Amnesty juga mengutip investigasi IndonesiaLeaks pada 2023 yang menyebut Indonesia sebagai calon pelanggan Pegasus. Investigasi tersebut merujuk pada catatan impor dan keterangan sejumlah sumber anonim yang menyatakan Pegasus telah dijual dan digunakan di Indonesia.
Akan tetapi, Amnesty menyatakan tidak mengonfirmasi temuan IndonesiaLeaks tersebut secara independen. Peneliti juga tidak menemukan bukti teknis yang secara khusus membuktikan bahwa sistem Pegasus telah dioperasikan untuk menginfeksi ponsel individu tertentu di Indonesia.
Dengan kata lain, terdapat temuan yang menghubungkan ekosistem bisnis NSO Group dengan Indonesia. Namun, bukti tersebut tidak cukup untuk memastikan siapa yang menjadi target, kapan serangan terjadi, dan apakah Pegasus masih digunakan saat ini.
Isu Pegasus di Indonesia juga pernah muncul dalam investigasi IndonesiaLeaks pada 2023. Dalam wawancara yang diterbitkan Jaring.id pada 6 Desember 2023, Polri menyampaikan bahwa mereka menggunakan metode penyadapan lain dan membantah penggunaan Pegasus.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari rekam jejak pemberitaan mengenai teknologi pengawasan di Indonesia. Namun, keterangan institusi pada 2023 tidak otomatis menjawab seluruh pertanyaan tentang pengadaan atau penggunaan teknologi pada tahun-tahun berikutnya.
Sebaliknya, laporan Amnesty 2024 juga tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa Pegasus pasti digunakan dalam perkara penyadapan pada 2026.
Kedua informasi tersebut perlu ditempatkan sesuai waktu, sumber, dan batas bukti masing-masing.
Dunia pengawasan digital tidak hanya mengenal Pegasus. Ada sejumlah produk lain yang memiliki kemampuan berbeda, mulai dari spyware yang menyerang perangkat hingga sistem yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi.
Beberapa di antaranya adalah:
Amnesty menemukan bukti keterkaitan sejumlah produk dan infrastruktur tersebut dengan Indonesia pada periode 2017 hingga 2023.
Namun, setiap produk memiliki metode kerja dan bukti penggunaan yang berbeda. Tidak semua temuan dapat disebut sebagai bukti infeksi ponsel. Ada yang berupa catatan pengiriman, ada yang berupa server, dan ada pula yang berupa domain berbahaya yang diduga disiapkan untuk menargetkan pengguna.
Karena itu, menyebut semua teknologi pengawasan sebagai Pegasus justru berpotensi mengaburkan persoalan teknis yang sebenarnya.
Anggapan bahwa Pegasus sudah tidak mungkin beroperasi karena Apple dan Google terus memperbarui sistem keamanan juga tidak tepat.
Pada 16 April 2025, Apple merilis iOS 18.4.1 dan iPadOS 18.4.1. Pembaruan tersebut memperbaiki dua kerentanan keamanan yang menurut Apple berpotensi telah dieksploitasi dalam serangan sangat canggih terhadap individu tertentu.
Pembaruan keamanan memang dapat menutup celah yang digunakan dalam serangan. Namun, perbaikan satu kerentanan tidak berarti seluruh kemampuan spyware komersial otomatis hilang.
Penelitian Citizen Lab pada 2026 kembali mengonfirmasi infeksi Pegasus terhadap perangkat seorang aktivis pro-demokrasi di Serbia. Peneliti menemukan bukti forensik penggunaan eksploitasi tanpa klik pada iMessage. Temuan ini menunjukkan bahwa spyware komersial masih menjadi ancaman nyata bagi target tertentu.
Namun, kasus Serbia tidak membuktikan bahwa Pegasus digunakan di Indonesia. Bukti dari satu negara tidak dapat dipindahkan begitu saja untuk menyimpulkan kejadian di negara lain.
Baca Juga: Bukan Sadap Biasa, Begini Cara Kerja Sistem LIMS yang Diduga Incar Ponsel Prabowo
Untuk mengetahui apakah Pegasus pernah digunakan di Indonesia, diperlukan pemeriksaan yang lebih spesifik daripada sekadar menelusuri nama perusahaan atau catatan pengiriman barang.
Setidaknya ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab:
Dalam perkara LIMS, penyidik juga perlu menjelaskan bagaimana akses diberikan, siapa yang memasukkan nomor ke dalam sistem, apakah terdapat dokumen otorisasi, serta bagaimana hasil intersepsi dikelola dan dihapus.
Transparansi mengenai mekanisme pengadaan dan penggunaan teknologi pengawasan menjadi penting karena kemampuan teknis yang invasif dapat berdampak langsung terhadap hak privasi masyarakat.
Pegasus bukan sekadar mitos. Teknologi tersebut nyata, memiliki kemampuan infiltrasi tingkat lanjut, dan telah terbukti digunakan untuk menyerang sejumlah individu di berbagai negara.
Di Indonesia, laporan Amnesty International menunjukkan adanya ekosistem perdagangan teknologi pengawasan yang melibatkan perusahaan terkait NSO Group dan sejumlah penyedia spyware lainnya. Namun, bukti tersebut belum cukup untuk menyatakan Pegasus digunakan dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo pada 2026.
Kasus LIMS juga harus diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme teknisnya sendiri. Dugaan penyalahgunaan sistem intersepsi tidak otomatis berarti ada infeksi Pegasus pada ponsel target.
Publik berhak meminta penjelasan mengenai pengadaan, penggunaan, dasar hukum, dan pengawasan teknologi penyadapan. Desakan agar kemungkinan penggunaan spyware diperiksa juga merupakan bagian dari pengawasan terhadap kewenangan negara.
Namun, kesimpulan harus mengikuti bukti. Tidak tepat menyatakan Pegasus pasti digunakan dalam kasus terbaru, tetapi juga tidak tepat menganggap ancaman spyware di Indonesia tidak pernah ada.
Persoalan utamanya bukan sekadar apakah Pegasus pernah masuk ke Indonesia. Yang lebih penting adalah memastikan teknologi pengawasan digunakan berdasarkan hukum, memiliki batas kewenangan yang jelas, dan berada di bawah pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir