Jawa Barat Targetkan Zero Anak Tidak Sekolah pada 2029, BBPMP Perkuat Koordinasi 27 Daerah

KebonCinta.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat koordinasi untuk mencapai target Zero Anak Tidak Sekolah atau tidak ada lagi anak yang berada di luar layanan pendidikan pada 2029.

Komitmen tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi Penuntasan Anak Tidak Sekolah yang berlangsung pada 9–11 November 2026 di Golden Flower Hotel, Bandung.

Informasi kegiatan dipublikasikan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat pada Kamis, 12 November 2026.

TARGET PENUNTASAN PADA 2029

Pemerintah Jawa Barat menempatkan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai salah satu perhatian dalam meningkatkan akses pendidikan.

Target Zero ATS pada 2029 berarti pemerintah ingin memastikan anak yang belum memperoleh layanan belajar dapat diidentifikasi, dijangkau, dan kembali mengikuti pendidikan.

Namun, target 2029 belum berarti persoalan anak tidak sekolah telah selesai pada November 2026.

Pencapaiannya masih membutuhkan pelaksanaan program dan pemantauan secara berkelanjutan.

RAPAT KOORDINASI MELIBATKAN BERBAGAI INSTANSI

Baca Juga: Mensos Lantik 2.394 Guru PPPK Sekolah Rakyat, Ribuan Pelamar Bersaing dalam Seleksi 2026 

Kegiatan diselenggarakan BBPMP Jawa Barat bersama Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen.

Pembukaan melibatkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, perwakilan Direktorat Pendidikan Nonformal dan Informal, serta Kepala BBPMP Jawa Barat.

Peserta rapat terdiri atas kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota di Jawa Barat atau perwakilannya.

Narasumber juga berasal dari Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

PENTINGNYA IDENTIFIKASI ANAK TIDAK SEKOLAH

Penanganan ATS membutuhkan informasi yang akurat mengenai anak yang belum mengakses pendidikan.

Pemerintah daerah perlu mengenali kondisi masing-masing anak agar bentuk pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya.

Penyebab anak tidak sekolah dapat berkaitan dengan berbagai faktor, termasuk hambatan ekonomi, akses geografis, kondisi keluarga, dan kebutuhan pendidikan yang berbeda.

Namun, rincian penyebab dan jumlah anak tidak sekolah di setiap kabupaten belum diuraikan dalam publikasi rapat ini.

PENDIDIKAN NONFORMAL MENJADI BAGIAN SOLUSI

Upaya memperluas akses pendidikan tidak hanya dilakukan melalui sekolah formal.

Layanan pendidikan nonformal dan kesetaraan juga dapat menjadi jalur pembelajaran bagi masyarakat yang memenuhi ketentuannya.

Pemerintah dapat memperkuat koordinasi dengan satuan pendidikan, pemerintah desa, serta lembaga masyarakat untuk membantu menjangkau anak yang belum bersekolah.

Bentuk penanganan harus disesuaikan dengan kondisi peserta didik dan ketentuan penyelenggaraan pendidikan.

KOLABORASI ANTARDAERAH DIPERKUAT

Rapat koordinasi diarahkan untuk membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat strategi penuntasan ATS.

Pemerintah provinsi membutuhkan dukungan kabupaten dan kota karena identifikasi dan pendampingan anak dilakukan di wilayah masing-masing.

Kerja sama tersebut diharapkan membantu mengurangi kesenjangan akses pendidikan.

PERAN KELUARGA DAN MASYARAKAT

Keluarga memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan anak.

Masyarakat juga dapat membantu menyampaikan informasi mengenai anak yang berisiko putus sekolah kepada pihak yang berwenang.

Namun, penyampaian informasi pribadi anak harus memperhatikan perlindungan data serta menghindari stigma terhadap keluarga.

Sekolah dan instansi terkait perlu memberikan pendampingan secara tepat.

PENDIDIKAN UNTUK SEMUA ANAK

BBPMP Jawa Barat menekankan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak.

Upaya penuntasan ATS bertujuan memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena keterbatasan akses terhadap layanan belajar.

Target Zero ATS 2029 menjadi arah kebijakan yang membutuhkan kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.