Kabupaten Bandung Siapkan Pilkades Digital Mulai 2027, Sebanyak 270 Desa Masuk Tiga Gelombang

SeCirebon.com — Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menyiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara digital atau menggunakan sistem pemungutan suara elektronik.

Penerapan Pilkades digital direncanakan berlangsung dalam tiga gelombang pada 2027, 2029, dan 2031.

Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan bahwa penggunaan teknologi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas proses pemilihan kepala desa.

SEBANYAK 270 DESA MASUK RENCANA PILKADES DIGITAL

Berdasarkan rencana pemerintah daerah, pelaksanaan Pilkades digital akan menjangkau 270 desa.

Gelombang pertama dijadwalkan berlangsung pada 2027 di 199 desa yang tersebar di 30 kecamatan.

Gelombang kedua direncanakan pada 2029 dengan jumlah 49 desa di 24 kecamatan.

Sementara itu, gelombang ketiga dijadwalkan pada 2031 untuk 22 desa di 17 kecamatan.

Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan serta pengaturan masa jabatan kepala desa sesuai ketentuan yang berlaku.

APA ITU PILKADES DIGITAL?

Baca Juga: UMKM Kota Cirebon Hampir 50 Ribu, Bisnis Street Coffee Tumbuh Pesat dan Perlu Penataan 

Pilkades digital merupakan metode pemungutan suara yang memanfaatkan perangkat elektronik untuk membantu proses pemilihan.

Dalam mekanisme yang disiapkan Kabupaten Bandung, perangkat yang digunakan mencakup tablet, bilik suara, pemindai, dan printer.

Pemanfaatan teknologi diharapkan membuat proses pemungutan serta penghitungan suara menjadi lebih cepat.

Namun, penggunaan perangkat elektronik tetap membutuhkan kesiapan penyelenggara, keamanan sistem, dan pengawasan sesuai ketentuan.

PEMILIHAN DITARGETKAN BERLANGSUNG DUA HINGGA TIGA JAM

Dadang Supriatna memperkirakan proses Pilkades digital dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hingga tiga jam.

Perkiraan tersebut bergantung pada jumlah pemilih dan kesiapan perangkat di masing-masing tempat pemungutan suara.

Artinya, waktu dua hingga tiga jam merupakan perkiraan pelaksanaan, bukan jaminan bahwa seluruh desa mempunyai durasi pemungutan suara yang sama.

Kondisi jaringan, ketersediaan perangkat, dan kemampuan petugas juga perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan.

KERAHASIAAN PILIHAN MENJADI PERHATIAN

Bupati Bandung menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan suara pemilih.

Menurutnya, pilihan warga tidak boleh langsung dapat dilihat orang lain ketika proses pemungutan berlangsung.

Kerahasiaan suara merupakan salah satu prinsip penting dalam pelaksanaan pemilihan yang demokratis.

Karena itu, penyelenggara perlu memastikan sistem elektronik tidak membuka identitas pilihan warga kepada pihak yang tidak berwenang.

Selain kerahasiaan, sistem juga harus mempunyai mekanisme pemeriksaan agar hasil pemungutan dapat dipertanggungjawabkan.

270 KEPALA DESA MENGIKUTI SOSIALISASI

Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) menyelenggarakan sosialisasi selama dua hari, yakni 13–14 November 2026.

Kegiatan melibatkan 270 kepala desa bersama jajaran pemerintah daerah serta para camat.

Sosialisasi ditujukan untuk menyamakan pemahaman mengenai kebijakan Pilkades digital.

Materi yang disampaikan mencakup regulasi, tahapan persiapan, administrasi, serta tugas dan tanggung jawab penyelenggara.

MASYARAKAT PERLU MENDAPAT EDUKASI

Penerapan teknologi pemungutan suara membutuhkan pemahaman masyarakat.

Sebagian pemilih mungkin sudah terbiasa menggunakan perangkat digital, tetapi sebagian lainnya membutuhkan pendampingan.

Oleh karena itu, sosialisasi mengenai proses pemungutan suara perlu dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami.

Pemerintah juga perlu memperhatikan akses bagi lansia dan warga yang membutuhkan bantuan khusus.

Pendampingan tidak boleh menghilangkan prinsip kerahasiaan pilihan pemilih.

PELAKSANAAN MASIH TAHAP PERSIAPAN

Hingga 14 November 2026, Pilkades digital di Kabupaten Bandung masih dalam tahap persiapan.

Belum ada dasar untuk menyatakan pemungutan suara tahun 2027 sudah dilaksanakan.

Pelaksanaan harus mengikuti tahapan penetapan regulasi, kesiapan perangkat, serta pengaturan teknis.

Pemerintah daerah berharap persiapan sejak 2026 membantu pelaksanaan Pilkades digital berlangsung sesuai jadwal.

MENUJU PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA BERBASIS DIGITAL

Rencana penerapan Pilkades digital menjadi bagian dari penggunaan teknologi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Meski demikian, keberhasilan sistem tidak hanya ditentukan oleh kecepatan penghitungan suara.

Kepercayaan masyarakat, keamanan data, keterbukaan proses, serta kesiapan petugas tetap menjadi unsur penting.

Masyarakat Kabupaten Bandung dapat memantau perkembangan melalui Pemerintah Kabupaten Bandung dan DPMD untuk memperoleh informasi resmi mengenai jadwal serta tata cara pemilihan.