Operator Sekolah Wajib Tahu! Perubahan Data Sarpras Dapodik 2026 Kini Lewat SP Datadik, Begini Aturannya

KebonCinta.com - Pengelolaan data sarana dan prasarana (sarpras) sekolah mengalami perubahan mekanisme yang perlu diperhatikan oleh kepala sekolah dan operator Dapodik.

Perubahan tersebut berkaitan dengan proses pengajuan penambahan, perbaikan, hingga penghapusan data tanah, bangunan, dan ruang pada satuan pendidikan.

Kini, pengajuan perubahan data sarpras dilakukan melalui layanan Manajemen Satuan Pendidikan atau SP Datadik dengan menggunakan akun kepala sekolah.

Lantas, bagaimana mekanisme terbaru pengelolaan data sarpras sekolah?

Baca Juga: Operator Sekolah Wajib Tahu! Begini Cara Membersihkan Residu NISN Sebelum TKA 2026 

Pengajuan Data Sarpras Melalui SP Datadik

SP Datadik merupakan layanan pengelolaan data satuan pendidikan yang terhubung dengan ekosistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Melalui layanan tersebut, sekolah dapat mengajukan perubahan data sarpras sesuai kebutuhan dan kondisi sebenarnya.

Jenis perubahan yang dapat diajukan meliputi penambahan, perbaikan, dan penghapusan data tanah, bangunan, serta ruang.

Dengan mekanisme ini, perubahan data tertentu tidak cukup hanya dilakukan melalui pengisian data pada aplikasi Dapodik.

Sekolah perlu mengikuti proses pengajuan dan verifikasi yang berlaku.

Baca Juga: SKTP Guru Bisa Tertunda, Operator Sekolah Wajib Cek 5 Data Ini 

Mengapa Harus Menggunakan Akun Kepala Sekolah?

Penggunaan akun kepala sekolah menjadi bagian penting dalam mekanisme pengajuan.

Kepala sekolah memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan satuan pendidikan.

Sementara itu, operator tetap dapat membantu mempersiapkan data, memeriksa dokumen, dan memastikan informasi sesuai kondisi lapangan.

Namun, proses pengajuan harus mengikuti kewenangan akun yang telah ditentukan.

Perubahan Data Memerlukan Verifikasi

Setelah pengajuan dikirimkan, data tidak otomatis langsung dinyatakan selesai diperbarui.

Usulan perlu melalui proses pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak yang berwenang, termasuk Dinas Pendidikan.

Karena itu, sekolah perlu memastikan dokumen pendukung yang diunggah sesuai dengan jenis perubahan yang diajukan.

Ketidaksesuaian informasi berpotensi menimbulkan kendala dalam proses verifikasi.

Baca Juga: PIP Kemenag Tahap II Resmi Dibuka! Operator Sekolah Segera Ajukan Calon Penerima, Ini Jadwal dan Link Pendaftarannya 

Apa yang Perlu Dilakukan Operator Sekolah?

Operator dapat memulai dengan memeriksa kembali kesesuaian data tanah, bangunan, dan ruang yang tercatat.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, lakukan koordinasi dengan kepala sekolah sebelum menyiapkan pengajuan.

Pastikan pula dokumen pendukung tersedia dan informasi yang dimasukkan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulannya, perubahan mekanisme pengelolaan sarpras Dapodik 2026 menuntut koordinasi antara kepala sekolah dan operator. Pengajuan melalui SP Datadik perlu dilakukan secara teliti agar data sekolah tetap akurat dan sesuai kondisi sebenarnya.