KebonCinta.com - Pemerintah menyiapkan perubahan skema penggajian bagi guru yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Setelah dialihkan menjadi PPPK penuh waktu, gaji mereka akan ditanggung pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan ini menjadi salah satu bagian dari penataan status kepegawaian guru di lingkungan pemerintah. Meski begitu, proses pengalihan tidak dilakukan sekaligus karena harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menyampaikan bahwa sebelum proses pengalihan dilaksanakan, pembayaran gaji masih menjadi tanggung jawab instansi tempat guru bekerja.
Ketentuan tersebut berlaku sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati antara guru dan instansi terkait.
Baca Juga: Mulai 2027 Status Guru Berubah? Ini Nasib PPPK Paruh Waktu dan Guru Non-ASN Setelah 31 Desember 2026
Dalam masa transisi, guru PPPK paruh waktu tetap menerima gaji dari instansi tempat mereka bertugas.
Dengan demikian, tanggung jawab pembayaran belum langsung beralih kepada pemerintah pusat selama proses pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu belum dilaksanakan.
Setelah pengalihan status selesai, pemerintah memastikan penggajian guru PPPK penuh waktu akan didukung melalui APBN.
Perubahan skema ini menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dalam menata pengelolaan tenaga pendidik, termasuk kepastian pembiayaan bagi guru yang masuk dalam kategori ASN.
Proses perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu akan mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026.
Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, sehingga guru perlu memperhatikan informasi resmi mengenai proses pengalihan dari instansi masing-masing.
Selain perubahan status dan penggajian, pemerintah juga akan melakukan penataan ulang lokasi penugasan guru.
Kemendikdasmen akan menyusun penempatan berdasarkan neraca guru nasional. Artinya, distribusi tenaga pendidik dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah di berbagai daerah.
Sementara itu, guru yang bertugas di satuan pendidikan binaan Kementerian Agama akan ditata oleh Kemenag, termasuk dalam hal perencanaan kebutuhan anggaran dan keberlanjutan tenaga pendidik non-ASN.
Perubahan status kepegawaian ini tidak hanya berkaitan dengan sumber pembayaran gaji. Guru juga perlu memahami bahwa terdapat proses administrasi dan penataan penempatan yang harus diselesaikan sebelum pengalihan berlaku.
Selama belum resmi dialihkan menjadi PPPK penuh waktu, ketentuan dalam perjanjian kerja sebelumnya tetap menjadi dasar pembayaran gaji.
Karena itu, guru disarankan mengikuti informasi dari instansi masing-masing agar tidak keliru memahami tahapan pengangkatan maupun perubahan skema penggajian.
Pemerintah menargetkan kebijakan ini menjadi bagian dari penataan tenaga pendidik secara lebih terstruktur, baik dari sisi status kepegawaian, kebutuhan anggaran, maupun distribusi guru.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir