Kemendikdasmen Beri Bimtek Revitalisasi kepada 383 SMA di 25 Provinsi, Kepala Sekolah Diminta Transparan Kelola Dana

SeCirebon.com — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggelar Bimbingan Teknis Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2026 untuk memperkuat kesiapan sekolah dalam melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

Kegiatan berlangsung di Jakarta pada 10–13 November 2026 dengan melibatkan 766 peserta yang terdiri atas kepala sekolah dan konsultan perencana.

Berdasarkan keterangan resmi Kemendikdasmen yang dipublikasikan pada 13 November, kegiatan tersebut menjangkau 383 SMA dari 25 provinsi di Indonesia.

766 PESERTA IKUTI BIMBINGAN TEKNIS

Bimbingan teknis diikuti peserta dari berbagai satuan pendidikan yang masuk dalam program revitalisasi.

Sebanyak 383 SMA mengirimkan unsur kepala sekolah dan konsultan perencana untuk mengikuti pembinaan.

Keterlibatan dua unsur tersebut diharapkan membantu sekolah memahami kebutuhan pembangunan sekaligus ketentuan administrasi pelaksanaan bantuan.

Program ini bertujuan memastikan revitalisasi dapat dilakukan dengan perencanaan yang memadai.

REVITALISASI BUKAN SEKADAR MEMPERBAIKI GEDUNG

Baca Juga: Madrasah Negeri Dipastikan Gratis, Ini Penegasan Menag Nasaruddin Umar 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa perbaikan sarana sekolah merupakan investasi jangka panjang bagi pendidikan.

Lingkungan belajar yang aman dan nyaman diharapkan mendukung motivasi serta kegiatan pembelajaran peserta didik.

Karena itu, program revitalisasi tidak hanya diarahkan untuk memperbaiki kerusakan bangunan.

Pemerintah juga ingin memastikan fasilitas yang diperbaiki dapat digunakan secara efektif oleh guru dan siswa.

PEKERJAAN DILAKSANAKAN DENGAN MEKANISME SWAKELOLA

Kemendikdasmen menjelaskan bahwa program revitalisasi menggunakan mekanisme swakelola oleh satuan pendidikan sesuai ketentuan.

Melalui mekanisme tersebut, sekolah terlibat langsung dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pemerintah menilai pelaksanaan secara swakelola berpotensi meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pembangunan.

Namun, mekanisme tersebut tetap memerlukan perencanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

TARGET 2026 MENINGKAT MENJADI 80.744 SEKOLAH

Dalam kegiatan tersebut, Mendikdasmen menjelaskan perkembangan sasaran revitalisasi pendidikan.

Pada 2025, pemerintah mencatat pelaksanaan revitalisasi menjangkau 16.167 sekolah, melampaui target awal sebanyak 10.667 satuan pendidikan.

Sementara pada 2026, target yang semula 71.744 sekolah ditingkatkan menjadi sekitar 80.744 sekolah.

Pemerintah mengaitkan peningkatan sasaran dengan efisiensi anggaran dan tambahan alokasi.

Angka tersebut merupakan cakupan program secara nasional, bukan hanya peserta bimbingan teknis SMA yang berlangsung pada 10–13 November.

DIHARAPKAN MENGGERAKKAN EKONOMI LOKAL

Pelaksanaan revitalisasi secara swakelola dinilai mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar sekolah.

Pekerjaan pembangunan dapat melibatkan tenaga kerja setempat sesuai kebutuhan dan aturan pelaksanaan.

Selain itu, pembelian material melalui penyedia di daerah berpotensi membantu kegiatan ekonomi lokal.

Meski demikian, manfaat tersebut bergantung pada pelaksanaan pengadaan dan kebutuhan proyek di masing-masing satuan pendidikan.

Sekolah tetap harus menjaga kualitas barang serta pekerjaan yang digunakan dalam revitalisasi.

KEPALA SEKOLAH DIINGATKAN TAAT ATURAN

Abdul Mu'ti meminta seluruh peserta memahami petunjuk pelaksanaan dan menggunakan anggaran sesuai peruntukannya.

Pengelola sekolah harus memperhatikan kualitas pekerjaan serta ketepatan penggunaan dana bantuan.

Pemerintah tidak menginginkan proses perbaikan fasilitas justru menimbulkan masalah baru akibat pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan.

Karena itu, pembinaan administrasi dan pengawasan menjadi bagian penting dari program.

BANTUAN HARUS TEPAT SASARAN DAN TEPAT WAKTU

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menjelaskan bahwa bimbingan teknis bertujuan memastikan bantuan dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat mutu, tepat waktu, dan transparan.

Pemerintah berharap setiap pekerjaan perbaikan benar-benar menjawab kebutuhan sekolah.

Perencanaan fasilitas perlu didasarkan pada kondisi bangunan dan manfaat yang diharapkan bagi peserta didik.

Evaluasi juga harus memperhatikan kualitas hasil pekerjaan, bukan hanya penyelesaian laporan administrasi.

SEKOLAH PERLU MENJAGA KUALITAS PEMBANGUNAN

Satuan pendidikan yang memperoleh program revitalisasi perlu memastikan setiap pekerjaan memenuhi standar keselamatan dan fungsi bangunan.

Ruang kelas, fasilitas pendukung, dan sarana belajar harus dapat digunakan sesuai kebutuhan kegiatan pendidikan.

Sekolah juga perlu menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah dan pihak pengawas apabila menemukan kendala.

Dengan demikian, proses perbaikan diharapkan dapat berlangsung lebih tertib dan memberikan manfaat jangka panjang.

PANTAU PROGRAM MELALUI KANAL RESMI

Informasi mengenai kebijakan revitalisasi sekolah dapat diakses melalui https://www.kemendikdasmen.go.id.

Pemerintah daerah dan sekolah yang membutuhkan informasi teknis dapat mengikuti arahan unit kerja Kemendikdasmen serta dinas pendidikan terkait.

Perlu diketahui bahwa keterlibatan 383 SMA dalam bimbingan teknis merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan bantuan, bukan bukti bahwa seluruh pekerjaan pembangunan sudah selesai.

Melalui pendampingan tersebut, pemerintah berharap kualitas pengelolaan bantuan semakin baik dan fasilitas pendidikan yang dibangun dapat mendukung kegiatan belajar siswa secara berkelanjutan.