Tingkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara, Kemenag Terapkan Sistem Tunggal Gaji Pegawai Mulai 2026

Keboncinta.com-- Dalam rangka tingkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Kementerian Agama (Kemenag)  gelar rapat koordinasi (Rakor) yang membahas implementasi sistem tunggal untuk pembayaran gaji pegawai berbasis digital yang akan diterapkan mulai tahun ini.

Rakor tersebut berlangsung pada Selasa (22/7/2025) di Aula HM Rasjidi, Gedung Kemenag Thamrin ini dihadiri oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN, Ahmad Hidayatullah, yang mewakili Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin.

Ditemui pada kegiatan tersebut, Kepala Biro Keuangan dan BMN Ahmad Hidayatullah menerangkan, sistem tunggal ini akan mengintegrasikan dua aplikasi utama: sistem informasi kepegawaian (Simpeg) dan Aplikasi Gaji Web (AGW).

"Dengan adanya sistem tunggal ini, Kemenag berharap dapat meminimalisir keterlibatan manual, meningkatkan akuntabilitas, dan mencegah kecurangan dalam proses penggajian,” ungkap Ahmad Hidayatullah.

Selanjutnya, Kemenag juga mengidentifikasi terhadap masalah belanja pegawai pada tahun 2024, yang disebabkan oleh ketidaksesuaian penganggaran dengan formasi pegawai baru, serta pengelolaan anggaran yang masih tersebar pada masing-masing satuan kerja (Satker).

Dalam hal ini, untuk mengatasi masalah tersebut, sistem tunggal ini akan diimplementasikan pada tahun 2026, dengan tujuan mengoptimalkan proses bisnis, meningkatkan efisiensi, dan memastikan keakuratan data kepegawaian.

Kemenag mempunyai target, bahwa sistem ini tidak hanya akan memperbaiki tata kelola penggajian, tetapi juga akan menjadi fondasi yang kuat bagi peningkatan kualitas layanan pegawai di seluruh satker Kemenag.

Di penghujung kegiatan,  para Kepala Bagian Tata Usaha Satker Kemenag se-Indonesia juga menandatangani komitmen untuk memastikan validitas data kepegawaian dan menghindari pagu minus dalam pengelolaan anggaran.

Melalui implementasi sistem tunggal ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan transparan kepada masyarakat, serta menjadikan pengelolaan belanja pegawai semakin akuntabel dan terstruktur secara baik.***