Khazanah
M. Fadhli Dzil Ikram

Heboh Alih Fungsi Lahan Masjid Jadi Kopdes di Tangerang: Menilik Aturan Hukum Islam dan Batasan Wakaf

Heboh Alih Fungsi Lahan Masjid Jadi Kopdes di Tangerang: Menilik Aturan Hukum Islam dan Batasan Wakaf

17 November 2026 | 21:21

Maka, rumah tidak boleh dijadikan kebun atau tempat pemandian, dan sebaliknya pun tidak boleh. Kecuali jika pihak yang mewakafkan telah memberikan wewenang kepada pengelola wakaf untuk mengambil keputusan yang dianggapnya mengandung kemaslahatan bagi wakaf tersebut.” (Raudhatuth Thalibin wa Umdatul Muftin, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1405 H, jilid V, halaman 361).

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pengelola wakaf harus menjaga tujuan dan peruntukan yang telah ditetapkan oleh pemberi wakaf. Jika tanah diwakafkan secara khusus untuk masjid, pengelola tidak boleh mengubahnya menjadi bangunan lain berdasarkan keputusan sepihak.

Imam an-Nawawi juga mengutip pendapat Imam as-Subki dalam kitab Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab. Ia menjelaskan bahwa perubahan yang menghilangkan karakteristik utama harta wakaf tidak dibenarkan.

ورجح السبكى أنه إن وقف أرضا غير مغروسة على معين امتنع عليه غرسها إلا إذا نص الواقف عليه أو شرط له جميع الانتفاعات، ومثل الغرس البناء، ولا يبنى ما كان مغروسا وعكسه. وضابطه أنه يمتنع كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذى كان عليه حال الوقف، بخلاف ما يبقى الاسم معه

Artinya, “As-Subki lebih memilih pendapat bahwa jika seseorang mewakafkan tanah yang tidak ditanami kepada pihak tertentu, maka pihak tersebut dilarang menanaminya kecuali jika pemberi wakaf secara tegas menyebutkannya dalam pernyataan wakaf atau memberikan syarat untuk semua bentuk pemanfaatan. Hal yang sama berlaku untuk pembangunan di atas tanah tersebut, yakni tidak boleh membangun di tanah yang sebelumnya ditanami, dan sebaliknya. Ketentuannya, segala sesuatu yang mengubah wakaf secara keseluruhan sehingga menghilangkan nama atau karakteristiknya sebagaimana keadaan ketika diwakafkan, maka hal itu dilarang. Berbeda halnya dengan sesuatu yang tetap mempertahankan karakteristik tersebut.” (Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, Beirut: Darul Fikr, tanpa tahun, jilid XV, halaman 344–345).

Berdasarkan penjelasan tersebut, tanah yang secara khusus diwakafkan untuk masjid tidak dapat dialihkan begitu saja menjadi bangunan koperasi. Perubahan seperti itu berpotensi menghilangkan tujuan awal wakaf, yaitu menyediakan tempat ibadah bagi masyarakat.

Namun, ketentuan tersebut baru dapat diterapkan secara langsung apabila status tanahnya memang terbukti sebagai tanah wakaf dan ikrar wakafnya menetapkan peruntukan untuk masjid. Status kepemilikan tanah dan dokumen wakaf harus diperiksa terlebih dahulu sebelum menetapkan kesimpulan hukum terhadap kasus tertentu.

Baca Juga: Kisah Ummu Aiman Minum Air Seni Nabi dan Pandangan Ulama Fikih di Baliknya 

Bagaimana Jika Tanah Tersebut Merupakan Aset Pemerintah Desa?

Dalam pemberitaan sebelumnya, kuasa hukum Kepala Desa Tobat menyampaikan bahwa lahan bekas Terminal Sentiong merupakan aset Pemerintah Desa Tobat. Mereka merujuk pada berita acara serah terima aset dari Pemerintah Kabupaten Tangerang serta putusan perdamaian Pengadilan Negeri Tangerang. Pihak kuasa hukum juga menyatakan bahwa pembongkaran dilakukan dalam rangka penataan kawasan dan pembangunan kembali tempat ibadah. [Radar Banten, 17 Oktober 2025]

Keterangan tersebut perlu diperhitungkan karena status tanah menentukan aturan hukum yang berlaku. Jika tanah itu merupakan aset pemerintah desa dan tidak pernah diwakafkan, ketentuan khusus mengenai perubahan peruntukan tanah wakaf tidak dapat langsung digunakan untuk menilai pengalihannya.

Meski demikian, status sebagai aset pemerintah desa tidak otomatis membuat pembongkaran tempat ibadah menjadi bebas dari persoalan hukum. Pemerintah desa tetap harus memperhatikan kewenangan pengelolaan aset, prosedur pengambilan keputusan, kepentingan masyarakat, serta ketentuan mengenai perlindungan tempat ibadah.

Sebaliknya, apabila tanah tersebut terbukti telah diwakafkan untuk masjid, pengelolaannya harus mengikuti ketentuan perwakafan. Kepemilikan atau penguasaan administratif oleh pemerintah tidak dengan sendirinya menghapus status wakaf yang telah sah.

Karena itu, ada beberapa dokumen yang perlu diperiksa, antara lain sertifikat tanah, Akta Ikrar Wakaf jika tersedia, identitas nazhir, berita acara serah terima aset, dan dokumen perencanaan pembangunan. Pemeriksaan ini diperlukan agar persoalan tidak hanya dinilai berdasarkan informasi yang beredar di media sosial.

Hukum Mengubah Peruntukan Tanah Wakaf Menurut Peraturan Indonesia

Ketentuan mengenai wakaf juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 40 menetapkan bahwa harta benda wakaf yang telah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Sementara itu, Pasal 41 memberikan pengecualian terbatas terhadap penukaran harta benda wakaf. Penukaran dapat dilakukan untuk kepentingan umum sesuai rencana tata ruang dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi harus memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta wakaf yang ditukar juga wajib memperoleh pengganti dengan manfaat dan nilai yang sekurang-kurangnya sama.

Adapun perubahan peruntukan diatur dalam Pasal 44.

LANJUT MEMBACA
Jelajahi Artikel
2 / 4
HALAMAN SEBELUMNYA Sebelumnya LANJUTKAN MEMBACA Selanjutnya
Tags:
Hukum Wakaf Fikih Masjid koperasi desa merah putih

Komentar Pengguna