan.
PRIVASI KORBAN HARUS DILINDUNGI
Korban kekerasan, khususnya anak-anak, membutuhkan perlindungan informasi pribadi.
Masyarakat tidak dianjurkan mengunggah foto, alamat, atau keterangan sensitif korban melalui media sosial.
Apabila terdapat bukti atau informasi mengenai dugaan kekerasan, sebaiknya disampaikan langsung kepada pihak yang berwenang.
Langkah tersebut dapat membantu menjaga keselamatan korban sekaligus mendukung proses penanganan.
CARA MENGAKSES BANTUAN
Warga Kabupaten Kuningan dapat menghubungi WhatsApp UPTD PPA di 0821-1689-0831 atau mendatangi kantor UPTD PPA.
Dalam situasi yang mengancam keselamatan secara langsung, masyarakat perlu mencari pertolongan darurat melalui aparat atau layanan darurat yang berwenang.
Layanan pengaduan digital tidak boleh dianggap sebagai pengganti tindakan darurat ketika seseorang berada dalam bahaya.
PEMERINTAH HARAPKAN KORBAN LEBIH MUDAH MENDAPAT PERLINDUNGAN
Melalui Kusappa Dilann, Pemerintah Kabupaten Kuningan berupaya mempermudah proses pelaporan dan pendampingan korban kekerasan.
Keberhasilan program diharapkan terlihat dari kemudahan akses serta kesinambungan pelayanan bagi korban yang membutuhkan bantuan.
Masyarakat diminta menggunakan jalur pengaduan resmi agar laporan dapat ditindaklanjuti melalui prosedur yang tepat.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir