Pemda Cirebon Tegaskan Aturan Standar Layanan MBG untuk Ibu Hamil

Keboncinta.com-- Pemerintah Kota dan Kabupaten Cirebon menegaskan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Komitmen ini disampaikan dalam kegiatan Evaluasi dan Koordinasi antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan para mitra dan para kepala Satuan Penyedia Pangan Gizi (SPPG) se-Kota dan Kabupaten Cirebon yang berlangsung di Hotel Aston Cirebon, Ahad, 07 Desember 2025, pukul 07.00–13.00 WIB.

Sekretaris Daerah Kota Cirebon menegaskan bahwa SPPG dilarang memberikan layanan Makan Bergizi Gratis kepada ibu hamil bila tidak memiliki sertifikat Standar Layanan Hasil Screening (SLHS).

Kebijakan ini dinilai penting sebagai upaya memastikan layanan gizi tersalurkan kepada kelompok ibu hamil secara aman, tepat sasaran, dan sesuai standar kesehatan.

Baca Juga: BGN Dorong Standarisasi 120 Dapur SPPG di Cirebon untuk Tingkatkan Pelayanan Gizi kepada 3.000 Penerima Manfaat

Menurut Sekda, aturan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kebijakan nasional yang menempatkan kualitas layanan gizi sebagai prioritas.

Pemkot Cirebon berkomitmen penuh untuk memastikan penerapan standar nasional dalam seluruh lini pelaksanaan program MBG.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang, menyampaikan sejumlah ketentuan terkait manajemen kelembagaan SPPG.

Salah satunya adalah larangan bagi SPPG untuk memberhentikan atau memecat relawan dapur hanya karena jumlah penerima manfaat mengalami penurunan akibat hadirnya dapur-dapur baru.

Menurut Nanik, keberadaan relawan merupakan aset penting yang perlu diapresiasi dan dijaga keberlanjutannya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala, menegaskan dukungan penuh Pemkab terhadap program Makan Bergizi Gratis.

Baca Juga: Kemenag Imbau Masjid Gelar Salat Gaib dan Galang Donasi untuk Korban Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar

Salah satu bentuk konkret dukungan tersebut adalah rencana pemerintah daerah untuk mengalokasikan tiga bidang tanah milik Pemda sebagai aset pendukung pelaksanaan program.

Dukungan dari dua pemerintah daerah ini mempertegas posisi program MBG bukan sekadar inisiatif bantuan pangan, melainkan strategi nasional untuk memperkuat ketahanan gizi masyarakat dan membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini.

Adanya evaluasi dan koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian standar pelayanan SPPG, memperkuat kapasitas relawan, serta memastikan pelaksanaan program MBG berjalan efektif di seluruh wilayah Cirebon.***