KebonCinta.com – Mengundurkan diri dari pekerjaan atau resign sering kali diikuti berbagai urusan administrasi. Selain menyelesaikan kewajiban dengan perusahaan, pekerja juga perlu memperhatikan kelanjutan kepesertaan BPJS Kesehatan.
Selama bekerja, sebagian karyawan terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui perusahaan. Pembayaran iurannya dilakukan sesuai ketentuan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU).
Namun, setelah hubungan kerja berakhir, perusahaan dapat melaporkan perubahan status pekerja kepada BPJS Kesehatan.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah BPJS Kesehatan langsung tidak aktif setelah resign, apakah kartu masih bisa digunakan untuk berobat, dan bagaimana cara mengubah kepesertaan menjadi mandiri?
Jawabannya perlu dilihat berdasarkan status aktual peserta, pelaporan perusahaan, serta ketentuan perubahan segmen kepesertaan.
Karena itu, pekerja yang baru mengundurkan diri sebaiknya tidak hanya berasumsi bahwa BPJS Kesehatan masih aktif atau sudah otomatis terputus.
Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa status melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.
Peserta JKN yang didaftarkan oleh perusahaan pada umumnya masuk dalam kategori Pekerja Penerima Upah atau PPU.
Dalam kategori tersebut, pembayaran iuran dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan pekerja dan pemberi kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketika hubungan kerja berakhir, perusahaan perlu memperbarui data kepesertaan pekerja yang bersangkutan.
Setelah status sebagai PPU berakhir, peserta dapat mengurus peralihan ke kategori kepesertaan lain sesuai kondisi dan persyaratannya.
Salah satu pilihan yang umum adalah menjadi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), yang sering disebut BPJS Kesehatan mandiri.
Namun, perubahan tersebut tidak selalu berlangsung otomatis.
BPJS Kesehatan mempunyai ketentuan administratif mengenai status peserta, perubahan segmen, dan pembayaran iuran.
Oleh sebab itu, peserta perlu memastikan apakah dirinya masih aktif sebagai PPU, sudah mempunyai status penonaktifan pada akhir bulan, atau telah dinonaktifkan.
Tidak selalu pada tanggal yang sama dengan pengunduran diri.
Status kepesertaan dipengaruhi proses pelaporan dari perusahaan dan pembaruan data pada sistem BPJS Kesehatan.
Sebagai contoh, seorang karyawan mengundurkan diri pada pertengahan bulan. Perusahaan kemudian memproses administrasi penghentian kepesertaan sesuai mekanisme yang berlaku.
Pada saat tertentu, sistem mungkin masih menunjukkan peserta sebagai PPU aktif atau menampilkan keterangan bahwa kepesertaan akan nonaktif pada akhir bulan.
BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa fitur perubahan segmen pada Mobile JKN dapat digunakan dalam kondisi status tertentu, termasuk status peserta yang tercatat akan nonaktif pada akhir bulan.
Karena itu, jangan hanya menggunakan tanggal resign sebagai dasar memastikan masa berlaku perlindungan JKN.
Periksa keterangan pada aplikasi Mobile JKN dan hubungi layanan BPJS Kesehatan jika status belum jelas.
Salah satu cara yang dapat digunakan adalah melalui aplikasi resmi Mobile JKN.
BPJS Kesehatan menyediakan fitur untuk melihat status keaktifan dan informasi peserta.
Langkah pemeriksaan secara umum adalah sebagai berikut:
Pada halaman tersebut, peserta dapat mengetahui apakah statusnya aktif atau nonaktif berdasarkan informasi yang tercatat dalam sistem.
Perhatikan pula apakah segmen kepesertaan masih tercatat sebagai PPU atau sudah berubah menjadi kategori lain.
Jika informasi tidak sesuai dengan kondisi pekerjaan saat ini, lakukan konfirmasi melalui BPJS Kesehatan.
Panduan resmi tersedia melalui halaman Cara Melihat Status Peserta di Mobile JKN.
Sebelum mengurus peralihan kepesertaan, peserta perlu memahami dua kategori yang sering berkaitan dengan kondisi setelah resign.
| Jenis peserta | Penjelasan | Mekanisme iuran |
|---|---|---|
| PPU | Pekerja Penerima Upah, termasuk karyawan yang didaftarkan pemberi kerja | Sesuai ketentuan iuran pekerja dan pemberi kerja |
| PBPU | Pekerja Bukan Penerima Upah, termasuk peserta mandiri yang memenuhi ketentuan | Dibayarkan oleh peserta atau pihak lain atas nama peserta |
Seorang pekerja yang sudah resign dan belum memperoleh pekerjaan baru mungkin perlu beralih menjadi PBPU agar kepesertaan dapat dilanjutkan.
Namun, PBPU bukan satu-satunya kemungkinan kategori setelah berhenti bekerja.
Seseorang juga mungkin memenuhi persyaratan sebagai anggota keluarga yang ditanggung peserta tertentu, atau termasuk kategori kepesertaan lain sesuai aturan JKN.
Karena itu, pilihan segmen perlu disesuaikan dengan kondisi dan hasil pemeriksaan administrasi.
BPJS Kesehatan telah menyediakan fitur perubahan segmen kepesertaan melalui Mobile JKN.
Panduan resminya dapat ditemukan pada bagian Administrasi Pelayanan JKN.
Berikut langkah umumnya.
Masuk ke aplikasi Mobile JKN menggunakan akun yang sesuai.
Setelah itu, pilih menu Ubah Data Peserta.
Pada peserta yang memenuhi ketentuan, tersedia pilihan Segmen Peserta.
BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa pilihan tersebut ditampilkan untuk peserta dari segmen di luar PBPU yang memenuhi syarat.
Buka pilihan Segmen Peserta.
Sistem akan memeriksa apakah kondisi administrasi memungkinkan perubahan.
Dalam panduan Mobile JKN, perubahan segmen memiliki persyaratan status tertentu, termasuk peserta yang akan dinonaktifkan pada akhir bulan.
Jika menu belum tersedia, jangan langsung menyimpulkan terjadi kerusakan aplikasi.
Ada kemungkinan status kepesertaan belum memenuhi syarat perubahan.
BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa peserta dengan riwayat tunggakan PBPU sebelum berpindah ke segmen lain perlu menyelesaikan tunggakan tersebut sebelum dapat kembali beralih ke PBPU.
Karena itu, periksa informasi tagihan apabila sistem menampilkan kewajiban pembayaran.
Jika terdapat tunggakan yang tidak dipahami, mintalah penjelasan melalui layanan resmi sebelum melakukan pembayaran.
Berdasarkan panduan Mobile JKN, proses perubahan segmen ke PBPU mencakup pendaftaran autodebit melalui kanal bank atau nonbank yang tersedia.
Peserta perlu memilih metode pembayaran yang sesuai.
Ikuti proses pengisian formulir dan verifikasi berdasarkan instruksi aplikasi.
Jangan memberikan kode OTP atau informasi autentikasi kepada orang lain.
Setelah persyaratan terpenuhi, peserta dapat melanjutkan proses perubahan segmen.
Periksa kembali informasi yang ditampilkan.
Kemudian, selesaikan persetujuan dan verifikasi sesuai petunjuk aplikasi.
Jika berhasil, sistem akan memberikan informasi mengenai proses perubahan kepesertaan.
Jangan menganggap layanan kesehatan sudah otomatis dapat digunakan hanya karena permohonan berhasil dikirim.
Periksa kembali status peserta, informasi iuran, dan tanggal efektif kepesertaan.
Jika terdapat kewajiban pembayaran, ikuti petunjuk yang berlaku.
Panduan resmi dapat dibaca melalui Administrasi Pelayanan JKN – Perubahan Segmen.
Baca Juga: 4 Cara Mudah Cek Status BPJS Kesehatan Online Tanpa Datang ke Kantor
Sebagian peserta mungkin tidak menemukan pilihan perubahan segmen dalam aplikasi.
Hal ini dapat berkaitan dengan status peserta yang belum memenuhi persyaratan.
Misalnya, perusahaan belum memperbarui data hubungan kerja atau sistem belum mencatat kondisi penonaktifan yang diperlukan.
Peserta dapat melakukan beberapa langkah pemeriksaan.
Pertama, pastikan aplikasi Mobile JKN menggunakan versi yang sesuai.
Kedua, periksa kembali status dan segmen kepesertaan.
Ketiga, hubungi bagian HRD atau pengelola administrasi perusahaan lama untuk mengonfirmasi pelaporan penghentian hubungan kerja.
Keempat, apabila status tetap tidak sesuai, minta penjelasan melalui kanal resmi BPJS Kesehatan.
Jangan membuat pendaftaran baru secara berulang dengan NIK yang sama hanya karena menu perubahan belum tersedia.
NIK telah menjadi bagian dari identifikasi kepesertaan JKN sehingga perubahan data sebaiknya diproses sesuai mekanisme resmi.
Selain Mobile JKN, BPJS Kesehatan menyediakan layanan PANDAWA atau Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp.
Layanan ini dapat digunakan untuk sejumlah urusan administrasi, termasuk pengaktifan kembali status peserta yang beralih menjadi PBPU atau mandiri.
Nomor resmi PANDAWA adalah:
0811-8-165-165
Berdasarkan informasi BPJS Kesehatan, akses layanan tersedia melalui nomor tersebut, sedangkan pemrosesan administrasi oleh petugas mengikuti jam layanan yang ditetapkan.
Pada informasi layanan resminya, jam pelayanan administratif tercantum Senin sampai Jumat pukul 08.00–16.00.
Untuk menggunakan PANDAWA:
Jangan mengirimkan dokumen pribadi kepada nomor WhatsApp lain yang mengaku sebagai petugas BPJS tanpa verifikasi.
Informasi mengenai PANDAWA dapat diperiksa pada situs resmi BPJS Kesehatan.
Persyaratan dokumen dapat berbeda berdasarkan jenis perubahan kepesertaan dan kondisi administratif.
Namun, peserta sebaiknya menyiapkan beberapa informasi berikut.
| Dokumen atau informasi | Kegunaan |
|---|---|
| NIK atau KTP | Verifikasi identitas peserta |
| Kartu Keluarga | Pemeriksaan data keluarga |
| Nomor kartu JKN | Identifikasi kepesertaan |
| Nomor HP aktif | Komunikasi dan verifikasi |
| Email aktif | Pemberitahuan dan verifikasi |
| Informasi rekening atau autodebit | Pengaturan pembayaran PBPU |
| Dokumen penghentian hubungan kerja jika diminta | Mendukung pemeriksaan perubahan status PPU |
Dokumen penghentian kerja dapat berupa surat keterangan dari perusahaan atau dokumen lain yang relevan apabila memang diperlukan dalam proses verifikasi.
Jangan berasumsi bahwa seluruh dokumen pada tabel selalu wajib diunggah oleh semua peserta.
Ikuti persyaratan yang ditampilkan pada layanan resmi.
Dalam kategori PBPU atau mandiri, pembayaran iuran menjadi tanggung jawab peserta atau pihak lain yang membayarkan atas namanya.
Hal ini berbeda dari peserta PPU yang iurannya menggunakan mekanisme pekerja dan pemberi kerja.
Besaran iuran dan kelas yang berlaku harus mengikuti ketentuan JKN terbaru serta informasi tagihan resmi.
Peserta dapat memeriksa informasi kewajiban pembayaran melalui Mobile JKN.
Caranya:
Jangan hanya mengandalkan nominal iuran yang beredar dalam artikel lama karena kebijakan atau penerapan administrasinya dapat berubah.
Panduan resmi tersedia melalui Informasi Iuran Mobile JKN.
Waktu aktif kepesertaan bergantung pada kondisi administrasi dan ketentuan perubahan segmen.
Dalam panduan layanan JKN, BPJS Kesehatan menjelaskan adanya aturan khusus mengenai peralihan peserta PPU menjadi PBPU.
Ketentuan tersebut antara lain membedakan waktu pembayaran iuran dan status penonaktifan PPU.
Pada kondisi tertentu, pembayaran iuran PBPU dapat dilakukan mulai bulan berikutnya setelah perubahan segmen.
Panduan juga memuat ketentuan mengenai masa administrasi berdasarkan kapan peserta melakukan peralihan dan pembayaran.
Karena itu, tidak tepat menyatakan semua peserta yang resign pasti langsung aktif sebagai PBPU pada hari pengajuan.
Peserta perlu memeriksa tanggal efektif kepesertaan yang tercatat.
Jika masih ragu, hubungi BPJS Kesehatan melalui Care Center 165 atau kanal resmi lainnya.
Kondisinya berbeda apabila pekerja resign karena pindah pekerjaan.
Jika langsung bekerja di perusahaan baru, peserta dapat kembali didaftarkan dalam kategori PPU melalui pemberi kerja baru sesuai ketentuan.
Langkah yang sebaiknya dilakukan adalah menghubungi bagian HRD perusahaan baru dan memastikan proses pendaftaran atau perubahan data JKN telah dilakukan.
Peserta juga perlu memberikan informasi yang benar mengenai kepesertaan sebelumnya.
Jangan menganggap perusahaan baru otomatis mengetahui nomor kartu atau status kepesertaan dari perusahaan lama.
Setelah proses administrasi dilakukan, periksa kembali status melalui Mobile JKN.
Jika terdapat ketidaksesuaian, koordinasikan dengan perusahaan baru dan BPJS Kesehatan.
Sebagian pekerja yang kehilangan penghasilan mungkin bertanya apakah bisa langsung menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Perlu dipahami bahwa PBI mempunyai persyaratan tersendiri dan tidak otomatis diberikan hanya karena seseorang resign.
Penetapan kepesertaan bantuan iuran mengikuti mekanisme dan kriteria pemerintah yang berlaku.
Karena itu, peserta yang mengalami perubahan kondisi ekonomi dapat mencari informasi melalui dinas sosial atau instansi yang berwenang.
Jangan menganggap status tidak bekerja sebagai bukti otomatis bahwa seseorang memenuhi persyaratan bantuan iuran.
Jika membutuhkan perlindungan JKN dalam waktu dekat, periksa pilihan kepesertaan yang dapat diproses berdasarkan kondisi aktual.
Ada peserta yang sebelumnya terdaftar sebagai PBPU, kemudian bekerja dan berpindah menjadi PPU.
Jika pada periode sebelumnya masih terdapat tunggakan iuran PBPU, kewajiban tersebut perlu diperiksa saat peserta ingin kembali menjadi mandiri.
Panduan Mobile JKN menjelaskan bahwa riwayat tunggakan PBPU dapat menjadi penghalang perubahan segmen ke PBPU sampai kewajiban tersebut dilunasi.
Karena itu, periksa terlebih dahulu informasi iuran.
Jika ditemukan tagihan yang tidak dipahami, mintalah rincian melalui BPJS Kesehatan.
Jangan mengabaikannya atau menggunakan jasa pihak tidak resmi yang menjanjikan penghapusan tunggakan.
Pengunduran diri secara sukarela tidak sama dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dalam ketentuan JKN, terdapat pengaturan khusus mengenai perlindungan bagi pekerja yang mengalami PHK dalam kondisi dan persyaratan tertentu.
Karena itu, jangan langsung menganggap seseorang yang resign memperoleh hak kelanjutan perlindungan yang sama dengan pekerja yang terkena PHK.
Jika status hubungan kerja tidak jelas atau terdapat sengketa, mintalah penjelasan dari perusahaan serta instansi berwenang.
Perbedaan tersebut penting karena dapat memengaruhi jalur administrasi dan hak yang berlaku.
BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan dua program yang berbeda.
BPJS Kesehatan menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional.
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program perlindungan ketenagakerjaan, termasuk Jaminan Hari Tua sesuai ketentuan.
Ketika pekerja resign, urusan perubahan status BPJS Kesehatan tidak sama dengan proses klaim saldo JHT.
Keduanya mempunyai lembaga, layanan, dan persyaratan administrasi yang berbeda.
Karena itu, pastikan informasi yang dibaca memang berkaitan dengan program yang hendak diurus.
Baca Juga: Masa Tunggu untuk Mencairkan Saldo BPJS Ketenagakerjaan Saya Setelah Berhenti Kerja
Apabila peserta mengetahui kepesertaannya nonaktif saat hendak menggunakan layanan kesehatan, segera periksa penyebabnya melalui kanal resmi.
Jangan langsung menyimpulkan masalah dapat selesai hanya dengan membayar satu tagihan.
Status nonaktif dapat berkaitan dengan perubahan segmen, tunggakan, data administratif, atau penyebab lain.
Jika terdapat kebutuhan pelayanan medis yang mendesak, segera cari pertolongan di fasilitas kesehatan.
Untuk keadaan gawat darurat, penanganan medis perlu diprioritaskan dan fasilitas kesehatan akan melakukan pemeriksaan serta penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.
Urusan administratif dapat dikoordinasikan dengan pihak fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan berdasarkan situasi sebenarnya.
Peserta yang mengalami kesulitan perubahan kepesertaan dapat menggunakan layanan berikut.
| Kanal | Kegunaan |
|---|---|
| Mobile JKN | Memeriksa status, mengubah data, melihat iuran |
| PANDAWA 0811-8-165-165 | Pelayanan administrasi melalui WhatsApp |
| Care Center 165 | Informasi dan pengaduan |
| Kantor BPJS Kesehatan | Pelayanan administrasi sesuai kebutuhan |
| Situs resmi bpjs-kesehatan.go.id | Informasi layanan dan panduan |
Gunakan kanal resmi untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi.
Hindari memberikan kata sandi Mobile JKN, PIN, atau kode OTP kepada pihak yang tidak berwenang.
Berikut daftar pemeriksaan yang dapat digunakan.
Checklist ini merupakan panduan mandiri, bukan formulir resmi pendaftaran JKN.
Tidak selalu pada tanggal yang sama. Status bergantung pada proses administrasi dan penonaktifan peserta PPU.
Berita paling banyak dibaca dalam 7 hari terakhir