Dua Bangunan Playground di Kuningan Disegel Sementara, Pemkab Beri Waktu 3 x 24 Jam untuk Urus Izin

KebonCinta.com — Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, melakukan penyegelan sementara terhadap dua titik bangunan wahana bermain anak atau playground di kawasan Jalan Cipari, Kecamatan Cigugur, pada Rabu, 11 November 2026.

Tindakan tersebut dilakukan setelah Tim Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) menemukan indikasi adanya penambahan bangunan yang belum sesuai dengan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan rencana tapak atau site plan.

Perkembangan itu dilaporkan Radar Cirebon pada Kamis, 12 November 2026.

DUA TITIK BANGUNAN MENJADI SASARAN

Baca Juga: Pemerintah Siapkan KUR Rp325 Triliun untuk 2027, Ada Kredit Pertanian dan Dukungan UMKM 

Tim gabungan pemerintah daerah melakukan pemeriksaan pada kawasan wahana bermain yang menjadi objek pengawasan.

Tim tersebut melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta unsur Kecamatan Cigugur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, terdapat dua titik bangunan yang menjadi perhatian petugas.

Kedua bagian tersebut kemudian disegel sementara sebagai tindak lanjut pengawasan.

ADA PERBEDAAN LUAS LAHAN DALAM INFORMASI AWAL

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUTR Kuningan, Burhanuddin, menjelaskan bahwa dokumen pengajuan perizinan yang disampaikan pengelola mencakup lahan sekitar 2,4 hektare.

Sementara itu, luas total kawasan berdasarkan keterangan awal pengelola diperkirakan mencapai empat hektare.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar 1,6 hektare yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Namun, angka tersebut masih berupa informasi awal, bukan keputusan akhir mengenai luas pelanggaran.

Pemerintah masih memerlukan pemeriksaan dokumen dan kondisi sebenarnya di lapangan.

PEMDA BERI WAKTU 3 X 24 JAM

Pemerintah Kabupaten Kuningan memberikan waktu selama tiga kali 24 jam kepada pengelola untuk melakukan koordinasi dengan Dinas PUTR.

Pengelola diminta menindaklanjuti persoalan perizinan bangunan yang belum tercakup dalam dokumen persetujuan sebelumnya.

Pemerintah menyatakan akan membantu proses administrasi apabila pengelola berkoordinasi dan memenuhi persyaratan yang berlaku.

Tenggat tersebut merupakan kesempatan bagi pengelola untuk menindaklanjuti temuan awal.

ADA POTENSI PENYEGELAN LEBIH LUAS

Burhanuddin menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengambil langkah lanjutan apabila pengelola tidak menindaklanjuti persoalan perizinan hingga batas waktu berakhir.

Langkah tersebut dapat berupa penyegelan terhadap seluruh bangunan yang telah berdiri di lokasi.

Namun, rencana tindakan lanjutan itu belum boleh diberitakan sebagai penyegelan seluruh kawasan yang sudah terlaksana.

Pada saat laporan diterbitkan, tindakan yang telah dilakukan adalah penyegelan sementara pada dua titik bangunan.

PBG DAN SITE PLAN MENJADI PERHATIAN

Persetujuan Bangunan Gedung merupakan bagian dari persyaratan administratif yang perlu dipenuhi dalam pembangunan fasilitas.

Selain PBG, pengembangan kawasan usaha juga dapat berkaitan dengan kesesuaian tata ruang, dokumen lingkungan, kajian lalu lintas, serta izin operasional sesuai jenis kegiatan.

Pemerintah mengingatkan pelaku usaha agar memenuhi persyaratan sebelum melakukan penambahan atau pengembangan bangunan.

Kepatuhan terhadap ketentuan perizinan diperlukan untuk memastikan pembangunan berlangsung sesuai ketentuan teknis dan tata ruang.

AKTIVITAS PADA BAGIAN YANG DISEGEL DIHENTIKAN

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kuningan, Alex Dolfianza, menjelaskan bahwa penyegelan merupakan tindakan penghentian sementara terhadap aktivitas pada bagian bangunan yang menjadi objek penindakan.

Selama penyegelan berlaku, pengelola tidak diperbolehkan melanjutkan pembangunan atau kegiatan lainnya pada bagian tersebut.

Pemerintah juga akan melakukan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.

MASYARAKAT PERLU MENUNGGU HASIL PEMERIKSAAN

Penyegelan sementara tersebut merupakan tindakan administratif berdasarkan temuan awal pengawasan.

Hasil akhirnya masih bergantung pada pemeriksaan dokumen dan tindak lanjut pengelola.

Karena itu, masyarakat tidak sebaiknya menyimpulkan bahwa semua bangunan di kawasan tersebut telah terbukti melanggar peraturan.

Perkembangan status penyegelan dan proses perizinan perlu mengikuti keterangan resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan setelah masa penanganan berlangsung.