SeCirebon.com — Pemerintah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menyiapkan langkah penguatan layanan perizinan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan bersama tim peneliti Universitas Gunung Jati (UGJ) Cirebon.
Hasil kajian menunjukkan indeks kualitas pelayanan perizinan Kabupaten Indramayu berada pada angka 79,70 dan secara umum masuk kategori baik.
Informasi tersebut disampaikan dalam kegiatan ekspose laporan akhir kajian yang berlangsung pada Senin, 16 November 2026, di Aula Bapperida Kabupaten Indramayu.
Laporan kegiatan dipublikasikan pemerintah daerah pada Selasa, 17 November 2026.
BAPPERIDA GANDENG PENELITI UGJ CIREBON
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Indramayu bekerja sama dengan tim peneliti Universitas Gunung Jati.
Kegiatan tersebut bertujuan mengevaluasi kualitas pelayanan perizinan sekaligus mengidentifikasi langkah perbaikan.
Dalam ekspose laporan akhir, materi hasil penelitian disampaikan oleh Dr. H. Kartono dari tim ahli UGJ.
Kajian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pelayanan publik berdasarkan hasil penelitian.
INDEKS KUALITAS PELAYANAN 79,70
Baca Juga: BMKG Peringatkan Potensi Hujan Lebat dan Petir di Jawa Barat hingga 22 November 2026
Berdasarkan hasil kajian, kualitas pelayanan perizinan Kabupaten Indramayu mendapatkan indeks 79,70.
Nilai tersebut dikategorikan baik dalam penilaian yang dilakukan tim peneliti.
Sementara itu, nilai rata-rata iklim investasi berada pada angka 3,01.
Kedua angka tersebut merupakan hasil pengukuran kajian, bukan jumlah izin yang telah diterbitkan atau persentase perusahaan yang sudah berinvestasi.
Karena itu, hasilnya perlu dipahami sesuai metodologi penelitian yang digunakan.
KOMPETENSI PETUGAS MENJADI KEKUATAN
Kajian mengidentifikasi sejumlah aspek positif dalam pelayanan perizinan.
Salah satunya adalah kompetensi dan responsivitas petugas dalam memberikan pelayanan.
Ketersediaan layanan konsultasi juga menjadi bagian yang dinilai mendukung pengguna layanan.
Hal tersebut penting karena pemohon izin membutuhkan informasi yang jelas sebelum melengkapi dokumen atau mengajukan permohonan.
MAL PELAYANAN PUBLIK DAN OSS DINILAI MEMBANTU
Keberadaan Mal Pelayanan Publik atau MPP menjadi salah satu aspek yang disebut dalam hasil kajian.
Selain itu, pemanfaatan sistem Online Single Submission (OSS) turut menjadi kekuatan layanan perizinan.
OSS merupakan sistem pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik yang digunakan sesuai ketentuan pemerintah.
Namun, penggunaan sistem digital tetap membutuhkan pemahaman pengguna dan dukungan petugas apabila terdapat kendala.
KEPASTIAN BIAYA DAN WAKTU PERLU DIPERKUAT
Meskipun secara umum memperoleh penilaian baik, kajian juga menemukan sejumlah hal yang masih memerlukan perbaikan.
Salah satunya adalah kepastian biaya dan waktu penyelesaian pelayanan.
Pemohon izin membutuhkan informasi yang jelas agar dapat mempersiapkan dokumen serta menjalankan kegiatan usaha sesuai rencana.
Ketidakjelasan prosedur dapat memengaruhi pengalaman pengguna layanan.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan informasi yang diberikan mudah ditemukan dan dipahami.
PERSYARATAN TEKNIS HARUS LEBIH JELAS
Hasil kajian juga menyoroti pentingnya kejelasan persyaratan teknis.
Setiap jenis perizinan dapat mempunyai kebutuhan administrasi yang berbeda.
Pelaku usaha perlu memahami dokumen serta proses yang harus diikuti agar pengajuan dapat dilakukan secara tepat.
Pemerintah diharapkan menyajikan informasi yang jelas melalui kanal pelayanan resmi.
INTEGRASI DIGITAL MASIH PERLU DITINGKATKAN
Tim peneliti mengidentifikasi bahwa integrasi sistem digital dan koordinasi antarperangkat daerah perlu diperkuat.
Penyederhanaan proses bisnis menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan.
Langkah tersebut diharapkan membantu masyarakat mengurus perizinan dengan lebih efisien.
Namun, perubahan prosedur tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum maupun pemeriksaan yang memang diwajibkan.
PETA JALAN PERBAIKAN DISIAPKAN HINGGA 2031
Kajian menghasilkan rekomendasi penyusunan peta jalan penguatan pelayanan perizinan untuk periode 2027–2031.
Peta jalan tersebut menjadi arah perencanaan perbaikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.
Rekomendasi mencakup peningkatan transparansi informasi, optimalisasi layanan digital, pendampingan pengguna OSS, serta penguatan koordinasi.
Namun, peta jalan yang disusun melalui kajian masih membutuhkan keputusan dan pelaksanaan kebijakan dari pemerintah daerah.
PERIZINAN YANG BAIK DAPAT MENDUKUNG UMKM
Kualitas layanan perizinan berhubungan dengan kemudahan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan hukum.
Pengusaha yang memperoleh informasi jelas dapat lebih mudah memahami langkah pengurusan izin sesuai jenis usahanya.
Meski demikian, peningkatan kualitas pelayanan saja tidak otomatis menjamin seluruh pengajuan izin akan disetujui.
Setiap permohonan tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
HARAPAN BAGI INVESTASI INDRAMAYU
Bapperida berharap hasil kajian bersama UGJ dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih responsif.
Pemerintah daerah ingin meningkatkan transparansi, kepastian layanan, serta kemudahan akses informasi.
Melalui perbaikan berkelanjutan, pelayanan perizinan Kabupaten Indramayu diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi dan investasi yang tertib serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir