Khazanah
M. Fadhli Dzil Ikram

Kapan Seseorang Dimaafkan Saat Mencuri? Menelisik Konsep Keadaan Darurat dalam Hukum Islam

Kapan Seseorang Dimaafkan Saat Mencuri? Menelisik Konsep Keadaan Darurat dalam Hukum Islam

17 November 2026 | 21:12

Imam Ibnu Qudamah menjelaskan pendapat Imam Ahmad mengenai pencurian ketika terjadi kelaparan:

قَالَ أَحْمَدُ: لَا قَطْعَ فِي الْمَجَاعَةِ. يَعْنِي أَنَّ الْمُحْتَاجَ إذَا سَرَقَ مَا يَأْكُلُهُ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَالْمُضْطَرِّ... وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ مَا يَشْتَرِيهِ، أَوْ لَا يَجِدُ مَا يَشْتَرِي بِهِ، فَإِنَّ لَهُ شُبْهَةً فِي أَخْذِ مَا يَأْكُلُهُ

Artinya, “Imam Ahmad berkata: ‘Tidak ada potong tangan pada saat kelaparan.’ Maksudnya, orang yang membutuhkan apabila mencuri sesuatu untuk dimakannya, maka tidak dikenai hukuman potong tangan baginya, sebab ia seperti orang yang dalam keadaan darurat.

Hal ini diarahkan pada orang yang tidak mendapati makanan yang bisa ia beli, atau tidak memiliki uang untuk membelinya. Sebab ia memiliki syubhat (keraguan yang menggugurkan had) dalam mengambil makanan yang akan dimakannya.” (Al-Mughni li Ibni Qudamah, Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1389 H, jilid X, halaman 272).

Penjelasan ini memperlihatkan bahwa kondisi pelaku menjadi salah satu hal yang diperhitungkan dalam pembahasan hukum pencurian. Orang yang mengambil makanan karena benar-benar tidak memiliki akses untuk mendapatkannya tidak dapat begitu saja disamakan dengan orang yang mencuri demi memperoleh keuntungan.

Namun, keterangan tersebut tidak boleh dipahami sebagai pembenaran umum terhadap pencurian karena alasan ekonomi. Kondisi darurat memiliki batas dan harus dibuktikan berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Kesulitan membayar utang, misalnya, tidak otomatis sama dengan keadaan kelaparan yang mengancam keselamatan jiwa.

Karena itu, penilaian terhadap suatu kasus harus mempertimbangkan motif, tingkat kebutuhan, keadaan pelaku, serta fakta yang dapat dibuktikan. Kita tidak sepatutnya langsung menyimpulkan bahwa seseorang mencuri karena kelaparan hanya berdasarkan dugaan atau komentar warganet.

Hukuman Pencurian Bukan Kewenangan Masyarakat

Selain mempertimbangkan keadaan pelaku, Islam juga mengatur siapa yang berwenang melaksanakan hukuman. Penegakan hukuman had bukan hak perseorangan maupun kelompok masyarakat. Pelaksanaannya berada di bawah kewenangan pemimpin atau pihak yang mendapatkan mandat darinya.

Imam Abul Qasim ar-Rafi'i menjelaskan ketentuan tersebut dalam kitab Al-Aziz Syarh al-Wajiz:

أَمَّا الْحُرُّ، فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ اسْتِيفَاءَ حَدِّهِ إِلَى الْإِمَامِ أَوْ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُسْتَوْفَ حَدٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَفِي عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

Artinya, “Adapun orang merdeka, telah kami jelaskan bahwa pelaksanaan had (hukuman)nya diserahkan kepada pemimpin atau orang yang diberi wewenang olehnya. Hal itu karena tidak pernah ada hukuman yang dilaksanakan pada masa Rasulullah kecuali atas izinnya, dan pada masa Khulafaur Rasyidin kecuali atas izin mereka.” (Al-Aziz Syarh al-Wajiz, Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1997 M, jilid XI, halaman 162).

Keterangan Imam ar-Rafi'i menegaskan bahwa penegakan hukuman membutuhkan kewenangan yang sah. Masyarakat tidak boleh mengambil alih fungsi tersebut hanya karena merasa telah menyaksikan suatu pelanggaran.

Prinsip serupa juga dijelaskan dalam Mausu'ah Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. Ensiklopedia fikih tersebut mencatat:

ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ فِتْنَةٌ أَوْ مَفْسَدَةٌ تَزِيدُ عَلَى مَفْسَدَةِ ضَيَاعِ الْحَقِّ

Artinya, “Para ulama fikih berpendapat bahwa seseorang tidak boleh menuntut haknya sendiri tanpa melalui proses peradilan apabila tindakan tersebut dapat menimbulkan pertikaian atau kerusakan yang lebih besar daripada kerugian akibat hilangnya hak.” (Mausu'ah Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Kuwait: Wizaratul Auqaf was Syu'un al-Islamiyyah, 1427 H, jilid XXIX, halaman 158).

Prinsip ini penting dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun seseorang diduga melakukan pencurian, masyarakat tetap tidak memiliki hak untuk memukul, mempermalukan, merusak pakaian, atau melakukan kekerasan terhadapnya.

Larangan Main Hakim Sendiri dalam Islam dan Hukum Indonesia

Islam tidak membenarkan seseorang merendahkan atau menyakiti orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Rasulullah SAW bersabda:

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ

Artinya, “Cukuplah seseorang dianggap melakukan keburukan apabila ia merendahkan saudaranya yang muslim. Setiap muslim haram atas muslim lainnya: darahnya, hartanya, dan kehormatannya.” (HR. Muslim).

Hadis tersebut mengingatkan bahwa kehormatan seseorang tetap harus dijaga. Kesalahan yang dilakukan seseorang tidak otomatis menghapus haknya untuk diperlakukan secara manusiawi.

Prinsip ini juga sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat dapat mengamankan seseorang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, tetapi tindakan tersebut bukan izin untuk memberikan hukuman sendiri. Setelah situasi terkendali, orang yang diamankan harus segera diserahkan kepada kepolisian.

ANTARA melaporkan bahwa Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan penghakiman sendiri terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana.

LANJUT MEMBACA
Jelajahi Artikel
2 / 3
HALAMAN SEBELUMNYA Sebelumnya LANJUTKAN MEMBACA Selanjutnya
Tags:
Hukum Mencuri dalam Islam Main Hakim Sendiri Fikih Jinayah

Komentar Pengguna