KebonCinta.com - Persyaratan penghasilan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pekerja yang ingin mengetahui peluang mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900 ribu.
Namun, tidak sedikit pekerja yang masih bingung mengenai komponen gaji yang digunakan pemerintah untuk menentukan penerima bantuan.
Apakah berdasarkan gaji pokok, total penghasilan yang diterima setiap bulan, atau nominal yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan?
Ternyata, ketentuan BSU 2026 memiliki aturan tersendiri mengenai perhitungan upah.
Baca Juga: Gaji Lebih dari Rp3,5 Juta Masih Bisa Dapat BSU 2026 Rp900 Ribu? Ini Penjelasan Aturannya!
Berdasarkan penjelasan Kementerian Ketenagakerjaan, upah yang menjadi dasar penetapan penerima BSU 2026 adalah upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Informasi tersebut harus tercatat dalam data kepesertaan pekerja.
Dengan demikian, nominal yang digunakan tidak selalu sama dengan jumlah uang yang diterima pekerja setiap bulan.
Kemnaker menjelaskan bahwa komponen upah yang diperhitungkan terdiri atas:
Kedua komponen tersebut menjadi dasar perhitungan upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, penghasilan seperti lembur atau tunjangan tidak tetap tidak otomatis menjadi bagian dari komponen upah yang digunakan.
Baca Juga: BSU 2026 Rp900 Ribu Siap Disalurkan! Begini Cara Cek Calon Penerima Lewat NIK KTP
Sebagai ilustrasi, seorang pekerja memiliki gaji pokok Rp3 juta dan tunjangan tetap Rp400 ribu.
Total upah berdasarkan kedua komponen tersebut adalah Rp3,4 juta.
Apabila pekerja memperoleh tambahan penghasilan tidak tetap, uang yang diterima pada bulan tertentu mungkin lebih besar.
Namun, penentuan kelayakan BSU tetap mengacu pada data upah yang dilaporkan perusahaan sesuai ketentuan.
Contoh tersebut hanya menggambarkan cara memahami komponen upah, bukan jaminan seseorang akan menerima bantuan.
Baca Juga: Merasa Memenuhi Syarat BSU 2026 tetapi Belum Cair? Begini Cara Cek Status Penerima Rp900 Ribu!
Ketidaksesuaian informasi penghasilan dapat memengaruhi proses verifikasi.
Karena itu, perusahaan diimbau memastikan data pekerja yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai kondisi sebenarnya.
Pekerja juga dapat memeriksa informasi kepesertaan dan berkoordinasi dengan bagian personalia apabila menemukan perbedaan data.
Kesimpulannya, penentuan penerima BSU 2026 tidak semata-mata berdasarkan take home pay. Pemerintah menggunakan data upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, dengan komponen gaji pokok dan tunjangan tetap.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir