OJK Cirebon Siapkan Pembiayaan UMKM hingga Rp15 Juta pada 2027, Perempuan Prasejahtera Jadi Sasaran

SeCirebon.com — Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Jawa Barat, menyiapkan perluasan akses pembiayaan berbunga rendah untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Cirebon pada 2027.

Salah satu skema yang direncanakan menyasar perempuan prasejahtera dengan kebutuhan modal usaha hingga Rp15 juta melalui pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan perkembangan tersebut pada Sabtu, 14 November 2026.

MODAL USAHA HINGGA RP15 JUTA

Program pembiayaan tersebut dirancang untuk membantu perempuan dari keluarga prasejahtera yang ingin memulai maupun mengembangkan usaha produktif.

Jenis usaha yang menjadi contoh meliputi penjualan makanan ringan, produksi kerupuk, dan usaha warung.

Pembiayaan hingga Rp15 juta diharapkan dapat membantu pengadaan bahan baku, peralatan, maupun kebutuhan operasional sesuai ketentuan lembaga penyalur.

Namun, nilai Rp15 juta merupakan batas pembiayaan dalam skema yang dijelaskan, bukan bantuan tunai gratis yang otomatis diberikan kepada seluruh pendaftar.

BUNGA DIRANCANG LEBIH RENDAH

Baca Juga: Kemendikdasmen Targetkan Lebih dari 1 Juta Papan Interaktif Digital untuk Sekolah hingga Akhir 2026 

Agus menjelaskan bahwa skema subsidi berpotensi menurunkan beban bunga dari sekitar 24 persen menjadi 8 persen per tahun.

Pengurangan tersebut diharapkan membantu pelaku usaha memperoleh pembiayaan yang lebih terjangkau.

Meski demikian, angka tersebut masih berkaitan dengan skema yang disiapkan untuk 2027.

Ketentuan final mengenai bunga, subsidi, jangka waktu angsuran, dan persyaratan penerima harus mengacu pada keputusan resmi.

Calon peminjam juga perlu memperhitungkan kemampuan membayar sebelum mengajukan pembiayaan.

TPAKD MEMPERLUAS AKSES KEUANGAN

Program ini menjadi bagian dari kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Cirebon.

TPAKD merupakan wadah koordinasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan resmi.

Melalui forum tersebut, pemerintah daerah dan lembaga keuangan berupaya menyediakan pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses modal.

Sasaran program bukan hanya meningkatkan jumlah pinjaman, tetapi juga mendorong penggunaan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan usaha.

ADA PROGRAM MELAWAN RENTENIR

Selain pembiayaan melalui PNM, TPAKD Kabupaten Cirebon menjalankan Program Tim Pembiayaan Melawan Rentenir (TPKM).

Program ini mendapatkan dukungan dari Bank BJB dan Bank Cirebon Jabar.

Upaya tersebut bertujuan memberikan alternatif pembiayaan formal agar masyarakat tidak bergantung pada pinjaman informal yang memberatkan.

Masyarakat diharapkan semakin mengenal pilihan layanan keuangan yang legal dan dapat diawasi.

PENTINGNYA MEMILIH PEMBIAYAAN RESMI

Pelaku UMKM perlu memastikan lembaga pemberi pinjaman mempunyai izin dan berada dalam pengawasan otoritas sesuai jenis layanannya.

Sebelum mengajukan modal, calon peminjam sebaiknya memahami seluruh komponen biaya.

Perhatikan bunga atau margin, jangka waktu, jumlah angsuran, biaya administrasi, serta konsekuensi apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Jangan meminjam melebihi kebutuhan usaha atau kemampuan pengembalian.

APAKAH PENDAFTARAN SUDAH DIBUKA?

Informasi yang diumumkan OJK Cirebon pada 14 November 2026 menyebut rencana realisasi program pada 2027.

Belum ada pengumuman lengkap mengenai tanggal pendaftaran, daftar dokumen, maupun kuota penerima melalui sumber yang diperiksa.

Karena itu, masyarakat tidak boleh menyimpulkan bahwa pembiayaan bersubsidi tersebut sudah membuka pendaftaran umum.

Informasi lebih lanjut dapat dipantau melalui OJK Cirebon, Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan lembaga keuangan resmi yang menjadi mitra.

Dengan pembiayaan yang lebih terjangkau, pemerintah berharap lebih banyak perempuan prasejahtera dapat mengembangkan kegiatan usaha yang produktif dan berkelanjutan.