Jangan Asal Buat Konten! Simak Kriteria Akun Media Sosial yang Berpotensi Masuk Pengaturan Khusus

KebonCinta.com — Pemerintah sedang menyiapkan perubahan aturan penyiaran untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan media digital. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah batas pengaturan terhadap kreator konten di media sosial, termasuk YouTuber, TikToker, vlogger, dan pelaku UMKM.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah ingin membedakan aktivitas kreator konten biasa dengan kegiatan penyiaran yang dijalankan secara profesional.

Pemerintah menyampaikan arah kebijakan tersebut dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dalam keterangannya pada 9 November 2026, Angga menegaskan bahwa pembaruan aturan tidak boleh membatasi kebebasan masyarakat dalam memproduksi dan menyebarkan konten digital.

"Negara hadir untuk melindungi, bukan untuk membungkam," ujar Angga dalam acara pembubuhan paraf DIM RUU Penyiaran di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Baca Juga: AI Makin Banyak Gunakan Konten Berita, Komdigi Dorong Perlindungan Hak Cipta Karya Jurnalistik 

Kreator Konten Pribadi Tidak Otomatis Wajib Memiliki IPP

Salah satu poin penting dalam DIM pemerintah adalah perlindungan terhadap kebebasan berekspresi masyarakat.

Pemerintah menyatakan akun media sosial pribadi, vlog keluarga, dan konten kreator UMKM tidak serta-merta dikategorikan sebagai kegiatan penyiaran yang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

Menurut Angga, pengaturan lebih diarahkan kepada kanal digital yang menjalankan aktivitas penyiaran secara profesional dan memiliki karakteristik seperti lembaga televisi.

Beberapa karakteristik yang disebutkan meliputi:

• Memiliki struktur redaksi.
• Menjalankan jadwal penyiaran secara teratur.
• Memiliki kegiatan monetisasi dalam skala besar.
• Mempunyai jangkauan penonton hingga jutaan orang.
• Menjalankan kegiatan penyiaran secara profesional.

Kanal dengan karakteristik tersebut dipandang perlu mematuhi standar isi siaran sebagaimana prinsip yang berlaku bagi industri penyiaran profesional.

Meski begitu, pemerintah belum menetapkan batas teknis yang terperinci mengenai jumlah pengikut, pendapatan, atau jumlah penonton yang membuat sebuah kanal masuk kategori penyiaran profesional.

RUU Penyiaran Juga Mengatur Perlindungan Anak di Ruang Digital

Selain kebebasan berekspresi, pemerintah memasukkan perlindungan anak sebagai salah satu prinsip utama dalam pembahasan RUU Penyiaran.

Perkembangan platform digital membuat anak semakin mudah mengakses berbagai jenis konten. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memperhatikan tanggung jawab platform dalam mengelola distribusi informasi.

Dalam DIM pemerintah, terdapat beberapa aspek yang menjadi perhatian, yaitu:

1. Pembatasan akses berdasarkan usia, untuk mengurangi paparan konten yang tidak sesuai dengan usia pengguna.
2. Verifikasi usia, agar platform dapat memastikan pengguna memenuhi persyaratan umur untuk mengakses konten tertentu.
3. Transparansi algoritma, agar sistem rekomendasi dan distribusi konten turut memperhatikan keselamatan anak.

Angga menjelaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud melarang perkembangan teknologi. Pemerintah ingin memastikan penyelenggara platform digital menjalankan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dengan pendekatan tersebut, tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya menjadi urusan orang tua, tetapi juga melibatkan penyedia layanan digital.

Pemerintah Ingin Menciptakan Persaingan yang Adil

RUU Penyiaran juga membahas kesetaraan kewajiban antara lembaga penyiaran konvensional dan pelaku industri digital.

Selama ini, stasiun televisi dan radio harus memenuhi berbagai ketentuan terkait standar isi siaran, perpajakan, serta ketenagakerjaan. Sementara itu, pertumbuhan platform digital menghadirkan tantangan baru bagi industri penyiaran nasional.

Pemerintah menilai pelaku usaha yang menjalankan kegiatan penyiaran profesional perlu memperoleh perlakuan regulasi yang seimbang.

Prinsip tersebut dikenal sebagai level playing field atau kesetaraan kesempatan dalam persaingan usaha.

Namun, pemerintah juga menegaskan bahwa kreator pemula dan pelaku UMKM perlu mendapatkan ruang untuk berkembang. Mereka tidak ingin aktivitas produksi konten skala kecil ikut terbebani oleh ketentuan yang dirancang untuk industri penyiaran profesional.

Bagaimana Dampaknya bagi YouTuber dan TikToker?

Bagi kreator konten, arah kebijakan pemerintah menunjukkan adanya upaya membedakan kegiatan produksi konten personal dengan aktivitas penyiaran profesional.

Kreator yang mengunggah video keseharian, membuat vlog keluarga, membagikan tutorial, atau mempromosikan produk UMKM tidak otomatis diwajibkan memiliki IPP berdasarkan penjelasan pemerintah dalam DIM.

Namun, kreator yang mengelola kanal dengan struktur redaksi, jadwal siaran, monetisasi besar, dan jangkauan penonton luas berpotensi masuk dalam pembahasan pengaturan penyiaran profesional.

Ada beberapa hal yang masih perlu diperjelas dalam pembahasan RUU, antara lain:

• Definisi penyelenggara penyiaran digital profesional.
• Batas skala monetisasi dan jangkauan audiens.
• Bentuk kewajiban yang harus dipenuhi kanal profesional.
• Hubungan antara kewajiban IPP dan standar isi siaran.
• Pembagian tanggung jawab antara kreator dan platform digital.

Kejelasan kriteria tersebut penting agar kreator dapat mengetahui apakah aktivitas mereka masuk dalam ruang lingkup pengaturan baru.

Baca Juga: 3 Rekomendasi Tripod Fotografi Terbaik 2026, Mulai Rp48 Ribuan untuk Konten Kreator 

RUU Penyiaran Belum Disahkan DPR

Perlu dipahami bahwa RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum menjadi undang-undang.

Badan Legislasi DPR RI sebelumnya menyetujui RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR pada 31 Agustus 2026. Rapat paripurna DPR kemudian menyetujuinya sebagai usul inisiatif pada 8 September 2026.

Pada 9 November 2026, pemerintah membubuhkan paraf pada DIM sebagai bentuk kesepakatan internal pemerintah untuk melanjutkan pembahasan bersama DPR.

Angga menegaskan bahwa paraf tersebut bukan berarti seluruh persoalan dalam RUU telah selesai. Materi dan rumusan pasal masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPR.

Pemerintah juga mengoordinasikan materi RUU dengan sejumlah kementerian untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan lain, termasuk UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Pers, dan UU Cipta Kerja.

Artinya, kreator konten masih perlu mengikuti perkembangan pembahasan RUU tersebut. Ketentuan mengenai batas pengaturan kreator digital, kewajiban kanal profesional, dan perlindungan anak belum dapat dianggap sebagai aturan final sebelum proses legislasi selesai.