KebonCinta.com — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa sembarangan memerintahkan penghapusan konten di media sosial. Setiap tindakan moderasi harus memiliki dasar hukum, klasifikasi muatan, serta melalui mekanisme verifikasi sesuai kewenangan lembaga terkait.
Penjelasan ini disampaikan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap moderasi konten digital, terutama unggahan yang berisi kritik terhadap pemerintah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah dalam moderasi konten memiliki dasar hukum, salah satunya Pasal 40 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026), ia menegaskan bahwa kementerian tidak dapat memutus akses konten secara sewenang-wenang tanpa klasifikasi muatan ilegal, aduan masyarakat, atau laporan lembaga resmi.
"Komdigi tidak bisa memutus akses secara sewenang-wenang tanpa ada klasifikasi muatan ilegal atau aduan masyarakat atau lembaga resmi," kata Mediodecci.
Baca Juga: Viral Konten Karhutla Kena Shadowban, Komdigi Siap Buka Data Pembatasan Medsos! Apa Hasilnya?
Pasal 40 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE mengatur kewajiban pemerintah untuk mencegah penyebarluasan informasi elektronik yang memiliki muatan terlarang.
Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik (PSE) melakukan pemutusan akses terhadap konten yang melanggar hukum.
Aturan itu juga mencakup perintah moderasi konten secara mandiri oleh platform, sepanjang memungkinkan secara teknologi.
Selain itu, Pasal 40 ayat (2d) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memerintahkan moderasi terhadap informasi elektronik yang membahayakan keselamatan nyawa atau kesehatan individu maupun masyarakat.
Artinya, kewenangan Komdigi tidak hanya berkaitan dengan pemblokiran situs. Pemerintah juga dapat meminta platform melakukan moderasi terhadap konten yang memenuhi kriteria hukum tertentu.
Mediodecci menjelaskan bahwa terdapat dua kategori konten yang dapat langsung ditangani Komdigi melalui pemutusan akses, yaitu perjudian online dan pornografi.
Kedua kategori tersebut telah dikoordinasikan dengan platform digital agar masuk dalam pedoman komunitas atau community guidelines. Dengan begitu, platform dapat melakukan moderasi secara mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, penanganan konten ilegal di luar kedua kategori tersebut membutuhkan rekomendasi atau verifikasi dari instansi yang memiliki kewenangan sesuai bidangnya.
Sebagai contoh, konten mengenai perdagangan ilegal perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan. Informasi mengenai makanan dan obat-obatan tanpa izin edar membutuhkan verifikasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Untuk konten mengenai alat kesehatan, kementerian juga perlu melibatkan instansi yang berwenang di bidang kesehatan.
Mekanisme ini bertujuan memastikan penilaian terhadap suatu konten tidak hanya berdasarkan dugaan, tetapi juga mempertimbangkan keahlian dan kewenangan lembaga terkait.
Mediodecci juga menjelaskan bahwa kewenangan Komdigi dalam moderasi konten lebih berfokus pada pengaturan penyelenggara sistem elektronik, bukan penegakan hukum pidana terhadap pengguna media sosial.
Artinya, Komdigi bertugas mengatur tata kelola platform digital atau digital governance. Kementerian memastikan penyelenggara sistem elektronik, termasuk platform media sosial, menjalankan kewajiban moderasi sesuai peraturan.
Jika suatu unggahan diduga mengandung tindak pidana, proses penyidikan dan penegakan hukum menjadi kewenangan aparat atau lembaga yang memiliki dasar kewenangan sesuai undang-undang.
Mediodecci menegaskan bahwa aturan dalam UU ITE hingga peraturan menteri dan keputusan menteri lebih diarahkan untuk mengatur kewajiban platform digital.
Pemisahan kewenangan ini penting agar tindakan moderasi konten tidak disamakan dengan proses penegakan hukum terhadap individu yang mengunggahnya.
Untuk menangani konten disinformasi dan ujaran kebencian, Komdigi menggunakan pedoman melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 127 dan 128 Tahun 2026.
Kedua keputusan tersebut menjadi acuan dalam pengawasan dan penanganan konten digital. Komdigi menyatakan pedoman ini dirancang untuk memperjelas klasifikasi konten serta mekanisme verifikasi agar proses moderasi berjalan lebih terukur.
Dalam penilaian disinformasi, sejumlah hal dapat diperiksa. Di antaranya kesesuaian informasi dengan keterangan sumber yang sah dan kredibel, keberadaan referensi tepercaya, serta konteks penyajian informasi.
Sebuah informasi yang secara faktual benar juga dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila disajikan dengan konteks yang menyesatkan.
Komdigi menilai pedoman tersebut diperlukan karena penilaian disinformasi tidak selalu sederhana. Sebuah informasi bisa memiliki unsur fakta, tetapi penyajiannya dapat mengubah pemahaman publik terhadap peristiwa yang sebenarnya.
Kementerian menyebut Kepmenkomdigi 127 dan 128 Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperjelas batas penanganan konten, sekaligus menjaga akuntabilitas dan kebebasan berekspresi.
Ada perkembangan hukum penting yang juga perlu diperhatikan dalam pelaksanaan moderasi konten.
Pada 29 September 2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian Pasal 40 ayat (2b) UU ITE melalui Putusan Nomor 311/PUU-XXIV/2026.
Mahkamah menyatakan kewenangan pemerintah memutus akses terhadap informasi elektronik yang melanggar hukum harus disertai notifikasi digital atau pemberitahuan tertulis beserta alasannya.
Putusan ini memperjelas prosedur yang harus dijalankan pemerintah ketika menggunakan kewenangan pemutusan akses. Pihak yang terdampak perlu mengetahui alasan dan dasar tindakan tersebut.
Dengan adanya putusan ini, pemutusan akses tidak cukup hanya berlandaskan penilaian pemerintah. Prosedur pemberitahuan juga menjadi bagian dari pelaksanaan kewenangan tersebut.
Penjelasan Komdigi muncul di tengah temuan Remotivi dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengenai moderasi konten di media sosial.
Hingga 8 November 2026, kedua lembaga tersebut mencatat sebanyak 127 konten mengalami moderasi atau penghapusan. Dari jumlah tersebut, 94 konten atau sekitar 74 persen disebut dimoderasi atas permintaan Komdigi.
Konten yang masuk dalam pemantauan mencakup berbagai isu, mulai dari kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat pemerintah, demonstrasi, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Rinciannya meliputi:
Temuan tersebut menjadi perhatian karena sebagian konten yang dimoderasi berkaitan dengan kritik dan penyampaian pendapat di ruang digital.
Namun, angka 94 dari 127 konten merupakan hasil pemantauan Remotivi dan SAFEnet. Data tersebut perlu dibaca sesuai metode, periode, dan cakupan pemantauan kedua lembaga. Angka itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh konten yang dimoderasi merupakan kritik yang sah atau bahwa semua tindakan moderasi melanggar hukum.
Baca Juga: Polri dan Komdigi Perkuat Penanganan Penipuan Online, Judi Daring hingga Pencurian Data Pribadi
Menanggapi temuan tersebut, Mediodecci menyebut perlu ada pembahasan bersama untuk mencocokkan data pemantauan dengan catatan internal kementerian.
Ia juga menyampaikan bahwa Komdigi terbuka terhadap evaluasi apabila ditemukan kesalahan dalam proses moderasi konten.
Pernyataan ini penting karena keputusan moderasi dapat berdampak langsung terhadap hak masyarakat untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.
Komdigi menyatakan tidak bertujuan menjadi lembaga sensor. Kementerian mendorong platform menjalankan moderasi sesuai ketentuan hukum, disertai peningkatan literasi digital bagi pengguna.
"Komdigi bukan tukang sensor. Komdigi mendorong adanya moderasi dan tentunya dibarengi dengan literasi juga kepada pengguna," ujar Mediodecci.
Moderasi konten diperlukan untuk menangani perjudian online, pornografi, penipuan, dan berbagai bentuk konten yang melanggar hukum. Namun, kewenangan tersebut juga memiliki batas yang harus dipatuhi.
Klasifikasi yang jelas, verifikasi dari lembaga berwenang, pemberitahuan kepada pihak terdampak, serta mekanisme evaluasi menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas.
Persoalan moderasi konten tidak cukup diselesaikan dengan pernyataan bahwa pemerintah memiliki kewenangan berdasarkan UU ITE. Pelaksanaannya juga harus dapat diperiksa oleh publik.
Masyarakat perlu mengetahui alasan sebuah konten dihapus, dasar hukum yang digunakan, dan mekanisme untuk mengajukan keberatan jika terjadi kesalahan.
Pada akhirnya, tata kelola ruang digital harus mampu melindungi masyarakat dari konten ilegal tanpa menghilangkan ruang bagi kritik, diskusi, dan kebebasan berekspresi yang dijamin hukum.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir