Dosen PPPK Berdiskusi dengan Menteri Pendidikan Tinggi Terkait Kenaikan Jabatan dan Sertifikasi

Pada hari Selasa, 22 Juli 2025, Aliansi Dosen PPPK Indonesia bertemu dengan Prof. Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi (Mendiktisaintek), di Gedung Kemdiktisaintek, Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta. Perwakilan aliansi menanyakan perkembangan penanganan permasalahan karier dosen PPPK setelah pertemuan awal yang diadakan pada hari Kamis, 3 Juli 2025.

Dr. Hadian Hamzah, mewakili Aliansi Dosen PPPK Indonesia, menyoroti diskusi mereka mengenai proses kenaikan jabatan fungsional dosen, jalur studi doktoral (S3), dan proses sertifikasi dosen (SERDOS).

Peraturan sertifikasi dosen yang berlaku saat ini dinilai restriktif, sehingga menghambat dosen PPPK untuk mengikuti proses sertifikasi karena persyaratan minimum yang ditetapkan bagi peserta SERDOS. Akibatnya, sekitar 2.000 dosen belum memiliki sertifikasi profesi.

"Para dosen yang berhak mendapatkan sertifikasi kemarin seharusnya sudah naik pangkat, tetapi mereka tidak dapat melakukannya karena TMT (terhitung sejak tanggal periode PPPK pertama) mereka nol," ujar Hadian setelah audiensi.

Hadian mengumumkan bahwa timnya telah menerima pemberitahuan dari Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi yang memberikan mereka izin untuk mengikuti sertifikasi dosen.

"Saat ini, masalah ini sedang ditangani melalui peraturan yang diajukan oleh Prof. Brian, di samping upaya terkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi," ujarnya.

Ia mencatat bahwa audiensi hari ini menanggapi secara positif prospek studi doktoral dan peraturan mengenai dosen PPPK di Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi.

"Saya sangat senang dapat menyampaikan bahwa hari ini saya menerima kabar terbaru dari Profesor Brian." Ia menyatakan optimismenya bahwa mereka yang ingin melanjutkan pendidikan akan menemukan peluang tahun depan, dan tahun ini, ia berharap masalah administratif akan ditangani melalui peraturan dari Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi. "Untuk mencapai tujuan ini, Profesor Brian dan timnya akan berdialog dengan media, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ujar Hadian.

Setelah berdialog dengan audiensi di Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, timnya menuju Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa sore (22 Juli 2025) untuk memperjuangkan regulasi terkait hak dan karier dosen PPPK. Dalam audiensi yang diadakan di kedua tempat tersebut, Aliansi Dosen PPPK Indonesia menampilkan representasi yang kuat dari berbagai institusi terkemuka. Dosen PPPK dari Universitas Terbuka, Universitas Khairun Ternate, Universitas Riau, Universitas Sriwijaya, Universitas Halu Oleo, Universitas Lampung, Universitas Negeri Manado, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Negeri Malang, dan Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan turut hadir.

"Kami berharap Aliansi Dosen P3K Indonesia dapat melihat negara mengakui dan memenuhi hak-hak dosen PPPK."

Pada hari Selasa, 1 Juli 2025, Menteri Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengadakan pertemuan dengan Zudan Arif Fakhrullah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Fokus diskusi mereka adalah merumuskan rencana strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan karier dan memperkuat status dosen PPPK di lingkungan Kementerian Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.

Diskusi sebelumnya seputar dosen PPPK menyoroti tantangan utama dalam pengembangan karier, integrasi kualifikasi akademik, dan perlunya pemerataan jabatan untuk memfasilitasi penempatan yang lebih dekat dengan tempat tinggal.