SeCirebon.com — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh anak di wilayahnya dapat memperoleh akses pendidikan pada 2028, termasuk anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah mengoptimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B, dan Paket C.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menyampaikan perkembangan kebijakan tersebut di Bandung pada Senin, 16 November 2026.
PKBM MENJADI SALAH SATU SOLUSI
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai bahwa pendidikan formal bukan satu-satunya jalur bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan.
Anak yang mengalami hambatan mengikuti sekolah reguler dapat mempertimbangkan pendidikan nonformal sesuai ketentuan.
Melalui PKBM, masyarakat mempunyai kesempatan mengikuti program pendidikan kesetaraan dengan jadwal yang dapat lebih fleksibel.
Paket A merupakan program pendidikan kesetaraan setingkat SD, Paket B setingkat SMP, dan Paket C setingkat SMA.
Namun, peserta tetap perlu memenuhi persyaratan administratif dan mengikuti proses pembelajaran yang berlaku.
ANAK YANG MEMBANTU ORANG TUA TETAP HARUS BELAJAR
Baca Juga: Kemenperin Latih 150 Warga Jadi Wirausaha Baru, Ada Reparasi HP, Kerajinan Kain, dan Pembuatan Kue
Herman menyoroti persoalan anak yang kesulitan bersekolah karena harus membantu pekerjaan atau kegiatan ekonomi keluarga.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak seharusnya membuat pendidikan anak berhenti sepenuhnya.
Pendidikan kesetaraan dapat menjadi salah satu pilihan bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan waktu.
Pemerintah ingin memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya kelanjutan pendidikan.
Pendampingan keluarga dinilai penting agar anak dapat kembali memperoleh kesempatan belajar.
PEMERINTAH DESA IKUT DILIBATKAN
Penanganan anak tidak sekolah dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa dan kelurahan.
Pemerintah daerah di tingkat paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menemukan anak yang membutuhkan layanan pendidikan.
Pendataan tersebut diperlukan agar bantuan maupun pendampingan dapat disesuaikan dengan penyebab anak berhenti sekolah.
Masalah yang dihadapi setiap keluarga dapat berbeda, mulai dari kondisi ekonomi, jarak sekolah, hingga persoalan sosial.
Karena itu, penyelesaiannya membutuhkan pendekatan yang tidak selalu sama.
DATA PENDIDIKAN DIINTEGRASIKAN
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengintegrasikan platform Satu Data Jawa Barat atau Sada Jabar dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Integrasi tersebut digunakan untuk membantu pemantauan kondisi pendidikan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dengan data yang lebih terhubung, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan intervensi secara lebih tepat.
Namun, penggunaan sistem informasi tetap perlu diikuti pemeriksaan kondisi masyarakat di lapangan.
TARGET 2028 BELUM MENJADI CAPAIAN
Pemprov Jawa Barat menegaskan bahwa target bebas anak tidak sekolah pada 2028 merupakan sasaran yang sedang diupayakan.
Artinya, pemerintah belum menyatakan bahwa seluruh anak telah kembali mengikuti pendidikan pada November 2026.
Pelaksanaan program membutuhkan pendataan, penyediaan layanan, serta evaluasi berkelanjutan.
IPM JAWA BARAT MENGALAMI PENINGKATAN
Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Barat, Komalasari, menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat meningkat dari 75 menjadi 76 berdasarkan data BPS yang dirilis pada 5 November 2026.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia.
Jawa Barat juga memiliki jumlah penduduk sekitar 52,21 juta jiwa sehingga pemenuhan layanan pendidikan membutuhkan kerja sama banyak pihak.
BAGAIMANA CARA MENGIKUTI PENDIDIKAN KESETARAAN?
Masyarakat yang ingin mengetahui program Paket A, B, atau C dapat menghubungi dinas pendidikan daerah maupun PKBM resmi terdekat.
Tanyakan jadwal pendaftaran, legalitas satuan pendidikan, persyaratan, serta pelaksanaan pembelajaran.
Program pendidikan kesetaraan tidak otomatis berarti semua layanan di setiap lembaga gratis karena ketentuannya perlu diperiksa.
HARAPAN BAGI ANAK DI CIREBON DAN SEKITARNYA
Kebijakan ini juga relevan bagi masyarakat Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.
Anak yang terhambat mengikuti pendidikan formal diharapkan tetap dapat memperoleh kesempatan belajar melalui jalur yang sesuai.
Dengan target 2028, pemerintah provinsi berharap kerja sama lintas daerah dapat memperluas layanan dan mengurangi jumlah anak yang tidak mendapatkan pendidikan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir