KebonCinta.com — Perpanjangan STNK menjadi kewajiban bagi setiap pemilik kendaraan bermotor. Namun, proses perpanjangan STNK terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengesahan setiap tahun dan pengesahan yang dilakukan setiap lima tahun.
Keduanya sama-sama mewajibkan pemilik kendaraan membayar pajak kendaraan bermotor. Perbedaannya terletak pada dokumen dan identitas kendaraan yang diperbarui. Saat melakukan perpanjangan STNK lima tahunan, pemilik kendaraan harus mengganti STNK sekaligus Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor.
Proses perpanjangan STNK lima tahunan juga berbeda dengan pembayaran pajak tahunan. Pemilik kendaraan harus membawa kendaraan yang bersangkutan ke kantor Samsat untuk menjalani pemeriksaan fisik.
Baca Juga: Nggak Perlu Antre di Samsat, Begini Cara Bayar Pajak STNK Online dan Cetak Buktinya di Kertas HVS
Pemeriksaan fisik menjadi salah satu tahapan penting dalam perpanjangan STNK lima tahunan. Kendaraan harus dihadirkan secara langsung karena petugas perlu mencocokkan identitas kendaraan dengan data administrasi yang tercatat.
Ketentuan mengenai pemeriksaan fisik kendaraan tercantum dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
Dalam aturan tersebut, pemeriksaan fisik mencakup pengecekan terhadap kelengkapan dan fungsi keselamatan kendaraan serta identitas kendaraan bermotor.
Karena terdapat pemeriksaan kendaraan sekaligus penerbitan dokumen dan pelat nomor baru, proses perpanjangan STNK lima tahunan belum dapat dilakukan sepenuhnya secara online.
Pemilik kendaraan perlu datang ke kantor Samsat sesuai wilayah registrasi kendaraan. Kendaraan yang akan diperpanjang juga harus dibawa untuk menjalani proses cek fisik.
Besaran biaya perpanjangan STNK lima tahunan tidak hanya berasal dari satu jenis pembayaran. Pemilik kendaraan perlu memperhitungkan beberapa komponen, mulai dari PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, biaya penerbitan STNK hingga biaya pembuatan pelat nomor baru.
Besaran PKB dan opsen dapat berbeda karena mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing provinsi. Sementara biaya penerbitan STNK dan TNKB mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polri.
Berikut rincian biaya yang perlu disiapkan.
Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB menjadi komponen utama dalam pembayaran perpanjangan STNK. Besarannya berbeda untuk setiap kendaraan karena dipengaruhi oleh nilai kendaraan dan ketentuan pajak daerah.
Pemilik kendaraan dapat melihat besaran PKB pada lembar STNK atau mengeceknya melalui kanal resmi Badan Pendapatan Daerah di masing-masing provinsi.
Pada daerah yang telah menerapkan opsen PKB, pemilik kendaraan juga perlu membayar komponen tersebut. Jika terdapat tunggakan pajak, biaya yang dibayarkan dapat bertambah karena adanya denda.
Namun, sejumlah daerah terkadang memberikan program pemutihan denda pajak kendaraan. Program tersebut dapat dimanfaatkan pemilik kendaraan apabila sedang berlangsung.
Komponen berikutnya adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atau SWDKLLJ.
Untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 50 cc hingga 250 cc, SWDKLLJ tercantum sebesar Rp35.000.
Sementara untuk kendaraan roda empat bukan angkutan umum, seperti sedan, jip, dan pick up, besarannya Rp143.000.
Apabila terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban sebelumnya, pemilik kendaraan juga dapat dikenakan denda SWDKLLJ.
Perpanjangan lima tahunan mengharuskan penerbitan STNK baru. Biaya penerbitannya berbeda berdasarkan jenis kendaraan.
Untuk kendaraan roda dua atau roda tiga, biaya penerbitan STNK sebesar Rp100.000.
Sementara kendaraan roda empat atau lebih dikenakan biaya penerbitan STNK sebesar Rp200.000.
Selain STNK, pelat nomor kendaraan atau TNKB juga harus diperbarui pada saat perpanjangan lima tahunan.
Biaya penerbitan TNKB untuk kendaraan roda dua atau roda tiga sebesar Rp60.000.
Sementara kendaraan roda empat atau lebih dikenakan biaya Rp100.000.
Pemeriksaan fisik merupakan bagian wajib dari proses perpanjangan STNK lima tahunan. Namun, pemilik kendaraan tidak dikenakan biaya resmi untuk pemeriksaan fisik atau gratis.
Karena itu, pemilik kendaraan perlu berhati-hati apabila menemukan permintaan pembayaran untuk proses cek fisik di Samsat. Biaya yang diminta di luar ketentuan resmi patut dipertanyakan karena dapat mengarah pada pungutan liar.
Baca Juga: STNK Digital Bisa Diakses Lewat HP?
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir